Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Friday, 7 April 2017

Organisasi Perangkat Daerah Wajib Bangin Basis Data Perumahan

 
KOTA JAYAPURA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) di bidang perumahan untuk segera membangun basis data perumahan yang ada di daerahnya masing-masing.

"Mereka harus segera membangun basis data sehingga terencana dengan baik kemudian melihat potensi di daerah apa dan di rencanakan," ujar Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Hardi Simamora, di Jayapura, Kamis.

Dia mencontohkan yang menjadi prioritas daerah adalah bagaimana menyelesaikan lokasi yang tersisa, bagaimana menyelesaikan sisa rumah yang tidak layak huni, sehingga kemudian dirumuskan dalam perencanaan.

"Jadi nanti direncanakan apa yang dilakukan mereka (pemda), yang dilakukan provinsi dan yang dilakukan pusat. Ini yang harus kita sinergikan," katanya.

Sebagai OPD baru, Hardi menekankan pihaknya merasa berkewajiban mengkordinasikan tugas dan fungsi instansi tersebut keseluruh daerah agar ke depan keberadaannya bisa berdampak langsung ke masyarakat.

"Ini kan OPD baru terbentuk, terutama yang menyangkut perumahan dan kawasan pemukiman. Karena mereka baru maka kita mencoba koordinasikan, dengan cara ini kita mengajak teman OPD di provinsi dan kabupaten/kota untuk apa yang akan di lakukan segera," ujarnya lagi.

Sementara Pemerintah Provinsi Papua mengharapkan masalah pertanahan tak sampai menghambat proses pembangunan di Bumi Cenderawasih, yang saat ini tengah gencar-gencarnya membangun infrastruktur hingga ke wilayah perkampungan.

"Karena itu, saya minta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait supaya memberi perhatian serius terhadap masalah ini. Dengan harapan kedepan masalah pertanahan tidak sampai menghambat pembangunan yang digalakkan pemerintah daerah," terang Sekda Papua Hery Dosinaen. (antara)
Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :