Umat Beragama di Kota Jayapura Diminta Perkuat Tali Silaturahmi
pada tanggal
Thursday 23 July 2015
KOTA JAYAPURA - Walikota Jayapura, meminta seluruh umat beragama memperkuat tali silaturahmi, memperkuat kebersamaan dalam membangun kota sebagai benteng dan menjaga jangan sampai orang luar masuk untuk merusak rumah besar ini yang telah membuat kota menjadi damai, aman dan sejahtera.
Penegasan tersebut disampaikannya saat menggelar Rapat Koordinasi (rakor) guna membahas situasi keamanan, ketertiban masyarakat dan toleransi kehidupan antara umat beragama di kota Jayapura antara Pemerintah kota bersama TNI-POLRI, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) dan Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Port Numbay kota Jayapura.
Rakor yang digelar pasca insiden Tolikara tersebut dipimpin langsung Walikota DR. Benhur Tomi Mano, MM berlangsung di ruang rapat Walikota Jayapura, Senin (20/7) yang dihadiri Sekretaris Daerah Kota R. D. Siahaya, SH, MM, Kapolres Jayapura kota AKBP Jermias Rontini, dan Komandan Kodim 1701 Letkol Inf. A. Yoyok Pranowo, dan Kepala Kemenag kota Jayapura Drs. H. Syamsuddin, MM.
Selain itu, turut hadir, ketua LMA Port Numbay, ketua dan anggota FKUB kota Jayapura, ketua MUI, Ketua Nahdlatul Ulama dan Ketua Muhammadiyah se kota Jayapura, juga Ketua dan anggota Persekutuan Gereja-Gereja se - Kota Jayapura (PGGS), Ketua klasis GKI dan seluruh pimpinan denominasi Gereja se Kota Jayapura.
Dalam pertemuan tersebut, menghasilkan tiga butir kesepakatan yang dijadikan sebagai himbauan kepada seluruh masyarakat antar umat beragama yang ada di kota Jayapura, yakni
1.Seluruh elemen masyarakat kota Jayapura untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban serta memelihara toleransi antar umat beragama di kota Jayapura.
2.Seluruh umat beragama di kota Jayapura agar tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang tidak bertanggung jawab.
3.Seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan memelihara pluralitas (Keberagaman) dan multikulturalisme (Keanekaragaman Budaya ) di kota Jayapura.
Himbauan yang disampaikan Walikota tersebut nantinya akan menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat di kota Jayapura.
Walikota kepada peserta rapat juga menegaskan, dirinya ingin menjaga kota Jayapura sebagai ibukota Provinsi Papua yang dihuni masyarakat yang sangat heterogen.
“Karena semua agama dan suku yang ada di kota ini menjadikan kota Jayapura sebagai rumah besar bagi seluruh warga sehingga harus dijaga dengan baik,” tegasnya.
Dikatakan, Kota Jayapura harus menjadi tolak ukur dan barometer di tanah Papua sehingga harus di tunjukan dengan benar-benar bahwa kota ini rukun, damai dan saling menghormati serta menghargai satu dengan yang lainnya.
“Tidak ada konflik horizontal walau penduduknya padat namun bisa hidup rukun dan damai, sehingga tercermin kota Jayapura sebagai miniatur bagi Indonesia. Tidak ada masalah yang terjadi baik antara sesama agama, maupun dengan agama yang lain, karena kerukunan dijaga. Bukti Inilah yang menjadikan barometernya Indonesia untuk Papua ada di kota Jayapura,” tandas Walikota.
Pada kesempatan yang sama, Kapolres AKBP. Jeremias Rontini juga menambahkan 24 jam dirinya bersama jajaran Polres Jayapura kota memantau seluruh wilayah kota dan tidak ada hal-hal yang menonjol. [Dharapos]
Penegasan tersebut disampaikannya saat menggelar Rapat Koordinasi (rakor) guna membahas situasi keamanan, ketertiban masyarakat dan toleransi kehidupan antara umat beragama di kota Jayapura antara Pemerintah kota bersama TNI-POLRI, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) dan Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Port Numbay kota Jayapura.
Rakor yang digelar pasca insiden Tolikara tersebut dipimpin langsung Walikota DR. Benhur Tomi Mano, MM berlangsung di ruang rapat Walikota Jayapura, Senin (20/7) yang dihadiri Sekretaris Daerah Kota R. D. Siahaya, SH, MM, Kapolres Jayapura kota AKBP Jermias Rontini, dan Komandan Kodim 1701 Letkol Inf. A. Yoyok Pranowo, dan Kepala Kemenag kota Jayapura Drs. H. Syamsuddin, MM.
Selain itu, turut hadir, ketua LMA Port Numbay, ketua dan anggota FKUB kota Jayapura, ketua MUI, Ketua Nahdlatul Ulama dan Ketua Muhammadiyah se kota Jayapura, juga Ketua dan anggota Persekutuan Gereja-Gereja se - Kota Jayapura (PGGS), Ketua klasis GKI dan seluruh pimpinan denominasi Gereja se Kota Jayapura.
Dalam pertemuan tersebut, menghasilkan tiga butir kesepakatan yang dijadikan sebagai himbauan kepada seluruh masyarakat antar umat beragama yang ada di kota Jayapura, yakni
1.Seluruh elemen masyarakat kota Jayapura untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban serta memelihara toleransi antar umat beragama di kota Jayapura.
2.Seluruh umat beragama di kota Jayapura agar tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang tidak bertanggung jawab.
3.Seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan memelihara pluralitas (Keberagaman) dan multikulturalisme (Keanekaragaman Budaya ) di kota Jayapura.
Himbauan yang disampaikan Walikota tersebut nantinya akan menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat di kota Jayapura.
Walikota kepada peserta rapat juga menegaskan, dirinya ingin menjaga kota Jayapura sebagai ibukota Provinsi Papua yang dihuni masyarakat yang sangat heterogen.
“Karena semua agama dan suku yang ada di kota ini menjadikan kota Jayapura sebagai rumah besar bagi seluruh warga sehingga harus dijaga dengan baik,” tegasnya.
Dikatakan, Kota Jayapura harus menjadi tolak ukur dan barometer di tanah Papua sehingga harus di tunjukan dengan benar-benar bahwa kota ini rukun, damai dan saling menghormati serta menghargai satu dengan yang lainnya.
“Tidak ada konflik horizontal walau penduduknya padat namun bisa hidup rukun dan damai, sehingga tercermin kota Jayapura sebagai miniatur bagi Indonesia. Tidak ada masalah yang terjadi baik antara sesama agama, maupun dengan agama yang lain, karena kerukunan dijaga. Bukti Inilah yang menjadikan barometernya Indonesia untuk Papua ada di kota Jayapura,” tandas Walikota.
Pada kesempatan yang sama, Kapolres AKBP. Jeremias Rontini juga menambahkan 24 jam dirinya bersama jajaran Polres Jayapura kota memantau seluruh wilayah kota dan tidak ada hal-hal yang menonjol. [Dharapos]