Arus Bawah Jokowi (ABJ) Rekomendasikan Dialog Jakarta-Papua
pada tanggal
Wednesday 1 July 2015
JAKARTA - Komunitas Relawan yang tergabung dalam relawan Arus Bawah Jokowi (ABJ) merekomendasikan kepada pemerintah pembentukan forum dialog Jakarta-Papua dalam rangka menyelesaikan polemik dan permasalahan yang terjadi di tanah Papua.
Ketua Umum ABJ Veldy Reynold melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan ABJ berupaya mendorong terciptanya Forum Dialog Nasional Jakarta-Papua guna penyelesaian segala polemik di Papua dengan cara damai.
"Resolusi penyelesaian masalah Papua harus bisa segera dirumuskan dengan cepat, tepat dan cermat. Maka dibutuhkan kerja sama semua pemangku kepentingan agar dialog yang intens dengan masyarakat Papua dapat tercipta," kata Veldy.
Menurut dia, para pemangku kepentingan harus membangun kesepahaman komprehensif atas kondisi Papua saat ini sehingga tidak ada lagi kekerasan terjadi dan korban berjatuhan ketika pemerintah membuat suatu kebijakan.
Jurnalis senior Rikard Bagun mengatakan semua pihak perlu berusaha melepaskan stigma rakyat Papua sebagai pemberontak. Rakyat Papua harus dipandang setara sebagai orang-orang yang sama-sama mencintai kedamaian.
"Sudah saatnya segregasi semacam ini dihilangkan. Rakyat Papua dan kita semua sama cinta damai," kata Rikard.
Ia berharap kebijakan Presiden terkait penyelesaian Papua harus dimulai dengan narasi yang baik dan diterima rakyat Papua. Sebab penggunaan istilah yang salah akan berpengaruh terhadap cara pandang penyelesaian masalah di Papua.
Sejalan dengan itu, pengamat politik Nico Harjanto berpendapat pendekatan berbeda harus dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika ingin membuat kebijakan untuk masyarakat Papua.
"Contohnya pendekatan dialog yang dilakukan oleh Presiden terhadap rakyat Papua ketika membebaskan lima tahanan politik asal Papua itu memang sudah tepat. Karena memang seharusnya dalam sebuah negara yang demokratis sudah tidak ada lagi tahanan politik," kata Nico.
Pendekatan-pendekatan semacam itu, menurut Nico, membawa harapan bagi rakyat. Dalam konteks ini Pemerintah telah memposisikan diri sebagai pihak yang hendak mendengar dan masyarakat juga dapat bersuara.
Oleh karena itu, menanggapi inisiatif para relawan ABJ, Nico mendorong agar segera diselenggarakan Dialog Papua-Jakarta yang efektif dan mempunyai tujuan yang konkret.
Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Presiden Republik Indonesia yang juga Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua, Lenis Kogoya menyatakan bahwa saat ini ia sedang menyiapkan tahapan-tahapan penyelesaian berbagai masalah di Papua bersama Presiden.
Lenis menjamin komitmen Presiden sangat kuat untuk menciptakan Papua sebagai tanah damai, dengan menyelesaikan satu per satu persoalan di wilayah itu.
Oleh karena itu menurut dia, ide apapun yang muncul dari masyarakat Indonesia dalam rangka membangun tanah Papua, pasti akan ditanggapi dengan sigap oleh Presiden Jokowi termasuk ide terkait usulan membentuk Forum Dialog Jakarta-Papua. [Antara]
Ketua Umum ABJ Veldy Reynold melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan ABJ berupaya mendorong terciptanya Forum Dialog Nasional Jakarta-Papua guna penyelesaian segala polemik di Papua dengan cara damai.
"Resolusi penyelesaian masalah Papua harus bisa segera dirumuskan dengan cepat, tepat dan cermat. Maka dibutuhkan kerja sama semua pemangku kepentingan agar dialog yang intens dengan masyarakat Papua dapat tercipta," kata Veldy.
Menurut dia, para pemangku kepentingan harus membangun kesepahaman komprehensif atas kondisi Papua saat ini sehingga tidak ada lagi kekerasan terjadi dan korban berjatuhan ketika pemerintah membuat suatu kebijakan.
Jurnalis senior Rikard Bagun mengatakan semua pihak perlu berusaha melepaskan stigma rakyat Papua sebagai pemberontak. Rakyat Papua harus dipandang setara sebagai orang-orang yang sama-sama mencintai kedamaian.
"Sudah saatnya segregasi semacam ini dihilangkan. Rakyat Papua dan kita semua sama cinta damai," kata Rikard.
Ia berharap kebijakan Presiden terkait penyelesaian Papua harus dimulai dengan narasi yang baik dan diterima rakyat Papua. Sebab penggunaan istilah yang salah akan berpengaruh terhadap cara pandang penyelesaian masalah di Papua.
Sejalan dengan itu, pengamat politik Nico Harjanto berpendapat pendekatan berbeda harus dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika ingin membuat kebijakan untuk masyarakat Papua.
"Contohnya pendekatan dialog yang dilakukan oleh Presiden terhadap rakyat Papua ketika membebaskan lima tahanan politik asal Papua itu memang sudah tepat. Karena memang seharusnya dalam sebuah negara yang demokratis sudah tidak ada lagi tahanan politik," kata Nico.
Pendekatan-pendekatan semacam itu, menurut Nico, membawa harapan bagi rakyat. Dalam konteks ini Pemerintah telah memposisikan diri sebagai pihak yang hendak mendengar dan masyarakat juga dapat bersuara.
Oleh karena itu, menanggapi inisiatif para relawan ABJ, Nico mendorong agar segera diselenggarakan Dialog Papua-Jakarta yang efektif dan mempunyai tujuan yang konkret.
Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Presiden Republik Indonesia yang juga Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua, Lenis Kogoya menyatakan bahwa saat ini ia sedang menyiapkan tahapan-tahapan penyelesaian berbagai masalah di Papua bersama Presiden.
Lenis menjamin komitmen Presiden sangat kuat untuk menciptakan Papua sebagai tanah damai, dengan menyelesaikan satu per satu persoalan di wilayah itu.
Oleh karena itu menurut dia, ide apapun yang muncul dari masyarakat Indonesia dalam rangka membangun tanah Papua, pasti akan ditanggapi dengan sigap oleh Presiden Jokowi termasuk ide terkait usulan membentuk Forum Dialog Jakarta-Papua. [Antara]