DPR Papua Geram Sikap PT Freeport Membangun Smelter di Gresik
pada tanggal
Monday 2 February 2015
KOTA JAYAPURA - Terkait dengan rencana PT. Freeport Indonesia akan membangun Smelter di Gresik, membuat Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menjadi geram. Pasalnya pihak PT Freeport dianggap selama ini belum membuat orang Papua senang dan sudah banyak mengambil keuntungan diatas tanah Papua, kemudian dengan seenaknya ingin membangun Smelter di Gresik. Oleh karena itu DPR Papua dengan tegas menolak pembangunan Smelter di Gresik Jawa Timur.
Dalam hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR Papua yang dipimpin Ketua DPRP, Yunus Wonda SH MH dihadiri sejumlah Anggota DPR Papua, sepakat menyatakan menolak pembangunan Smelter di Gresik dengan alasan pembangunan Smelter harus di Papua agar dapat membuka lapangan pekerjaan untuk seluruh anak-anak Papua.
Dalam hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), sepakat menolak dengan tegas pembangunan Smelter PT Freeport di Gresik. Selain itu, DPR Papua juga meminta kepada pihak PT Freeport tidak boleh mengingkari janji sesuai hasil pertemuan rapat provinsi di Bali ketika itu.
Ketua DPR Papua, Yunus Wonda SH MH mengatakan, kami DPR Papua besera seluruh rakyat Papua menolak dengan tegas pembangunan Smleter di Gresik. Selain itu, pihaknya juga meminta kepada pimpinan PT Freeport tidak boleh ingkar janji sesuai hasil pertemuan rapat provinsi ketika itu di Bali. Yang mana dalam pertemuan itu salah satu item yang disetujui akan membangun Smelter di Papua.
“Dalam rapat Bamus DPR Papua secara resmi yang kami lakukan hari ini (red.kemarin) semua anggota Bamus mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat Papua dengan tegas menolak pembangunan Smalter di Gresik. Itu adalah keputusan rapat Bamus DPRP hari ini. Ini waktu untuk membangun di tanah Papua dan Freeport tidak boleh main-main dalam hal ini. Freeport sudah cukup, anda sudah terlalu kenyang berada di atas tanah Papua, semua-semuanya sudah diambil oleh Freeport, “ kata Yunus Wonda kepada sejumlah wartwan usai melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah anggota Bamus di ruang Rapat Bamus DPR Papua, Rabu (28/1) petang.
Menurutnya, selama ini Freeport sudah terlalu banyak mengumbar janji kepada rakyat Papua. Sehingga pihaknya mengeaskan bahwa kehadiran PT Freeport diatas tanah ini tidak membuahkan hasil yang baik bagi Papua khususnya bagi rakyat Papua. Sebaiknya PT Freeport menepati janji yang lalu untuk membangun Smelter di Papua, sehingga dapat mengangkat perekonomian di Papua.
“Jadi kami mau lihat komitment Freeport pada pertemuan di Bali ketika itu, salah satu aitem adalah pembangunan Smelter itu. Namun hari ini sikap itu berubah mereka mendorong itu agar pembangunannya di Gresik. Jadi atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR Papua dan atas nama seluruh rakyat Papua menolak pembangunan Smalter di Gresik, “ tegasnya.
Ketika ditanyak, apa argumentasinya sehingga menolak pembangunan Smalter di Gresik. Yunus Wonda mengatakan, alasan pihaknya menolak itu karena dengan proses pembangunan Smelter di Papua itu dampak positifnya luar biasa. Pertama akan membuka ruang kerja, lapangan pekerjaan buat seluruh anak-anak Papua di atas Tanah ini.
Kedua lanjutnya, pembangunan itu sudah jelas dan akan diikuti pembangunan semen kemudian akan diikuti juga pembangunan keramik dan lain sebagainya.
