Proyek Normalisasi Sungai Skamto Senilai 14,8 Miliar Kurang Jelas
pada tanggal
Sunday 7 July 2013
Akibat kurang jelasnya penggunaan dana tersebut, Jembatan Skamto yang menghubungkan Distrik Skamto dan Distrik Arso terputus.
Hal ini terungkap ketika Komisi C DPRP dalam rangka fungsi pengawasan anggaran daerah melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Jembatan Skamto di Arso XIV, Kabupaten Keerom, Jumat (05/07/2013). Mereka adalah masing-masing Ketua Komisi C DPRP Yan Ayomi, Wakil KetuaKomisi C DPRP Carolus Bolly, Sekretaris Komisi C DPRP Amal Saleh, para anggota yakni Bob Jacobus Patipawae, Pdt. Charles Simare-mare dan Yafet Pigai. Ikut hadir dalam Sidak tersebut Bupati Keerom Yusuf Wally dan Kepala Dinas PU Kabupaten Keerom Ir. Agus Kurniawan.
Dikatakan Yan Ayomi, Komisi C DPRP sejak Kamis (04/07/2013) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Pemda Keerom, dengan maksud menanyakan dan mencek beberapa pekerjaan Dinas PU Papua yang dibiayai dari APBD Perubahan, dengan total Rp 60 Miliar. Masing-masing proyek normalisasi Sungai Skamto di Arso XIV Rp 14,8 Miliar, proyek normalisasi Sungai Arso XIII Rp 9,8 Miliar. Kemudian proyek normalisasi Sungai Arso IV Rp 5,9 Miliar.
Namun demikian, kata Yan Ayomi, ketika Komisi C DPRP melalukan Sidak, ternyata tak ada tanda-tanda pekerjaan normalisasi bahkan jembatan Skamto sudah putus dan nyaris roboh.
“Tapi ini kenyataan mereka bangun proyek-proyek dari APBD Perubahan Papua pada lokasi-lokasi di Kabupaten Keerom, ternyata tak melalui koordinasi dengan Pemda setempat,” ujar politisi Golkar ini.
“Nanti kami baca hasil rekomendasi BPK apa ada dimuat atau tidak, kemudian kami akan tindaklanjut,” kata Yan Ayomi.
Bupati Keerom Drs Yusuf Wally, SE,MM mengungkapkan, pihaknya tak mengetahui kegiatan proyek normalisasi Sungai Skamto dan lain-lain. Padahal seharusnya Dinas PU Papua melakukan koordinasi dengan instansi teknis Dinas PU Kabupaten sehingga Pemda juga ikut membantu monitoring atau mengawasi pekerjaan pekerjaan dari Provinsi.
Karena itu, tandas Bupati, pihaknya menghimbau agar instansi terkait atau pelaksana proyek apapun segera hilangkan “pikiran proyek”.
“Pasti dia juga dapat, tapi sasaran harus jelas dan selesaikan dulu. Mungkin saran dan masukan supaya para Bupati itu diundang. Apalagi infrastruktur itu sangat penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” imbuh Bupati. [Bintangpapua| DPUPapua]