Komarudin Watubun Nilai Pilkada Serentak Bisa Timbulkan Konfilk
pada tanggal
Saturday 10 January 2015
KOTA JAYAPURA - Anggota Komisi II DPR asal Papua, Komarudin Watubun, berpendapat bahwa pilkada serentak sebagaimana tertuang dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2014, bisa menimbulkan risiko konflik jika tidak diatur dengan baik.
"Prediksi risiko itu antara lain saat pencoblosan yang bisa menimbulkan keributan, lalu bagaimana memobilisasi aparat keamanan jika hal itu terjadi bersamaan dengan beberapa daerah lainnya," kata Komarudin di Jayapura, Papua, Selasa (6/1/2015).
"Hal lainnya adalah bagaimana kesiapan aparat penyelenggara pilkada, KPU dan Bawaslu. Apalagi di Papua seusai pemilu lalu hampir sebagian besar komisioner KPU dipecat dan sampai saat ini belum ada penggantinya, ini juga bermasalah. Lalu, bagaimana sosialisasi dilapangan, ini harus dipikirkan, termasuk masalah keamanan," tambahnya.
Ketua DPD Partai PDI Perjuangan Provinsi Papua ini mengemukakan bahwa berkaca pada Pilkada di 29 kabupaten/kota di Papua hampir sebagian besar berakhir ricuh dan konflik.
Sementara pada 2015, ada empat kabupaten di Papua yang akan menggelar pesta demokrasi rakyat dan pada 2016 ada 11 daerah lainnya.
"Nah, jika semua daerah itu ditarik pilkada langsung pada 2015, maka ada 14 kabupaten yang akan pilkada langsung, sisanya pada 2018. Nah yang menjadi persoalan itu, jika soal keamanan, penyelenggara pilkada (KPU dan Bawaslu) tidak disiapkan dengan baik dan tidak ada sosialisasi. Maka akan terjadi risiko seperti yang diprediksikan, ricuh atau konflik di tengah masyarakat," katanya.
Untuk itu, mantan anggota DPR Papua itu mengapresiasi Komisi A DPRD Kota Jayapura yang telah menggelar FGD guna mencari berbagai masukkan, pandangan kritis tentang pilkada serentak, serta bagaimana merumuskan persoalan itu untuk diajukan ke DPR di Jakarta.
"Komisi A DPRD Kota Jayapura ini bagus, dia bikin tradisi baru (FGD), karena selama ini kan UU selalu dibahas oleh DPR dan pemerintah pusat, padahal UU itu dibahas kemudian mengikat dan mengatur seluruh rakyat Indonesia," katanya.
"Jadi saya lihat ini, mereka ada langkah yang baru dan bagus. Paling tidak orang didaerah bisa mememasukan peraturan tentang pemerintah baru-baru ini tentang Pilkada langsung. Tapi bagus, ada banyak hal yang disampaikan karena memang orang yang hadir sebagai narasumber ini orang yang berkompeten, ada mantan Ketua KPU ada Ketua KPU Kota Jayapura, praktisi hukum, LSM, akademisi, banyak yang mereka sampaikan," tambahnya.[Antara]
"Prediksi risiko itu antara lain saat pencoblosan yang bisa menimbulkan keributan, lalu bagaimana memobilisasi aparat keamanan jika hal itu terjadi bersamaan dengan beberapa daerah lainnya," kata Komarudin di Jayapura, Papua, Selasa (6/1/2015).
"Hal lainnya adalah bagaimana kesiapan aparat penyelenggara pilkada, KPU dan Bawaslu. Apalagi di Papua seusai pemilu lalu hampir sebagian besar komisioner KPU dipecat dan sampai saat ini belum ada penggantinya, ini juga bermasalah. Lalu, bagaimana sosialisasi dilapangan, ini harus dipikirkan, termasuk masalah keamanan," tambahnya.
Ketua DPD Partai PDI Perjuangan Provinsi Papua ini mengemukakan bahwa berkaca pada Pilkada di 29 kabupaten/kota di Papua hampir sebagian besar berakhir ricuh dan konflik.
Sementara pada 2015, ada empat kabupaten di Papua yang akan menggelar pesta demokrasi rakyat dan pada 2016 ada 11 daerah lainnya.
"Nah, jika semua daerah itu ditarik pilkada langsung pada 2015, maka ada 14 kabupaten yang akan pilkada langsung, sisanya pada 2018. Nah yang menjadi persoalan itu, jika soal keamanan, penyelenggara pilkada (KPU dan Bawaslu) tidak disiapkan dengan baik dan tidak ada sosialisasi. Maka akan terjadi risiko seperti yang diprediksikan, ricuh atau konflik di tengah masyarakat," katanya.
Untuk itu, mantan anggota DPR Papua itu mengapresiasi Komisi A DPRD Kota Jayapura yang telah menggelar FGD guna mencari berbagai masukkan, pandangan kritis tentang pilkada serentak, serta bagaimana merumuskan persoalan itu untuk diajukan ke DPR di Jakarta.
"Komisi A DPRD Kota Jayapura ini bagus, dia bikin tradisi baru (FGD), karena selama ini kan UU selalu dibahas oleh DPR dan pemerintah pusat, padahal UU itu dibahas kemudian mengikat dan mengatur seluruh rakyat Indonesia," katanya.
"Jadi saya lihat ini, mereka ada langkah yang baru dan bagus. Paling tidak orang didaerah bisa mememasukan peraturan tentang pemerintah baru-baru ini tentang Pilkada langsung. Tapi bagus, ada banyak hal yang disampaikan karena memang orang yang hadir sebagai narasumber ini orang yang berkompeten, ada mantan Ketua KPU ada Ketua KPU Kota Jayapura, praktisi hukum, LSM, akademisi, banyak yang mereka sampaikan," tambahnya.[Antara]