DPR Papua Tetap Ingin Jatah 1000 CPNS dari Kemenpan
pada tanggal
Saturday 12 October 2013
KOTA JAYAPURA - Wakil Ketua DPRP, Yunus Wonda mengatakan pihaknya tetap menginginkan agar pemerintah pusat memberikan jatah 1000 CPNS kepada Provinsi Papua. Walau sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sudah mengakomodir 476 tenaga honores K1 di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, untuk diangkat menjadi PNS.
"DPRP tetap menginginkan jatah penerimaan PNS seribuan orang bahkan lebih dan itu harus menjadi perhatian pemerintah pusat,"tandas Wakil Ketua DPR Papua Yunus Wonda wartawan, Kamis (10/10/2013).
Memang, lanjut dia, Menpan sudah mengakomodir sekitar 400 orang tenaga honorer untuk diangkat menjadi PNS, namun itu belum cukup, karena jumlah pelamar kerja khususnya putra asli Papua mencapai belasan ribu orang. "Hasil perjuangan DPRP sudah diakomodir Menpan, tapi kalau hanya ratusan saja itu belum cukup, lebih baik itu untuk pengurus RT atau RW saja, pasalnya, lulusan perguruan tinggi setiap tahun mencapai ribuan orang, masa kuota yang disediakan hanya ratusan, "ketusnya.
Seribuan orang harus diakomodir pemerintah pusat untuk diangkat menjadi PNS, sambungnya, merupakan konsekuensi yang harus dilaksanakan dalam membangun Papua. "Ini konsekuensi jika pemerintah pusat serius membangun Papua, berikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi orang Papua untuk menjadi PNS,"tandasnya.
Yunus Wonda mengatakan seribuan kuota penerimaan PNS yang terus diperjuangkan DPRP, dikhususkan untuk orang asli Papua. "Dalam konteks perjuangan kuota seribu orang ini, DPRP hanya bicara untuk orang asli Papua. Kesampingkan dulu orang non Papua, karena yang kami inginkan jangan sampai orang Papua melarat di tanahnya sendiri dan siapapun dia harus memahami kondisi ini, "terangnya.
Politis Partai Demokrat itu juga mengungkapkan, Gubernur Papua dan MRP serta DPRP juga, sudah menyurati resmi pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian PAN, agar membuka penerimaan PNS dengan kuota 3000 orang. "Selain meminta mengakomodir seribuan, Gubernur, MRP dan DPRP juga meminta dibuka kembali penerimaan dengan kuota 3000 dan khusus untuk orang asli Papua, surat resminya sudah dilayangkan, tinggal menunggu respon dari pemerintah pusat,"ujarnya. [PapuaPos]
"DPRP tetap menginginkan jatah penerimaan PNS seribuan orang bahkan lebih dan itu harus menjadi perhatian pemerintah pusat,"tandas Wakil Ketua DPR Papua Yunus Wonda wartawan, Kamis (10/10/2013).
Memang, lanjut dia, Menpan sudah mengakomodir sekitar 400 orang tenaga honorer untuk diangkat menjadi PNS, namun itu belum cukup, karena jumlah pelamar kerja khususnya putra asli Papua mencapai belasan ribu orang. "Hasil perjuangan DPRP sudah diakomodir Menpan, tapi kalau hanya ratusan saja itu belum cukup, lebih baik itu untuk pengurus RT atau RW saja, pasalnya, lulusan perguruan tinggi setiap tahun mencapai ribuan orang, masa kuota yang disediakan hanya ratusan, "ketusnya.
Seribuan orang harus diakomodir pemerintah pusat untuk diangkat menjadi PNS, sambungnya, merupakan konsekuensi yang harus dilaksanakan dalam membangun Papua. "Ini konsekuensi jika pemerintah pusat serius membangun Papua, berikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi orang Papua untuk menjadi PNS,"tandasnya.
Yunus Wonda mengatakan seribuan kuota penerimaan PNS yang terus diperjuangkan DPRP, dikhususkan untuk orang asli Papua. "Dalam konteks perjuangan kuota seribu orang ini, DPRP hanya bicara untuk orang asli Papua. Kesampingkan dulu orang non Papua, karena yang kami inginkan jangan sampai orang Papua melarat di tanahnya sendiri dan siapapun dia harus memahami kondisi ini, "terangnya.
Politis Partai Demokrat itu juga mengungkapkan, Gubernur Papua dan MRP serta DPRP juga, sudah menyurati resmi pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian PAN, agar membuka penerimaan PNS dengan kuota 3000 orang. "Selain meminta mengakomodir seribuan, Gubernur, MRP dan DPRP juga meminta dibuka kembali penerimaan dengan kuota 3000 dan khusus untuk orang asli Papua, surat resminya sudah dilayangkan, tinggal menunggu respon dari pemerintah pusat,"ujarnya. [PapuaPos]