Hiswana Migas Dukung Perubahan Pola Distribusi BBM di Papua
pada tanggal
Friday 21 April 2017
KOTA JAYAPURA - Pengurus Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Wilayah Maluku-Papua menyatakan dukungannya terhadap perubahan pola distribusi BBM, dari sebelumnya menggunakan sistem tarif menjadi sewa.
Ketua Hiswana Migas Wilayah Maluku-Papua Muhammad Markum di Jayapura, Kamis, mengakui dengan perubahan pola tersebut, pihaknya sebagai rekanan Pertamina mengalami penurunan profit.
"Ini memang berat bagi kami khususnya, tapi apa boleh buat karena ini untuk program pemerintah tetap kita dukung untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen," ujarnya.
Menurutnya, dengan kebijakan baru tersebut, penentuan biaya sewa untuk seluruh Indonesia disamakan, padahal di Papua biaya pengiriman cenderung lebih tinggi dibanding wilayah lainnya di Indonesia.
"Kalau pola tarif kita menerima pembayaran dari pihak pemerintah khususnya Pertamina agak tinggi, sekarang karena pola sewa ini sudah dipatok karena aturan undang-undang. jadi mulai wilayah barat sampai timur sama," kata dia.
Markum pun mengimbau seluruh anggotanya yang bergerak di bidang transportasi BBM untuk bisa menerima kebijakan tersebut dan tetap mendukung program pemerintah.
Ia pun menyatakan Hiswana Migas memiliki komitmen tinggi untuk turut menyukseskan Program BBM Satu Harga yang ditetapkan Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, hal tersebut adalah bentuk dari keberpihakan pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di kawasan Indonesia Timur, dan pihaknya selaku rekanan Pertamina akan terus mendukung program pemerintah meski ada penurunan pendapatan. (antara)
Ketua Hiswana Migas Wilayah Maluku-Papua Muhammad Markum di Jayapura, Kamis, mengakui dengan perubahan pola tersebut, pihaknya sebagai rekanan Pertamina mengalami penurunan profit.
"Ini memang berat bagi kami khususnya, tapi apa boleh buat karena ini untuk program pemerintah tetap kita dukung untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen," ujarnya.
Menurutnya, dengan kebijakan baru tersebut, penentuan biaya sewa untuk seluruh Indonesia disamakan, padahal di Papua biaya pengiriman cenderung lebih tinggi dibanding wilayah lainnya di Indonesia.
"Kalau pola tarif kita menerima pembayaran dari pihak pemerintah khususnya Pertamina agak tinggi, sekarang karena pola sewa ini sudah dipatok karena aturan undang-undang. jadi mulai wilayah barat sampai timur sama," kata dia.
Markum pun mengimbau seluruh anggotanya yang bergerak di bidang transportasi BBM untuk bisa menerima kebijakan tersebut dan tetap mendukung program pemerintah.
Ia pun menyatakan Hiswana Migas memiliki komitmen tinggi untuk turut menyukseskan Program BBM Satu Harga yang ditetapkan Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, hal tersebut adalah bentuk dari keberpihakan pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di kawasan Indonesia Timur, dan pihaknya selaku rekanan Pertamina akan terus mendukung program pemerintah meski ada penurunan pendapatan. (antara)