Lukas Enembe Telah Minta BPKP Tambah Tenaga Pengawas
pada tanggal
Thursday 10 September 2015
KOTA JAYAPURA - Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, S.IP MH mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua sudah meminta kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Papua untuk merekrut tambah tenaga pengawas.
Karena saat ini sebagian besar dana Otonomi Khusus 80:20 sudah disalurkan Pemprov Papua melalui Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua kepada 29 kabupaten/kota.
“Jadi ini harus perlu pengawasan yang lebih. Sebab BPKP ini adalah badan yang ditarik oleh presiden ke Istana dan langsung dibawah dia (Presiden-red) ini membantu kita disini nanti,”aku Gubernur saat dicegat media ini, di Hotel Aston, Kamis sore (3/9)
Dengan besaran dana ke setiap kabupaten, sehingga menurut Gubernur perlu pengawasan yang lebih oleh BPKP.
Namun yang menjadi persoalan saat ini, tenaga BPKP sangat terbatas petugasnya, sehingga tidak semua kabupaten bisa dilaporkan hasil pengawasannya oleh lembaga ini.
Sebelumnya pada hari Rabu (2/9) Gubernur Papua Lukas Enembe melakukan pertemuan dengan Kepala Perwakilan BPKP Papua Darius Aga diruang kerja Gubernur.
Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, dijelaskan Gubernur, BPKP Perwakilan Papua menyerahkan hasil pengawasan lembaga ini pada triwulan I kepada Pemerintah Provinsi Papua yang diterima langsung oleh Gubernur Papua.
“Setiap tahun mereka serahkan kepada kita, hasil pengawasan mereka,”akunya.
Sementara itu saat ini disinggung menyangkut pengelolaan dana otonomi khusus yang sudah berjalan di kabupaten/kota pada triwulan pertama. Gubernur mengaku belum membacanya secara rinci.
“Belum saya baca akan tetapi ini kan diserahkan. Nantinya akan dikaji mana yang harus kita perbaiki,”tandasnya. [Dharapos]
Karena saat ini sebagian besar dana Otonomi Khusus 80:20 sudah disalurkan Pemprov Papua melalui Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua kepada 29 kabupaten/kota.
“Jadi ini harus perlu pengawasan yang lebih. Sebab BPKP ini adalah badan yang ditarik oleh presiden ke Istana dan langsung dibawah dia (Presiden-red) ini membantu kita disini nanti,”aku Gubernur saat dicegat media ini, di Hotel Aston, Kamis sore (3/9)
Dengan besaran dana ke setiap kabupaten, sehingga menurut Gubernur perlu pengawasan yang lebih oleh BPKP.
Namun yang menjadi persoalan saat ini, tenaga BPKP sangat terbatas petugasnya, sehingga tidak semua kabupaten bisa dilaporkan hasil pengawasannya oleh lembaga ini.
Sebelumnya pada hari Rabu (2/9) Gubernur Papua Lukas Enembe melakukan pertemuan dengan Kepala Perwakilan BPKP Papua Darius Aga diruang kerja Gubernur.
Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, dijelaskan Gubernur, BPKP Perwakilan Papua menyerahkan hasil pengawasan lembaga ini pada triwulan I kepada Pemerintah Provinsi Papua yang diterima langsung oleh Gubernur Papua.
“Setiap tahun mereka serahkan kepada kita, hasil pengawasan mereka,”akunya.
Sementara itu saat ini disinggung menyangkut pengelolaan dana otonomi khusus yang sudah berjalan di kabupaten/kota pada triwulan pertama. Gubernur mengaku belum membacanya secara rinci.
“Belum saya baca akan tetapi ini kan diserahkan. Nantinya akan dikaji mana yang harus kita perbaiki,”tandasnya. [Dharapos]