Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Mimika akan Roling Guru Pedalaman
pada tanggal
Thursday 26 March 2015
TIMIKA (MIMIKA) - Guna memastikan agar aktivitas belajar-mengajar di sekolah-sekolah pedalaman Kabupaten Mimika, Papua, dapat berjalan normal, Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan setempat segera memulai program roling guru-guru yang bertugas di wilayah pedalaman.
Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Dispendasbud) Kabupaten Mimika, Nilus Leisubun di Timika, Rabu mengatakan, kebijakan roling guru mengajar tersebut sudah dibahas dengan para kepala sekolah.
Sesuai hasil rapat tersebut, guru-guru yang bertugas di sekolah-sekolah pedalaman akan diroling setiap tiga bulan sekali. Program tersebut rencananya mulai diterapkan pada April mendatang.
"Pergantian shift mengajar berlaku untuk sekolah-sekolah pedalaman. Kalau dalam satu sekolah terdapat sembilan guru, maka mereka akan dibagi dalam dua shift. Untuk tiga bulan pertama lima guru yang berangkat bertugas di pedalaman, setelah mengajar tiga bulan, mereka digantikan oleh empat guru yang lain," jelas Nilus.
Ia mengemukakan bahwa kebijakan roling guru mengajar tersebut diambil lantaran ada banyak keluhan dari masyarakat di wilayah pedalaman di mana guru-guru di sekolah setempat sangat jarang berada di tempat tugas. Mereka baru hadir di sekolah menjelang pelaksanaan ujian akhir sekolah atau Ujian Nasional (UN).
Selain melibatkan guru-guru yang bertugas di sekolah pedalaman, kebijakan roling ini nantinya juga diberlakukan bagi guru yang bertugas di kota tetapi kekurangan jam mengajar. Para guru yang kekurangan jam mengajar tersebut diikutsertakan dalam program roling ke pedalaman untuk melengkapi jam mengajarnya.
Nilus berharap program baru tersebut bisa dilaksanakan secara maksimal sebagai solusi mengatasi krisis pendidikan di sekolah-sekolah pedalaman Mimika selama ini.
"Kami membutuhkan dukungan dari semua pihak terutama untuk membantu sarana transportasi bagi guru-guru yang akan berangkat dan kembali dari tempat tugas mereka di pedalaman maupun logistik selama mereka berada di tempat tugas," harapnya.
Nilus belum bisa memastikan apakah program tersebut didukung dengan alokasi anggaran khusus dari Pemkab Mimika atau tidak.
"Saya belum cek apakah di DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dispendasbud ada alokasi anggaran untuk itu atau tidak. Kalau memang tidak tersedia, mungkin anggarannya melekat di Bagian Keuangan Setda Mimika," ujarnya.
Program serupa juga diterapkan Dinkes Mimika bagi petugas medis di puskesmas dan pustu wilayah pedalaman Mimika.
Sementara itu sejumlah warga di Distrik Agimuga mengeluhkan kinerja para guru yang bertugas di wilayah itu. Beberapa sekolah dasar di Distrik Agimuga yang kini tidak berjalan maksimal KBM-nya seperti SD YPPK Putsinara Kampung Amungun, SD YPPK Belakmakma Kampung Kiliarma dan SD YPPK Kampung Fakafuku.
"Kami mau meminta bantuan dari Komandan Yonif 754/Eme Neme Kangasi untuk mengizinkan anggota yang bertugas di Pos Aramsolki Agimuga untuk bisa mengajar siswa di beberapa sekolah di Distrik Agimuga karena selama ini anak-anak tidak mendapat pelajaran. Guru-guru ada di tempat, tapi tidak mau mengajar. Guru yang lain tinggal berbulan-bulan di Timika," tutur salah satu warga Distrik Agimuga. [Antara]
Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Dispendasbud) Kabupaten Mimika, Nilus Leisubun di Timika, Rabu mengatakan, kebijakan roling guru mengajar tersebut sudah dibahas dengan para kepala sekolah.
Sesuai hasil rapat tersebut, guru-guru yang bertugas di sekolah-sekolah pedalaman akan diroling setiap tiga bulan sekali. Program tersebut rencananya mulai diterapkan pada April mendatang.
"Pergantian shift mengajar berlaku untuk sekolah-sekolah pedalaman. Kalau dalam satu sekolah terdapat sembilan guru, maka mereka akan dibagi dalam dua shift. Untuk tiga bulan pertama lima guru yang berangkat bertugas di pedalaman, setelah mengajar tiga bulan, mereka digantikan oleh empat guru yang lain," jelas Nilus.
Ia mengemukakan bahwa kebijakan roling guru mengajar tersebut diambil lantaran ada banyak keluhan dari masyarakat di wilayah pedalaman di mana guru-guru di sekolah setempat sangat jarang berada di tempat tugas. Mereka baru hadir di sekolah menjelang pelaksanaan ujian akhir sekolah atau Ujian Nasional (UN).
Selain melibatkan guru-guru yang bertugas di sekolah pedalaman, kebijakan roling ini nantinya juga diberlakukan bagi guru yang bertugas di kota tetapi kekurangan jam mengajar. Para guru yang kekurangan jam mengajar tersebut diikutsertakan dalam program roling ke pedalaman untuk melengkapi jam mengajarnya.
Nilus berharap program baru tersebut bisa dilaksanakan secara maksimal sebagai solusi mengatasi krisis pendidikan di sekolah-sekolah pedalaman Mimika selama ini.
"Kami membutuhkan dukungan dari semua pihak terutama untuk membantu sarana transportasi bagi guru-guru yang akan berangkat dan kembali dari tempat tugas mereka di pedalaman maupun logistik selama mereka berada di tempat tugas," harapnya.
Nilus belum bisa memastikan apakah program tersebut didukung dengan alokasi anggaran khusus dari Pemkab Mimika atau tidak.
"Saya belum cek apakah di DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dispendasbud ada alokasi anggaran untuk itu atau tidak. Kalau memang tidak tersedia, mungkin anggarannya melekat di Bagian Keuangan Setda Mimika," ujarnya.
Program serupa juga diterapkan Dinkes Mimika bagi petugas medis di puskesmas dan pustu wilayah pedalaman Mimika.
Sementara itu sejumlah warga di Distrik Agimuga mengeluhkan kinerja para guru yang bertugas di wilayah itu. Beberapa sekolah dasar di Distrik Agimuga yang kini tidak berjalan maksimal KBM-nya seperti SD YPPK Putsinara Kampung Amungun, SD YPPK Belakmakma Kampung Kiliarma dan SD YPPK Kampung Fakafuku.
"Kami mau meminta bantuan dari Komandan Yonif 754/Eme Neme Kangasi untuk mengizinkan anggota yang bertugas di Pos Aramsolki Agimuga untuk bisa mengajar siswa di beberapa sekolah di Distrik Agimuga karena selama ini anak-anak tidak mendapat pelajaran. Guru-guru ada di tempat, tapi tidak mau mengajar. Guru yang lain tinggal berbulan-bulan di Timika," tutur salah satu warga Distrik Agimuga. [Antara]