Pemprov Papua Barat Lakukan Pendekatan Pembangunan dari Bawah
pada tanggal
Friday 1 April 2016
Menurut Ketua Panitia Pelaksana Leo Koirewoa dalam pembukaan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Forum SKPD di hotel Aston, Manokwari, kemarin. Sebagai wadah untuk menyusun, menajamkan, penyelaraskan dan melakukan klarifikasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) seluruh SKPD untuk program/kegiatan tahun 2017.
Forum yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat juga bertujuan menampung dan menjaring aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyempurnakan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD.
“Pendekatan perencanaan yang dipakai dalam sistem perencanaan program menggunakan pendekatan dari bawah ke atas atau bottom up berdasarkan asas demokratis dan desentralisasi,” kata Leo.
Selain itu forum SKPD menurut panitia juga untuk menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah sesuai arah, kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrembang kabupaten/kota.
"Kegiatan juga bertujuan mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan. Juga akan akan disepakati prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan sesuai dengan pagu indikatif masing-masing SKPD," tambah dia.
Dia juga menyebutkan, kebijakan belanja yang dilakukan mestinya beriorientasi pada money follow program prioritas, bukan money follow function, artinya tidak perlu semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata.
Gubernur Papua Barat dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Papua Barat, Nataniel D. Mandacan, mengatakan forum ini merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan.
Forum ini, memiliki arti penting, sebab melalui forum ini, seluruh SKPD dapat melakukan penajaman, penyelarasan dan klarifikasi, sehingga tercapai kesepakatan terhadap rancangan Renja SKPD Provinsi Papua Barat tahun 2017 mendatang.
Ia meminta pimpinan SKPD agar tidak menjadikan forum ini sebagai agenda seremonial semata, tetapi dapat dimaksimalkan sebagai momentum untuk menghasilkan RKPD 2017 yang telah melalui proses sinkronisasi antara Renja SKPD dengan rancangan RKPD.
Dia menyebutkan, tujuan akhir integrasi program dan prioritas kegiatan adalah untuk memastikan pagu indikatif program harus sesuai dengan pagu indikatif kegiatan.
“Dengan kata lain, pagu indikatif kegiatan yang tercantum dalam rancangan Renja SKPD, tidak melebihi batas pagu indikatif kegiatan, harus sesuai perhitungan kapasitas keuangan daerah yang dialokasikan untuk belanja SKPD,” jelasnya. (cahayapapua)