LP3BH Nilai Masuknya Tanah Papua dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) adalah Langkah Maju
pada tanggal
Monday 29 June 2015
Hal ini dikatakan Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy,SH dengan menegaskan langkah maju ini akan memulai sebuah Peta Jalan (Road Map) penyelesaian masalah-masalah di Tanah Papua pada tingkat regional dan internasional.
“Meskipun dalam komunike para pemimpin MSG tersebut dikatakan bahwa ULMWP selanjutnya ditetapkan dalam status sebagai observer member (anggota pengamat) yang mewakili bangsa Melanesia yang berada di tingkat regional dan internasional,” kata Warinussy pada Sabtu (27/6).
Namun menurut Warinussy, dari sisi upaya perjuangan penegakan hukum dan hak asasi manusia di Tanah Papua yang senantiasa berada pada kondisi buruk selama lebih kurang 50 tahun terakhir ini, ini jelas merupakan sebuah langkah maju bagi rakyat Papua.
“Kendati keputusan ini sempat dipertanyakan oleh banyak pemimpin gerakan solidaritas Melanesia dan pemimpin masyarakat sipil di Vanuatu dan Solomon serta banyak rakyat di Tanah Papua dan dunia, tapi dari sisi diplomasi internasional menurut saya merupakan sebuah bagian dari peta jalan (road map) yang sungguh baik,” tukasnya.
Dengan begitu lanjut Warinussy, rakyat Papua yang selama ini terus berjuang untuk membangun perdamaian di atas tanah airnya dan mendesak diselesaikannya berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia telah memperoleh ruang dan kesempatan yang maha luas untuk membahas dan mencari solusinya di tingkat lokal, nasional bahkan internasional.
Sembari berharap agar dua gubernur di tanah Papua, yaitu Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat Abraham Octovianus Aturui sebagai anggota untuk mewakili rakyat Papua Indonesia di forum MSG tersebut dapat bersuara.
“Gubernur Papua dan Papua Barat dalam setiap kesempatan pertemuan MSG di waktu mendatang akan senantiasa hadir dan dapat duduk dalam satu ruangan dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) ULMWP, Octovianus Mote serta delegasinya. Mereka secara bersama-sama pasti akan dapat membicarakan semua masalah-masalah penting yang dihadapi rakyatnya di Tanah Papua, maupun juga hal-hal yang menjadi desakan saudara-saudaranya yang ada di berbagai negara lain di dunia, karena alasan politik,” tandas Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua/Peraih Penghargaan Internasional di bidang HAM ‘John Humphrey Freedom Award’ tahun 2005 dari Canada.
Di pihak lain kata Warinssy, diterimanya ULMWP sebagai anggota pengamat (observer member pada MSG) di saat ini dan masa depan merupakan suatu langkah luar biasa dari keputusan yang dibuat oleh para pemimpin negara-negara anggota MSG (Papua New Guinea, Fiji, Kepulauan Solomon, Vanuatu dan Gerakan Pembebasan Rakyat Kanak atau FLNKS.
“Penempatan posisi ULMWP sebagai Observer Member juga sekaligus merupakan bukti pengakuan para pemimpin MSG dan dunia tentu atas keberadaan Orang Papua sebagai bagian dari Rumpun Ras Melanesia, setelah pengakuan kontitusional di Indonesia telah didapatkan di dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua (juga Papua Barat),” tandasnya.
Warinussy menyatakan, saat ini Gubernur Papua dan Papua Barat tidak dapat menghindar lagi untuk memulai pembicaraan-pembicaraan bersama semua masyarakat sipil dan stakeholder di atas tanah Papua, guna merumuskan segenap isi dari pada peta jalan (road map) penyelesaian masalah-masalah penting di tanah ini.
“Hal itu tidak terbatas hanya pada soal kesejahteraan yang sahaja, tetapi yang utama bagaimana menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia serta penegakan hukum maupun aspirasi rakyat Papua yang selama ini dipandang oleh Pemerintah Indonesia sebagai separatisme. Sekaligus pada gilirannya, saya kira Pemerintah Indonesia seharusnya mulai merubah cara pandang dan model pendekatan politik serta kebijakan yang hendak dilakukan dalam membangun rakyat dan tanah Papua ke depan,” imbuhnya. [RadarSorong]