“Ini moment, waktunya dimana perekonomian di Papua harus di hidupkan dan dukung serta ditingkatkan. Bayangkan kami punya APBD Papua yang hari ini mencapai Rp. 14 triliun. Itu hampir 70 persen semua dikembalikan ke pulau Jawa karena semua produk ada di pulau Jawa. Baik di Makassar, dan Surabaya, “ ucapnya.
Dikatakan, yang beredar hari ini di Papua itu hanya untuk gaji-gaji pegawai yang beredar di tanah Papua dengan penghasilan ekonomi rakyat yang biasa saja. Sehingga DPRP berharap bahwa Freeport harus konsisten kalau mau membangun Papua. Smelter harus taruh di Timika karena dengan kehadiran Smelter di Papua dampak pertumbuhan ekonomi akan sangat luar biasa dan membuat ruang lapangan pekerjaan bagi anak-anak Papua dan disana akan membangun beberapa pabrik yang luar biasa.
“Persoalnnya sekarang kemauan. Freeport punya kemauan tidak untuk membangun Papua, jangan Freeport anggap bahwa saya sudah bangun Papua. Apa yang dia bangun untuk orang Papua. Disini yang kami mau lihat adalah, Freeport harus konsisten untuk membangun diatas Tanah Papua. jangan lagi berdalih dengan alasan apa pun. Kami mau lihat komitmen Freeport, “ tandasnya.
Yunus Wonda menambahkan, bukan berarti rakyat Papua diam. Tapi ada waktu, dan ada masa dimana kebangkitan orang Papua itu akan muncul, dan itu akan membuat situasi yang membuat Freeport tidak akan beroperasi dengan baik. Kita tidak menuntut apa-apa, karena membangun Papua itu sudah cukup. Jadi Freeport harus punya niat dan punya hati untuk benar-benar bangun Papua.
“Kami berharap pemerintah pusat juga harus tegas, apa yang rakyat Papua mau, itu yang harus kita ikuti. Kita tidak minta hal yang muluk-muluk kita hanya minta Freeport konsisten. Kami punya pertambangan yang besar tapi kita tidak rasakan hasilnya seperti apa. Jadi rapat hari ini DPR Papua secera resmi dalam Bamus menolak dengan tegas peembangunan Smelter di Gresik. Dan surat resmi dari DPR Papua akan kami serahkan pada pertemuan kami dengan Presiden, “ tutupnya. [PacificPost]
Dalam hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR Papua yang dipimpin Ketua DPRP, Yunus Wonda SH MH dihadiri sejumlah Anggota DPR Papua, sepakat menyatakan menolak pembangunan Smelter di Gresik dengan alasan pembangunan Smelter harus di Papua agar dapat membuka lapangan pekerjaan untuk seluruh anak-anak Papua.
Dalam hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), sepakat menolak dengan tegas pembangunan Smelter PT Freeport di Gresik. Selain itu, DPR Papua juga meminta kepada pihak PT Freeport tidak boleh mengingkari janji sesuai hasil pertemuan rapat provinsi di Bali ketika itu.
Ketua DPR Papua, Yunus Wonda SH MH mengatakan, kami DPR Papua besera seluruh rakyat Papua menolak dengan tegas pembangunan Smleter di Gresik. Selain itu, pihaknya juga meminta kepada pimpinan PT Freeport tidak boleh ingkar janji sesuai hasil pertemuan rapat provinsi ketika itu di Bali. Yang mana dalam pertemuan itu salah satu item yang disetujui akan membangun Smelter di Papua.
“Dalam rapat Bamus DPR Papua secara resmi yang kami lakukan hari ini (red.kemarin) semua anggota Bamus mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat Papua dengan tegas menolak pembangunan Smalter di Gresik. Itu adalah keputusan rapat Bamus DPRP hari ini. Ini waktu untuk membangun di tanah Papua dan Freeport tidak boleh main-main dalam hal ini. Freeport sudah cukup, anda sudah terlalu kenyang berada di atas tanah Papua, semua-semuanya sudah diambil oleh Freeport, “ kata Yunus Wonda kepada sejumlah wartwan usai melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah anggota Bamus di ruang Rapat Bamus DPR Papua, Rabu (28/1) petang.
