Pelaku Penembak Lima Warga Enarotali Belum Terungkap
pada tanggal
Saturday 10 January 2015
KOTA JAYAPURA - Satu bulan sudah kasus bentrokan aparat keamanan dengan masyarakat di Kabupaten Paniai, 8 Desember 2014 lalu yang menyebabkan lima warga tewas tertembak. Sayangnya, hingga kini belum ada tanda-tanda pengungkapan siapa pelaku penembakan.
Kondisi ini membuat Solidaritas Korban Penembakan di Paniai yang terdiri dari ikatan pelajar dan mahasiswa Mee, DAD Paniai, tokoh gereja dan masyarakar prihatin dengan pola penanganan yang dilakukan aparat keamanan.
“Kasus ini sudah satu bulan, tapi aparat keamanan belum bisa mengungkap siapa-siapa yang menjadi pelaku penembakan, seharusnya dengan jangka waktu seperti sudah bisa diungkap pelakunya, Pangdam dan Kapolda harus koperatif dalam mengungkap siapa pelaku penembakan,” ujar John Gobay dari Solidaritas Korban Penembakan didampingi Agus Kadepa, Yohanes Kudiay, dan Nikolaus Degey kepada wartawan di kantor ALDP Abepura, Rabu (7/1/2015). Belum terangnya siapa pelaku penembakan ini, maka solidaritas korban penembahkan mendesak Komnas Ham untuk segera membentuk Komisi Penyelidikan dan Pelanggaran Ham (KPP-HAM) agar bisa pelakunya bisa segera terungkap yang diduga kuat dilakukan aparat keamanan.
John mengatakan berdasarkan pengalaman kasus-kasus serupa yang terjadi, penanganan oleh KPP Ham jauh lebih efektif dibanding tim gabungan pencari fakta (TPGF) maupun, tim pencari fakta (TPF).
“Jika dibentuk TPGF maupun TPF tidak efektif sebab hanya sampai pada rekomendasi, apakah rekomendasi ini nantinya bisa dilaksanakan atau tidak. Namun jika itu lewat KPP Ham maka ada peradilan Ham. Dan indikasi adanya pelanggaran Ham jelas,” imbuhnya.
John meminta aparat keamanan tidak alergi dengan adanya desakan pembentukan KPP Ham, sebab ini merupakan wujud bagaimana komitmet dalam penegakan kasus-kasus pelangaran Ham di Indonesia.
“Adanya KPP Ham juga untuk member rasa keadilan bagi korban maupun keluarga korban,” katanya. Pihaknya sendiri sudah secara resmi menyurati Komnas Ham agar membentuk KPP Ham dalam penanganan kasus penembakan di Paniai.”Mereka sudah memberikan respon positif, jadi kita tunggu dalam waktu dekat ini,” ucapnya.
Agus Kadepa, menambahkan pemerintahan Presiden Joko Widodo juga mesti menuntaskan penanganan kasus ini. “Diantaranya, kami minta Presiden Joko Widodo segera membuktikan komitmen dan janjinya dalam menuntaskan peristiwa pembantaiaan di Paniai,” katanya.
“Caranya Pak Presiden Jokowi bisa menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) untuk segera membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP-HAM), bukan Tim Pencari Fakta, atau Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF),” tambahnya.
Agus menambahkan agar lembaga-lembaga HAM internasional, seperti Amnesty International (AI) Human Rights Watch (HRW) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera menyurati Presiden Jokowi, agar peristiwa Paniai berdarah dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.[Papuapos]
Kondisi ini membuat Solidaritas Korban Penembakan di Paniai yang terdiri dari ikatan pelajar dan mahasiswa Mee, DAD Paniai, tokoh gereja dan masyarakar prihatin dengan pola penanganan yang dilakukan aparat keamanan.
“Kasus ini sudah satu bulan, tapi aparat keamanan belum bisa mengungkap siapa-siapa yang menjadi pelaku penembakan, seharusnya dengan jangka waktu seperti sudah bisa diungkap pelakunya, Pangdam dan Kapolda harus koperatif dalam mengungkap siapa pelaku penembakan,” ujar John Gobay dari Solidaritas Korban Penembakan didampingi Agus Kadepa, Yohanes Kudiay, dan Nikolaus Degey kepada wartawan di kantor ALDP Abepura, Rabu (7/1/2015). Belum terangnya siapa pelaku penembakan ini, maka solidaritas korban penembahkan mendesak Komnas Ham untuk segera membentuk Komisi Penyelidikan dan Pelanggaran Ham (KPP-HAM) agar bisa pelakunya bisa segera terungkap yang diduga kuat dilakukan aparat keamanan.
John mengatakan berdasarkan pengalaman kasus-kasus serupa yang terjadi, penanganan oleh KPP Ham jauh lebih efektif dibanding tim gabungan pencari fakta (TPGF) maupun, tim pencari fakta (TPF).
“Jika dibentuk TPGF maupun TPF tidak efektif sebab hanya sampai pada rekomendasi, apakah rekomendasi ini nantinya bisa dilaksanakan atau tidak. Namun jika itu lewat KPP Ham maka ada peradilan Ham. Dan indikasi adanya pelanggaran Ham jelas,” imbuhnya.
John meminta aparat keamanan tidak alergi dengan adanya desakan pembentukan KPP Ham, sebab ini merupakan wujud bagaimana komitmet dalam penegakan kasus-kasus pelangaran Ham di Indonesia.
“Adanya KPP Ham juga untuk member rasa keadilan bagi korban maupun keluarga korban,” katanya. Pihaknya sendiri sudah secara resmi menyurati Komnas Ham agar membentuk KPP Ham dalam penanganan kasus penembakan di Paniai.”Mereka sudah memberikan respon positif, jadi kita tunggu dalam waktu dekat ini,” ucapnya.
Agus Kadepa, menambahkan pemerintahan Presiden Joko Widodo juga mesti menuntaskan penanganan kasus ini. “Diantaranya, kami minta Presiden Joko Widodo segera membuktikan komitmen dan janjinya dalam menuntaskan peristiwa pembantaiaan di Paniai,” katanya.
“Caranya Pak Presiden Jokowi bisa menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) untuk segera membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP-HAM), bukan Tim Pencari Fakta, atau Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF),” tambahnya.
Agus menambahkan agar lembaga-lembaga HAM internasional, seperti Amnesty International (AI) Human Rights Watch (HRW) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera menyurati Presiden Jokowi, agar peristiwa Paniai berdarah dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.[Papuapos]