Provinsi Papua Tolak Usulan dari Kementerian Desa, Pemukiman Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
pada tanggal
Saturday 15 November 2014
KOTA JAYAPURA - Provinsi Papua masuk sebagai salah satu daerah tujuan program transmigrasi seperti yang diluncurkan Kementerian Desa, Pemukiman Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terus menuai penolakan.
Jika sebelumnya Gubernur Papua, Lukas Enembe menyatakan sikap tegasnya menolak program tersebut, kini penolakan yang sama datang dari Barisan Relawan Jokowi-JK Papua.”Kami dengan tegas menolak program transmigrasi,” ucap salah satu pengurus Barisan Relawan Jokowi-JK Papua, Rina Tabuni kepada Papua Pos, Senin (10/11/2014) di Jayapura.
Rina mengakui dulu memang program ini pernah ada Provinsi Papua. Namun untuk saat ini, program transmigrasi yang diluncurkan kementerian untuk Provinsi Papua tersebut sudah tidak tetap. “Kami lebih setuju jika saat ini pemerintah melakukan program transmigrasi lokal,” ujarnya.
Pasalnya dengan program transmigrasi lokal, maka rakyat Papua bisa diberdayakan Kementerian Desa, Pemukiman Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, bukan sebaliknya membuat program transmigrasi yang justru mendatangkan masalah baru di Papua.
“Tinggal masyarakat Papua ini didampingi oleh dinas teknis agar lebih memahami manfaat program transmigrasi sehingga program transmigrasi bisa berhasil dan dirasakan manfaatnya,”tandasnya.
“Orang Papua masih banyak yang miskin, kalau ada program transmigrasi mendatangkan orang dari luar Papua, maka ini bisa menambah masalah. Lalu orang Papua mau dikemanakan,” tambahnya.
Rina menjelaskan, jika dilihat program transmigrasi yang sebelumnya di Papua, banyak juga yang setelah mendapat lokasi tanah untuk dipakai sebagai lahan pertanian, justru ditinggalkan, malah dijual kembali lalu kembali ke tempat asalnya.
“Banyak lokasi dari warga trans itu justru kini jadi milik swasta, yang dipakai untuk tempat usaha. Ini kan sisi negatifnya,” ujarnya.
Untuk itu, ia meminta Kementerian Desa, Pemukiman Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk meninjau ulang program tersebut.”Program transmigrasi saat ini lebih tepat untuk provinsi lain,” imbuhnya.
Rina yakin, program ini tak hanya ditolak oleh Relawan Jokowi-JK saja, namun seluruh elemen masyarakat Papua.
Salah satu tokoh masyarakat, Robert Wakerkwa juga mengaku lebih setuju jika Kementerian Desa, Pemukiman Daerah Tertinggal dan Transmigrasi program transmigrasi lokal.”Masyarakat Papua juga masyarakat bertani, tinggal mereka didampingi. Saya yakin dengan begitu program transmigrasi lokal bisa sukses, daripada mendatangkan transmigran dari luar Papua yang justru mendatangkan masalah baru,” jelasnya. [papuaPos]
Jika sebelumnya Gubernur Papua, Lukas Enembe menyatakan sikap tegasnya menolak program tersebut, kini penolakan yang sama datang dari Barisan Relawan Jokowi-JK Papua.”Kami dengan tegas menolak program transmigrasi,” ucap salah satu pengurus Barisan Relawan Jokowi-JK Papua, Rina Tabuni kepada Papua Pos, Senin (10/11/2014) di Jayapura.
Rina mengakui dulu memang program ini pernah ada Provinsi Papua. Namun untuk saat ini, program transmigrasi yang diluncurkan kementerian untuk Provinsi Papua tersebut sudah tidak tetap. “Kami lebih setuju jika saat ini pemerintah melakukan program transmigrasi lokal,” ujarnya.
Pasalnya dengan program transmigrasi lokal, maka rakyat Papua bisa diberdayakan Kementerian Desa, Pemukiman Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, bukan sebaliknya membuat program transmigrasi yang justru mendatangkan masalah baru di Papua.
“Tinggal masyarakat Papua ini didampingi oleh dinas teknis agar lebih memahami manfaat program transmigrasi sehingga program transmigrasi bisa berhasil dan dirasakan manfaatnya,”tandasnya.
“Orang Papua masih banyak yang miskin, kalau ada program transmigrasi mendatangkan orang dari luar Papua, maka ini bisa menambah masalah. Lalu orang Papua mau dikemanakan,” tambahnya.
Rina menjelaskan, jika dilihat program transmigrasi yang sebelumnya di Papua, banyak juga yang setelah mendapat lokasi tanah untuk dipakai sebagai lahan pertanian, justru ditinggalkan, malah dijual kembali lalu kembali ke tempat asalnya.
“Banyak lokasi dari warga trans itu justru kini jadi milik swasta, yang dipakai untuk tempat usaha. Ini kan sisi negatifnya,” ujarnya.
Untuk itu, ia meminta Kementerian Desa, Pemukiman Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk meninjau ulang program tersebut.”Program transmigrasi saat ini lebih tepat untuk provinsi lain,” imbuhnya.
Rina yakin, program ini tak hanya ditolak oleh Relawan Jokowi-JK saja, namun seluruh elemen masyarakat Papua.
Salah satu tokoh masyarakat, Robert Wakerkwa juga mengaku lebih setuju jika Kementerian Desa, Pemukiman Daerah Tertinggal dan Transmigrasi program transmigrasi lokal.”Masyarakat Papua juga masyarakat bertani, tinggal mereka didampingi. Saya yakin dengan begitu program transmigrasi lokal bisa sukses, daripada mendatangkan transmigran dari luar Papua yang justru mendatangkan masalah baru,” jelasnya. [papuaPos]