TNI dan Polri Diminta Perlakukan Masyarakat Seperti Saudara Sendiri
pada tanggal
Monday 22 December 2014
TIMIKA (MIMIKA) – Gereja Kristen Injili di Tanah Papua meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) agar menjaga masyarakat di Papua, layaknya saudara sendiri.
“Kami minta kepada pihak pemerintah, TNI dan Polri dapat memperhatikan hal ini dengan baik, disaat apa dan ditempat mana yang kita dapat menggunakan senjata dan kekerasan serta disaat apa dan ditempat mana yang kita harus lakukan tindakan persuasif, lakukan pembicaraan dan dialog serta bantuan-bantuan kemasyarakatan sehingga masyarakat dapat merasa dijadikan saudara, sebab itu bisa menolong kita,” ujar Wakil Ketua GKI Tanah Papua, Klasis Mimika Pendeta Moses Rumbino, S.Th kepada Salam Papua pada Rabu (10/12) di kantornya.
Menurutnya masyarakat juga harus menghargai dan menghormati batasan-batasan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Sebab jika mereka melakukan pelanggaran hukum, mereka sendirilah yang akan menuai akibatnya.
“Lalu kepada masyarakat juga, kalau memang ada hal-hal yang dilarang untuk tidak boleh dilakukan maka masyarakat sebagai umat yang percaya kepada Tuhan harus menjaganya. Kita semua ingin ketenangan dan kedamaian, kalau kita sebagai masyarakat melakukan hal-hal yang mengganggu ketenangan itu maka akan ada pihak yang terkait yang bertindak,” tuturnya.
Namun pihaknya mengharapkan agar tindakan-tindakan penertiban ini yang harus disesuaikan dengan situasi. Sebab tidak mesti dengan cara-cara yang keras dan kasar serta menggunakan senjata.
“Kami harapkan pihak keamanan dapat menggunakan tokoh-tokoh masyarakat, gereja dan adat untuk menengahi hal ini sehingga tidak terjadi korban-korban berjatuhan seperti yang terjadi di Enarotali dan beberapa tempat,” ujarnya.
Selanjutnya Pendeta Moses menyatakan bahwa kebanyakan kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat akibat bebas beredarnya minuman keras di Tanah Papua.
“Menyangkut keamanan dan kenyamanan, setiap pertemuan yang dihadiri oleh lembaga gereja, lembaga dan tokoh masyarakat serta pemerintah dan pihak keamanan, kami selalu memberikan penekanan kepada pihak pemerintah dan keamanan untuk selalu memperhatikan ketertiban dan kenyamanan kota ini, sebab hal yang memicu kekerasan dan kejahatan adalah miras,” ujarnya.
Menurutnya, penyebab dari bebasnya peredaran miras ini karena adanya oknum-oknum tertentu yang memiliki kuasa besar baik secara finansial maupun politik yang berada dibelakang para pedagang minuman ini.
“Kami dari lembaga gereja serta gereja-gereja lainnya, selalu berbicara tentang hal ini tetapi tidak ada keputusan yang pasti dari pemerintah dan pihak keamanan untuk tidak langsung menangani soal-soal ini karena, rupanya ada tempat-tempat khusus yang orang-orangnya punya kuasa dan tempat-tempat tertentu sehingga polisi yang berada dilapangan tidak dapat menertibkannya akibat soal-soal kepangkatan dan jenjang kepemimpinan tertentu sehingga mereka tidak melakukan apa-apa karena yang mengelola tempat-tempat ini didukung atau dimiliki oleh orang-orang yang pangkat dan jabatannya lebih besar,” beber dia.
Ia menegaskan, GKI sangat berharap agar Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE dan Wakil Bupati, Yohanis Bassang, SE., M.Si dapat besikap keras dengan tiap tindakan yang mereka diambil sekarang ini, supaya hal-hal yang menyangkut soal minuman beralkohol ini dapat ditertibkan sesuai dengan peruntukkannya di tempat-tempat khusus seperti bar dan hotel. Supaya orang-orang yang mengkonsumsinya dapat diatur dan dipantau keberadaannya.
Namun diungkapkan, kecenderungan lain masyarakat dalam melanggar peraturan adalah akibat maraknya peredaran minuman keras buatan lokal yang selalu diproduksi oleh masyarakat.
“Cuma ada kecenderungan dari masyarakat bahwa ketika aturan itu diberlakukan, kadang-kadang mereka lari ke apa yang disebut dengan ‘milo’ atau minuman lokal. Sehingga ketika ada peraturan daerah atau peraturan pemerintah yang memang diturunkan maka, pemerintah dan pihak keamanan harus mendukung aturan itu sehingga peraturan itu dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya” ujarnya.
Pihaknya mengharapkan agar penertiban dan sikap yang dilakukan oleh TNI Polri kepada masyarakat dapat dilakukan secara manusiawi apalagi pada saat-saat khusyuk pada jelang perayaan Natal tahun ini serta perayaan keagamaan lainnya.