Menurutnya, selama ini Freeport sudah terlalu banyak mengumbar janji kepada rakyat Papua. Sehingga pihaknya mengeaskan bahwa kehadiran PT Freeport diatas tanah ini tidak membuahkan hasil yang baik bagi Papua khususnya bagi rakyat Papua. Sebaiknya PT Freeport menepati janji yang lalu untuk membangun Smelter di Papua, sehingga dapat mengangkat perekonomian di Papua.
“Jadi kami mau lihat komitment Freeport pada pertemuan di Bali ketika itu, salah satu aitem adalah pembangunan Smelter itu. Namun hari ini sikap itu berubah mereka mendorong itu agar pembangunannya di Gresik. Jadi atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR Papua dan atas nama seluruh rakyat Papua menolak pembangunan Smalter di Gresik, “ tegasnya.
Ketika ditanyak, apa argumentasinya sehingga menolak pembangunan Smalter di Gresik. Yunus Wonda mengatakan, alasan pihaknya menolak itu karena dengan proses pembangunan Smelter di Papua itu dampak positifnya luar biasa. Pertama akan membuka ruang kerja, lapangan pekerjaan buat seluruh anak-anak Papua di atas Tanah ini.
Kedua lanjutnya, pembangunan itu sudah jelas dan akan diikuti pembangunan semen kemudian akan diikuti juga pembangunan keramik dan lain sebagainya.
“Ini moment, waktunya dimana perekonomian di Papua harus di hidupkan dan dukung serta ditingkatkan. Bayangkan kami punya APBD Papua yang hari ini mencapai Rp. 14 triliun. Itu hampir 70 persen semua dikembalikan ke pulau Jawa karena semua produk ada di pulau Jawa. Baik di Makassar, dan Surabaya, “ ucapnya.
Dikatakan, yang beredar hari ini di Papua itu hanya untuk gaji-gaji pegawai yang beredar di tanah Papua dengan penghasilan ekonomi rakyat yang biasa saja. Sehingga DPRP berharap bahwa Freeport harus konsisten kalau mau membangun Papua. Smelter harus taruh di Timika karena dengan kehadiran Smelter di Papua dampak pertumbuhan ekonomi akan sangat luar biasa dan membuat ruang lapangan pekerjaan bagi anak-anak Papua dan disana akan membangun beberapa pabrik yang luar biasa.
“Persoalnnya sekarang kemauan. Freeport punya kemauan tidak untuk membangun Papua, jangan Freeport anggap bahwa saya sudah bangun Papua. Apa yang dia bangun untuk orang Papua. Disini yang kami mau lihat adalah, Freeport harus konsisten untuk membangun diatas Tanah Papua. jangan lagi berdalih dengan alasan apa pun. Kami mau lihat komitmen Freeport, “ tandasnya.
Yunus Wonda menambahkan, bukan berarti rakyat Papua diam. Tapi ada waktu, dan ada masa dimana kebangkitan orang Papua itu akan muncul, dan itu akan membuat situasi yang membuat Freeport tidak akan beroperasi dengan baik. Kita tidak menuntut apa-apa, karena membangun Papua itu sudah cukup. Jadi Freeport harus punya niat dan punya hati untuk benar-benar bangun Papua.
“Kami berharap pemerintah pusat juga harus tegas, apa yang rakyat Papua mau, itu yang harus kita ikuti. Kita tidak minta hal yang muluk-muluk kita hanya minta Freeport konsisten. Kami punya pertambangan yang besar tapi kita tidak rasakan hasilnya seperti apa. Jadi rapat hari ini DPR Papua secera resmi dalam Bamus menolak dengan tegas peembangunan Smelter di Gresik. Dan surat resmi dari DPR Papua akan kami serahkan pada pertemuan kami dengan Presiden, “ tutupnya. [PacificPost]