Kementerian BUMN Tunggu Pengesahan Ambil Alih 51 Persen Saham PTFI
pada tanggal
Friday 14 April 2017
JAKARTA - Kementerian BUMN menyatakan pembentukan tim negosiasi pengambilalihan hingga 51 persen saham divestasi PT Freport Indonesia sedang menunggu pengesahan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Staf Khusus Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya telah mengajukan usulan nama-nama pejabat yang masuk dalam tim negosiasi untuk kemudian ditindaklanjuti Kementerian ESDM.
"Timnya baru diajukan dari BUMN ke ESDM. Kita tunggu formalnya, belum dikeluarkan ESDM untuk tim negosiasi," kata Budi pada acara Program Kepemimpinan BUMN di salah satu hotel Jakarta, Kamis.
Budi menjelaskan dirinya bersama Deputi Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media Fajar Harry Sampurno diusulkan menjadi perwakilan Kementerian BUMN untuk koordinasi bersama ESDM dalam tim negosiasi divestasi saham Freeport, namun pembentukan tim belum diresmikan.
Budi yang ditunjuk Menteri BUMN Rini Soemarno mengawal pembentukan "holding" pertambangan, menyatakan kesiapannya untuk mengambilalih saham pemerintah di Freeport yang saat ini mencapai 9,36 persen.
"Memang 51 persen divestasi ke Indonesia. Berdasarkan aturan kan urutan nomor satu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, ketiga BUMN dan BUMD. Posisi, jika Ibu Menteri kita ditugaskan, kita siap," ungkapnya.
Ia pun mengimbau Komisi VI DPR mendukung percepatan payung hukum holding BUMN Industri Pertambangan melalui PP 72 Tahun 2016 tentang pembentukan holding BUMN.
Holding industri pertambangan juga diharapkan bisa berdiri sebelum jangka waktu negosiasi, 120 hari sejak pertemuan Freeport dengan Kementerian ESDM, berakhir.
Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Fajar Harry Sampurno mengisyaratkan kesiapannya membiayai pengambilalihan hingga 51 persen saham divestasi PT Freeport Indonesia.
"Jika ditugasi Pemerintah untuk membeli 51 persen saham Freeport, Kementerian BUMN siap. Opsi-opsi sudah kami siapkan," kata Fajar di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Selasa (11/4).
Menurut Harry, tiga skema pendanaan untuk menguasai hingga saham 51 persen Freeport meliputi, dari hasil pembentukan Holding BUMN Tambang yang meliputi PT Inalum (Persero), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, serta PT Freeport Indonesia.
Skema berikutnya, pendanaan yang bersumber dari Bank-Bank BUMN, termasuk kemungkinan membentuk konsorsium dengan perusahaan asuransi dan dana pensiun skala besar.
Kemampuan BUMN menurut Harry tidak perlu diragukan karena BUMN memiliki total aset yang besar mencapai Rp5.600 triliun. Pendapatan mencapai sekitar Rp2.000 triliun, dan belanja modal sekitar Rp250 triliun. (antara)
Staf Khusus Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya telah mengajukan usulan nama-nama pejabat yang masuk dalam tim negosiasi untuk kemudian ditindaklanjuti Kementerian ESDM.
"Timnya baru diajukan dari BUMN ke ESDM. Kita tunggu formalnya, belum dikeluarkan ESDM untuk tim negosiasi," kata Budi pada acara Program Kepemimpinan BUMN di salah satu hotel Jakarta, Kamis.
Budi menjelaskan dirinya bersama Deputi Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media Fajar Harry Sampurno diusulkan menjadi perwakilan Kementerian BUMN untuk koordinasi bersama ESDM dalam tim negosiasi divestasi saham Freeport, namun pembentukan tim belum diresmikan.
Budi yang ditunjuk Menteri BUMN Rini Soemarno mengawal pembentukan "holding" pertambangan, menyatakan kesiapannya untuk mengambilalih saham pemerintah di Freeport yang saat ini mencapai 9,36 persen.
"Memang 51 persen divestasi ke Indonesia. Berdasarkan aturan kan urutan nomor satu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, ketiga BUMN dan BUMD. Posisi, jika Ibu Menteri kita ditugaskan, kita siap," ungkapnya.
Ia pun mengimbau Komisi VI DPR mendukung percepatan payung hukum holding BUMN Industri Pertambangan melalui PP 72 Tahun 2016 tentang pembentukan holding BUMN.
Holding industri pertambangan juga diharapkan bisa berdiri sebelum jangka waktu negosiasi, 120 hari sejak pertemuan Freeport dengan Kementerian ESDM, berakhir.
Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Fajar Harry Sampurno mengisyaratkan kesiapannya membiayai pengambilalihan hingga 51 persen saham divestasi PT Freeport Indonesia.
"Jika ditugasi Pemerintah untuk membeli 51 persen saham Freeport, Kementerian BUMN siap. Opsi-opsi sudah kami siapkan," kata Fajar di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Selasa (11/4).
Menurut Harry, tiga skema pendanaan untuk menguasai hingga saham 51 persen Freeport meliputi, dari hasil pembentukan Holding BUMN Tambang yang meliputi PT Inalum (Persero), PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, serta PT Freeport Indonesia.
Skema berikutnya, pendanaan yang bersumber dari Bank-Bank BUMN, termasuk kemungkinan membentuk konsorsium dengan perusahaan asuransi dan dana pensiun skala besar.
Kemampuan BUMN menurut Harry tidak perlu diragukan karena BUMN memiliki total aset yang besar mencapai Rp5.600 triliun. Pendapatan mencapai sekitar Rp2.000 triliun, dan belanja modal sekitar Rp250 triliun. (antara)