“Sehingga perayaan natal dan perayaan-perayaan keagamaan lainnya dapat berjalan dengan baik, tanpa ada gangguan berarti dari adanya miras ini dan kemabukan yang dilakukan oleh warga dapat dikurangi, serta tidak ada lagi kekerasan yang dilakukan oleh siapapun baik oleh pihak keamanan maupun masyarakat,” imbuhnya. [SalamPapua]
“Kami minta kepada pihak pemerintah, TNI dan Polri dapat memperhatikan hal ini dengan baik, disaat apa dan ditempat mana yang kita dapat menggunakan senjata dan kekerasan serta disaat apa dan ditempat mana yang kita harus lakukan tindakan persuasif, lakukan pembicaraan dan dialog serta bantuan-bantuan kemasyarakatan sehingga masyarakat dapat merasa dijadikan saudara, sebab itu bisa menolong kita,” ujar Wakil Ketua GKI Tanah Papua, Klasis Mimika Pendeta Moses Rumbino, S.Th kepada Salam Papua pada Rabu (10/12) di kantornya.
Menurutnya masyarakat juga harus menghargai dan menghormati batasan-batasan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Sebab jika mereka melakukan pelanggaran hukum, mereka sendirilah yang akan menuai akibatnya.
“Lalu kepada masyarakat juga, kalau memang ada hal-hal yang dilarang untuk tidak boleh dilakukan maka masyarakat sebagai umat yang percaya kepada Tuhan harus menjaganya. Kita semua ingin ketenangan dan kedamaian, kalau kita sebagai masyarakat melakukan hal-hal yang mengganggu ketenangan itu maka akan ada pihak yang terkait yang bertindak,” tuturnya.
Namun pihaknya mengharapkan agar tindakan-tindakan penertiban ini yang harus disesuaikan dengan situasi. Sebab tidak mesti dengan cara-cara yang keras dan kasar serta menggunakan senjata.
“Kami harapkan pihak keamanan dapat menggunakan tokoh-tokoh masyarakat, gereja dan adat untuk menengahi hal ini sehingga tidak terjadi korban-korban berjatuhan seperti yang terjadi di Enarotali dan beberapa tempat,” ujarnya.
Selanjutnya Pendeta Moses menyatakan bahwa kebanyakan kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat akibat bebas beredarnya minuman keras di Tanah Papua.
“Menyangkut keamanan dan kenyamanan, setiap pertemuan yang dihadiri oleh lembaga gereja, lembaga dan tokoh masyarakat serta pemerintah dan pihak keamanan, kami selalu memberikan penekanan kepada pihak pemerintah dan keamanan untuk selalu memperhatikan ketertiban dan kenyamanan kota ini, sebab hal yang memicu kekerasan dan kejahatan adalah miras,” ujarnya.
Menurutnya, penyebab dari bebasnya peredaran miras ini karena adanya oknum-oknum tertentu yang memiliki kuasa besar baik secara finansial maupun politik yang berada dibelakang para pedagang minuman ini.
“Kami dari lembaga gereja serta gereja-gereja lainnya, selalu berbicara tentang hal ini tetapi tidak ada keputusan yang pasti dari pemerintah dan pihak keamanan untuk tidak langsung menangani soal-soal ini karena, rupanya ada tempat-tempat khusus yang orang-orangnya punya kuasa dan tempat-tempat tertentu sehingga polisi yang berada dilapangan tidak dapat menertibkannya akibat soal-soal kepangkatan dan jenjang kepemimpinan tertentu sehingga mereka tidak melakukan apa-apa karena yang mengelola tempat-tempat ini didukung atau dimiliki oleh orang-orang yang pangkat dan jabatannya lebih besar,” beber dia.
Ia menegaskan, GKI sangat berharap agar Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE dan Wakil Bupati, Yohanis Bassang, SE., M.Si dapat besikap keras dengan tiap tindakan yang mereka diambil sekarang ini, supaya hal-hal yang menyangkut soal minuman beralkohol ini dapat ditertibkan sesuai dengan peruntukkannya di tempat-tempat khusus seperti bar dan hotel. Supaya orang-orang yang mengkonsumsinya dapat diatur dan dipantau keberadaannya.
Namun diungkapkan, kecenderungan lain masyarakat dalam melanggar peraturan adalah akibat maraknya peredaran minuman keras buatan lokal yang selalu diproduksi oleh masyarakat.
“Cuma ada kecenderungan dari masyarakat bahwa ketika aturan itu diberlakukan, kadang-kadang mereka lari ke apa yang disebut dengan ‘milo’ atau minuman lokal. Sehingga ketika ada peraturan daerah atau peraturan pemerintah yang memang diturunkan maka, pemerintah dan pihak keamanan harus mendukung aturan itu sehingga peraturan itu dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya” ujarnya.
Pihaknya mengharapkan agar penertiban dan sikap yang dilakukan oleh TNI Polri kepada masyarakat dapat dilakukan secara manusiawi apalagi pada saat-saat khusyuk pada jelang perayaan Natal tahun ini serta perayaan keagamaan lainnya.
“Sehingga perayaan natal dan perayaan-perayaan keagamaan lainnya dapat berjalan dengan baik, tanpa ada gangguan berarti dari adanya miras ini dan kemabukan yang dilakukan oleh warga dapat dikurangi, serta tidak ada lagi kekerasan yang dilakukan oleh siapapun baik oleh pihak keamanan maupun masyarakat,” imbuhnya. [SalamPapua]