Badan Akreditasi Provinsi (BAP) Nilai Guru Pilih di Kantor

KOTA JAYAPURA - Badan Akreditasi Provinsi (BAP) Papua, bentukan Pemerintah Pusat menyebutkan kebanyakan guru yang bertugas di kabupaten pemekaran baru di Papua, memilih bekerja di Kantor Dinas Pendidikan, lainnya lagi memilih meninggalkan sekolah dan tinggal di kota karena persoalan internal sekolah "Ada bantuan dan perhatian tetapi kekurangan guru, seperti di daerah-daerah pemekaran baru," kata Wilius Kogoya, salah seorang anggota BAP Papua, di Jayapura, Minggu.

Dia mengatakan, kebanyakan guru yang ditempatkan di daerah pemekaran baru di Papua, banyak di antaranya memilih masuk dan bekerja di Kantor Dinas Pendidikan, sebagian lagi memilih tinggal di kota.

"Ada juga guru yang mungkin hak-haknya tidak ia peroleh jadi tidak mengajar dengan baik, nanti pas mau ujian baru guru yang bersangkutan menunjukkan mukanya di sekolah," ujarnya.

Menurut dia, kondisi ini banyak terlihat di kabupaten-kabupaten baru atau kabupaten pemekaran di Papua, dengan demikian mutu pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan juga SMA/SMK yang sudah visitasi tampak seperti itu.

Di daerah pemekaran baru ini, kata dia, persoalan guru sangat kompleks, salah satunya disebabkan karena persoalan internal sekolah, ini juga menyumbang mutu pendidikan rendah karena guru itu pergi meninggalkan sekolah.

Persoalan lain adalah kebanyakan guru-guru yang bertugas di pedalaman itu bersaing, siapa yang harus menjadi kepala sekolah, hal ini juga menjadi permasalahan yang mengakibatkan seorang guru meninggalkan sekolah.

"Apalagi kalau kepala sekolah ditentukan karena kepentingan politik, jadi bupati yang tunjuk bukan guru-guru yang memilih dan menentukan kepala sekolah karena kinerja dan kualitas," ujarnya.

Lanjut dia, jika penunjukan kepala sekolah secara langsung oleh bupati lalu kerjanya tidak transparan dan tidak jujur maka hancurlah mutu pendidikan di daerah tersebut lantaran guru lainnya memilih pergi meninggalkan sekolah.

"Ini baru dilihat dari aspek persoalan internal sekolah itu sendiri, ada sekolah yang kurang mendapat perhatian dari Dinas Pendidikan dan bupati setempat," ujarnya.

Selain itu, tambah dia, ada sekolah yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah kabupaten setempat, sehingga menyumbang jeleknya mutu di sekolah itu. (antara)