DPRP Minta Polda Papua Harus Profesional Selesaikan Kasus Penembakan di Enarotali
pada tanggal
Monday 22 December 2014
KOTA JAYAPURA - Jika sebelumnya, Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, SH., MH., menyampaikan tidak gentar terhadap ancaman Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs. Yotje Mende yang menggunggat dirinya atas pernyataan yang disampaikan kepada media. Kali ini, giliran Ruben Magai salah satu anggota DPR Papua menyampaikan tidak takut terhadap ancaman Kapolda yang rencana akan menggunggat Ketua DPR Papua.
“Ancaman itu hanya kacang-kacangan. Itu sudah biasa. Kami di DPR Papua berbicara dan mengoreksi kinerja pemerintahan, termasuk aparat keamanan. Jadi kita tidak takut ancaman itu,” kata Ruben Magai kepada wartawan di DPR Papua, Juma’at (19/12).
Ia menandaskan, Kapolda Papua adalah seorang Jenderal sehingga jikalau mendidik orang Papua dan bicara soal gugat mengungat harus berpikir secara matang.
“Kapolda Papua harus bersikap profesional. Jangan tidak melakukan tugasnya lalu menyalahkan anggota DPR Papua. Kami minta supaya ada pembuktian siapa pelakunya dan itu tugas Kapoda untuk mengusut bukan mengancam untuk menggungat,” tegas Ruben.
Soal bantah membantah maupun ancaman sudah hal biasa. Tapi kalau bekerja secara profesionalisme, Kapolda harus mengungkap siapa pelaku penembakan di Paniai karena itu merupakan tugas kepolisian.
“DPR itu mendorong supaya polisi melaksanakan tugasnya dalam penyelidikan serta infestigasi ,” minta Ruben. Lebih lanjut ditegaskan Ruben yang merupakan vokal terkait hukum dan HAM, bahwa Kapolda tidak hanya memberikan komentar di media, tapi DPR mengharapkan Kapolda harus turun dan membuktikan serta dan memperlihatkan peluru-peluru yang sudah didapat.
“Apakah peluru itu milik Tentara atau Polisi itu yang perlu kapolda sampaikan,” ucapnya.
Kata dia, sekarang ini semua orang menunggu Polda mengungkap peluru-peluru untuk diperiksa di laboratorium, dan juga mengungkap apakah peluru tersebut milik tentara atau milik anggota polisi yang bertugas di sana.
“Ancaman yang dilakukan hanya untuk mengelabui kinerja kapolda dalam proses pengungkapan. Jadi kami Kapolda harus mengungkap dan buktikan kasus yang terjadi di Papua mengingat Polisi sebagai aparat penegak hukum. Kalau tidak maka DPR Papua akan meminta Komnas Ham PBB untuk mengungkap semua pelanggaran HAM yang terjadi di atas tanah ini,” tandasnya.
Sementara itu, Nason Utti mengungkapkan, Kapolda Papua seharusnya menggunakan hikmat dan hati terkait persoalan Paniai. Sebab, apa yang disampaikan Ketua di beberapa sebagai bentuk pengauatan dan dukungan kepada pihak kepolisian untuk mengungkap siapa pelaku penembakan itu.
“Kapolda lembaga dengan pihak kepolisian bukan menuduh kepolisian. Kemudian, Kapolda sudah membentuk tim, baik itu dari mabes Polri, POMDAM untuk melakukan investigasi. “Sebenarnya Kapolda menanggapi dengan hati yang dingin,” katanya.
Menurutnya, peristiwa yang terjadi di Paniai, Kapolda seharusnya memberikan ketenangan kepada masyarakat. Apalagi di suasana natal harus saling meminta maaf. “Kata inilah yang perlu disampaikan bukan langsung blak-blakan. Kalau terjadi seperti ini, maka masalah pecah. Pihak TNI tersinggung, pihak DPRP juga tersinggung dan pihak keluarga korban tidak puas,” katanya.
Untuk itu, bahasa yang menimbulkan profesional dan sifatnya negative thinking tidak boleh. Suasana masyarakat di Papua 95 persen umat Kristiani, sehingga bagaimana suasana natal ini bisa di gunakan secara damai.
Disinggung apakah DPR akan mengawal terus kasus ini? Nason Utin mengakui pihaknya akan terus mengawal kasus ini sampai terungkap. Pasalnya, kematian warga di Paniai rata-rata peluru bersarang di tubuh korban.
“Peluru itu TNI dan Polri, sehingga kami minta kepada pihak berwajib untuk dipersilahkan proyektil membuktikan apakah peluru dari TNI maupun polri,” katanya.
Ia juga meminta kepada Polda Papua untuk menyelidiki siapa anggota yang terlibat pasca kejadian itu. Sebab, menurutnya penugasan disetiap kesatuan sudah jelas, siapa piket, siapa yang melaksanakan Komando dan siapa yang mengendalikannya lalu berapa jumlah amunisi yang dikeluarkan sejak itu.
