BPKP Periksa Kabupaten Sorong
pada tanggal
Sunday 10 May 2015
AIMAS (SORONG) – Bupati Sorong, melalui Wakil Bupati Suka Hardjono, S.Sos, M.Si, mengatakan, BPKP Perwakilan Papua Barat mengadakan pemeriksaan terinci di Kabupaten Sorong, melalui rapat yang diikuti oleh pimpinan SKPD, PPK dan para bendahara, yang berlangsung di aula Bappeda, Aimas, Jumat (8/5).
Sebelumnya, kata Wabup Sorong, kita adakan pra untuk mengurangi secara global, dan hari ini diadakan secara keseluruhan.
Semua pemeriksaan mulai dari belanja rutin, belanja modal, belanja barang, baik secara fisik agar betul-betul untuk dilakukan dengan baik.
Maka dari itu ada berbagai hal krusial yang kita tekankan pada setiap SKPD apabila kemarin ada kesalahan untuk lebih digenjot sedemikian rupa agar bisa dipertanggungjawabkan yang mungkin saja ada kekurangannya, kata Suka Hardjono.
“Jadi bukan secara keseluruhan SKPD tapi hanya ada beberapa SKPD saja yang dinilai masih ada kekurangannya. Bahkan ada beberapa poin yang saya tekankan kepada beberapa SKPD yang diaudit BPKP tindaklanjuti sebelum temuan lain muncul,” katanya.
Banyak kegiatan pasti banyak pula temuannya,, tapi kalau kegiatannya sedikit, ya wajar-wajar saja dan tidak terjadi persoalan.
Terlalu banyak kegiatan berarti evektifitas, kualitas dan sebagainya pasti ada penurunan. “Yang jelas harus ada sanksi, sanksi teguran lisa hingga tertulis itu harus dilakukan, karena bagaimanapun secara administratif dari bupati ke setiap SKPD,”ucap Wabup Suka Hardjono.
Lanjutnya, begitu pula dari SKPD akan tindaklanjuti ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), bendahara maupun pihak ketiga harus diberikan teguran. Dan bahkan pula kita tindaklanjuti melalui sidang MP-TPTGR (Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendahaaran dan Ganti Rugi).
Jadi saat ini berbagai temuan dinilai sudah turun drastis, jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. [InfoPublik]
Sebelumnya, kata Wabup Sorong, kita adakan pra untuk mengurangi secara global, dan hari ini diadakan secara keseluruhan.
Semua pemeriksaan mulai dari belanja rutin, belanja modal, belanja barang, baik secara fisik agar betul-betul untuk dilakukan dengan baik.
Maka dari itu ada berbagai hal krusial yang kita tekankan pada setiap SKPD apabila kemarin ada kesalahan untuk lebih digenjot sedemikian rupa agar bisa dipertanggungjawabkan yang mungkin saja ada kekurangannya, kata Suka Hardjono.
“Jadi bukan secara keseluruhan SKPD tapi hanya ada beberapa SKPD saja yang dinilai masih ada kekurangannya. Bahkan ada beberapa poin yang saya tekankan kepada beberapa SKPD yang diaudit BPKP tindaklanjuti sebelum temuan lain muncul,” katanya.
Banyak kegiatan pasti banyak pula temuannya,, tapi kalau kegiatannya sedikit, ya wajar-wajar saja dan tidak terjadi persoalan.
Terlalu banyak kegiatan berarti evektifitas, kualitas dan sebagainya pasti ada penurunan. “Yang jelas harus ada sanksi, sanksi teguran lisa hingga tertulis itu harus dilakukan, karena bagaimanapun secara administratif dari bupati ke setiap SKPD,”ucap Wabup Suka Hardjono.
Lanjutnya, begitu pula dari SKPD akan tindaklanjuti ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), bendahara maupun pihak ketiga harus diberikan teguran. Dan bahkan pula kita tindaklanjuti melalui sidang MP-TPTGR (Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendahaaran dan Ganti Rugi).
Jadi saat ini berbagai temuan dinilai sudah turun drastis, jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. [InfoPublik]