Djuli Mambaya Bantah Deklarasi Diri jadi Calon Gubernur Sulawesi Selatan 2018
pada tanggal
Thursday 6 April 2017
KOTA JAYAPURA - Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Djuli Mambaya membantah telah mendeklarasikan dirinya sebagai calon gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018. Hal ini disampaikan Djuli saat ditemui di Jayapura pada Selasa (4/4).
Ia menuturkan, dirinya tak memiliki niat untuk maju sebagai gubernur Sulsel. Namun, keinginan itu dari masyarakat Toraja yang mengetahui kiprahnya selama bertugas di Papua.
"Saya tetap fokus menangani pekerjaan di Dinas PU. Bahkan saya baru kembali dari Jakarta untuk membahas anggaran otonomi khusus khususnya bidang infrastruktur dengan pihak Kemendagri," tutur Djuli.
Ia juga membantah menggunakan uang negara untuk memperkenalkan diri ke daerah di Sulsel sebagai salah satu cagub.
"Tudingan tersebut tidak benar. Sampai saat ini belum ada pencairan anggaran untuk Dinas PU Papua. Saya pun meminjam uang di keluarga untuk biaya perjalanan dinas," tegas Djuli.
Djuli pun mengaku siap mendapat sanksi Gubernur Lukas Enembe yakni pemberhentian dari jabatan Kadis PU Provinsi Papua apabila dinilai tidak bekerja dengan optimal.
Sementara itu Sekretaris Daerah Pemprov Papua Hery Dosinaen berpendapat, mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah setiap warga negara. Namun sebagai aparatur sipil negara tentunya harus memperhatikan etika-etika dalam pemerintahan.
"Terkait pencalonan beliau telah menjadi perhatian Gubernur Lukas. Rencananya saya akan meminta klarifikasi dari beliau dalam waktu dekat ini," tambah Hery. (kompas)
Ia menuturkan, dirinya tak memiliki niat untuk maju sebagai gubernur Sulsel. Namun, keinginan itu dari masyarakat Toraja yang mengetahui kiprahnya selama bertugas di Papua.
"Saya tetap fokus menangani pekerjaan di Dinas PU. Bahkan saya baru kembali dari Jakarta untuk membahas anggaran otonomi khusus khususnya bidang infrastruktur dengan pihak Kemendagri," tutur Djuli.
Ia juga membantah menggunakan uang negara untuk memperkenalkan diri ke daerah di Sulsel sebagai salah satu cagub.
"Tudingan tersebut tidak benar. Sampai saat ini belum ada pencairan anggaran untuk Dinas PU Papua. Saya pun meminjam uang di keluarga untuk biaya perjalanan dinas," tegas Djuli.
Djuli pun mengaku siap mendapat sanksi Gubernur Lukas Enembe yakni pemberhentian dari jabatan Kadis PU Provinsi Papua apabila dinilai tidak bekerja dengan optimal.
Sementara itu Sekretaris Daerah Pemprov Papua Hery Dosinaen berpendapat, mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah setiap warga negara. Namun sebagai aparatur sipil negara tentunya harus memperhatikan etika-etika dalam pemerintahan.
"Terkait pencalonan beliau telah menjadi perhatian Gubernur Lukas. Rencananya saya akan meminta klarifikasi dari beliau dalam waktu dekat ini," tambah Hery. (kompas)