“Jadi saya pikir jangan terlalu dini mengungkapkan lalu menanggapi dengan emosional. Suasana ini kita padamkan, apalagi saat ini merupakan sausana hari raya,” tandas Nason Uti. [Bintangpapua]
“Ancaman itu hanya kacang-kacangan. Itu sudah biasa. Kami di DPR Papua berbicara dan mengoreksi kinerja pemerintahan, termasuk aparat keamanan. Jadi kita tidak takut ancaman itu,” kata Ruben Magai kepada wartawan di DPR Papua, Juma’at (19/12).
Ia menandaskan, Kapolda Papua adalah seorang Jenderal sehingga jikalau mendidik orang Papua dan bicara soal gugat mengungat harus berpikir secara matang.
“Kapolda Papua harus bersikap profesional. Jangan tidak melakukan tugasnya lalu menyalahkan anggota DPR Papua. Kami minta supaya ada pembuktian siapa pelakunya dan itu tugas Kapoda untuk mengusut bukan mengancam untuk menggungat,” tegas Ruben.
Soal bantah membantah maupun ancaman sudah hal biasa. Tapi kalau bekerja secara profesionalisme, Kapolda harus mengungkap siapa pelaku penembakan di Paniai karena itu merupakan tugas kepolisian.
“DPR itu mendorong supaya polisi melaksanakan tugasnya dalam penyelidikan serta infestigasi ,” minta Ruben. Lebih lanjut ditegaskan Ruben yang merupakan vokal terkait hukum dan HAM, bahwa Kapolda tidak hanya memberikan komentar di media, tapi DPR mengharapkan Kapolda harus turun dan membuktikan serta dan memperlihatkan peluru-peluru yang sudah didapat.
“Apakah peluru itu milik Tentara atau Polisi itu yang perlu kapolda sampaikan,” ucapnya.
Kata dia, sekarang ini semua orang menunggu Polda mengungkap peluru-peluru untuk diperiksa di laboratorium, dan juga mengungkap apakah peluru tersebut milik tentara atau milik anggota polisi yang bertugas di sana.
“Ancaman yang dilakukan hanya untuk mengelabui kinerja kapolda dalam proses pengungkapan. Jadi kami Kapolda harus mengungkap dan buktikan kasus yang terjadi di Papua mengingat Polisi sebagai aparat penegak hukum. Kalau tidak maka DPR Papua akan meminta Komnas Ham PBB untuk mengungkap semua pelanggaran HAM yang terjadi di atas tanah ini,” tandasnya.
Sementara itu, Nason Utti mengungkapkan, Kapolda Papua seharusnya menggunakan hikmat dan hati terkait persoalan Paniai. Sebab, apa yang disampaikan Ketua di beberapa sebagai bentuk pengauatan dan dukungan kepada pihak kepolisian untuk mengungkap siapa pelaku penembakan itu.
“Kapolda lembaga dengan pihak kepolisian bukan menuduh kepolisian. Kemudian, Kapolda sudah membentuk tim, baik itu dari mabes Polri, POMDAM untuk melakukan investigasi. “Sebenarnya Kapolda menanggapi dengan hati yang dingin,” katanya.
Menurutnya, peristiwa yang terjadi di Paniai, Kapolda seharusnya memberikan ketenangan kepada masyarakat. Apalagi di suasana natal harus saling meminta maaf. “Kata inilah yang perlu disampaikan bukan langsung blak-blakan. Kalau terjadi seperti ini, maka masalah pecah. Pihak TNI tersinggung, pihak DPRP juga tersinggung dan pihak keluarga korban tidak puas,” katanya.
Untuk itu, bahasa yang menimbulkan profesional dan sifatnya negative thinking tidak boleh. Suasana masyarakat di Papua 95 persen umat Kristiani, sehingga bagaimana suasana natal ini bisa di gunakan secara damai.
Disinggung apakah DPR akan mengawal terus kasus ini? Nason Utin mengakui pihaknya akan terus mengawal kasus ini sampai terungkap. Pasalnya, kematian warga di Paniai rata-rata peluru bersarang di tubuh korban.
“Peluru itu TNI dan Polri, sehingga kami minta kepada pihak berwajib untuk dipersilahkan proyektil membuktikan apakah peluru dari TNI maupun polri,” katanya.
Ia juga meminta kepada Polda Papua untuk menyelidiki siapa anggota yang terlibat pasca kejadian itu. Sebab, menurutnya penugasan disetiap kesatuan sudah jelas, siapa piket, siapa yang melaksanakan Komando dan siapa yang mengendalikannya lalu berapa jumlah amunisi yang dikeluarkan sejak itu.
“Jadi saya pikir jangan terlalu dini mengungkapkan lalu menanggapi dengan emosional. Suasana ini kita padamkan, apalagi saat ini merupakan sausana hari raya,” tandas Nason Uti. [Bintangpapua]