Deerd Tabuni Apresiasi Kunjungan Joko Widodo
pada tanggal
Friday 15 May 2015
KOTA JAYAPURA - Legislator yang juga Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Deerd Tabuni mengapresiasi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo yang didampingi Ibu Negara Hj Iriana Widodo beserta rombongan ke tanah Papua selama tiga hari.
"Selain sebagai anggota DPR Papua, saya juga selaku tokoh masyarakat mengapresiasi atas kunjungan kerja Presiden Jokowi dan rombongan," kata Deerd Tabuni, di Jayapura, Selasa.
Kunjungan kerja ke Papua, yang dilakukan oleh mantan Wali Kota Solo itu, kata legislator bidang ekonomi itu, merupakan bukti nyata Presiden Joko Widodo tidak melupakan janjinya yang pernah disampaikan saat kampanye Pilpres pada 2014, di Jakarta.
"Kunjungan ini selain bukti kepada janjinya. Ini menunjukkann bawah Jokowi ingin Papua maju. Kemarin Presiden Jokowi blusukan ke Pasar Phara Sentanu, peletakkan batu pertama pelaksanaan PON 2020 di Kampung Harapan, dan peresmian Kampus IPDN," katanya.
"Kemudian peletakkan batu pertama pembangunan jembatan Hamadi-Holtekamp, kunjungan Pelelangan Ikan (TPI) Hamadi, pemberiann grasi kepada lima napol di Lapas Abepura, yang kemudian terakhir memberikan arahan kepada prajurit TNI/Polri di Korem 172/PWY serta panen padi di Wapeko Merauke," lanjutnya.
Hanya saja, lanjut Tabuni yang juga politisi dari partai Golkar itu, Presiden Jokowi belum merealisasikan janjinya bahwa akan menyelesaikan konflik di Papua melalui dialog.
"Sangat disayangkan. Karena apa yang ditunggu-tunggu masyarakat Papua atas janji yang disampaikan Presiden Jokowi pada Desember 2014, yaitu membuka ruang dialog Jakarta-Papua belum terealisasi," katanya.
Seharusnya, lanjut Tabuni, kunjungan Presiden Jokowi ke Papua itu harus mempertegas bahwa kapan akan datang duduk bersama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan tokoh perempuan untuk bicarakan dialog Jakarta-Papua.
"Kunjungan ke Papua itu ada baiknya menyelesaikan itu konflik di Papua, yang setiap hari berpotensi terjadi kericuhan. Bukan Presiden hanya datang untuk meresmikan beberapa gedung atau melakukan kegiatan lain," katanya.
Tabuni mengemukakan pembangunan yang dipercepat oleh Presiden Joko Widodo patut diancungi jempol, tetapi juga disayangkan karena sejauh ini belum menyelesaikan akar persoalan, atau substansi menasar mengapa sering tercipta konflik di Papua.
"Kita harus bicara sesuai dengan persoalan mendasar yang ditemui, tentunya dalam pembicaraan itu harus dalam bingaki NKRI sehinga berbagai persoalan bisa ada jalan keluar," katanya.
"Ini (konflik) harus di prioritaskan dan itu harus diselesaikan. Sehingga Presiden Jokowi harus membuka ruang dialog karena itu adalah janji yang disampaikan kepada rakyat Papua untuk menyelesaikan masalah Papua dalam dialog," tambahnya. [Antara]
"Selain sebagai anggota DPR Papua, saya juga selaku tokoh masyarakat mengapresiasi atas kunjungan kerja Presiden Jokowi dan rombongan," kata Deerd Tabuni, di Jayapura, Selasa.
Kunjungan kerja ke Papua, yang dilakukan oleh mantan Wali Kota Solo itu, kata legislator bidang ekonomi itu, merupakan bukti nyata Presiden Joko Widodo tidak melupakan janjinya yang pernah disampaikan saat kampanye Pilpres pada 2014, di Jakarta.
"Kunjungan ini selain bukti kepada janjinya. Ini menunjukkann bawah Jokowi ingin Papua maju. Kemarin Presiden Jokowi blusukan ke Pasar Phara Sentanu, peletakkan batu pertama pelaksanaan PON 2020 di Kampung Harapan, dan peresmian Kampus IPDN," katanya.
"Kemudian peletakkan batu pertama pembangunan jembatan Hamadi-Holtekamp, kunjungan Pelelangan Ikan (TPI) Hamadi, pemberiann grasi kepada lima napol di Lapas Abepura, yang kemudian terakhir memberikan arahan kepada prajurit TNI/Polri di Korem 172/PWY serta panen padi di Wapeko Merauke," lanjutnya.
Hanya saja, lanjut Tabuni yang juga politisi dari partai Golkar itu, Presiden Jokowi belum merealisasikan janjinya bahwa akan menyelesaikan konflik di Papua melalui dialog.
"Sangat disayangkan. Karena apa yang ditunggu-tunggu masyarakat Papua atas janji yang disampaikan Presiden Jokowi pada Desember 2014, yaitu membuka ruang dialog Jakarta-Papua belum terealisasi," katanya.
Seharusnya, lanjut Tabuni, kunjungan Presiden Jokowi ke Papua itu harus mempertegas bahwa kapan akan datang duduk bersama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan tokoh perempuan untuk bicarakan dialog Jakarta-Papua.
"Kunjungan ke Papua itu ada baiknya menyelesaikan itu konflik di Papua, yang setiap hari berpotensi terjadi kericuhan. Bukan Presiden hanya datang untuk meresmikan beberapa gedung atau melakukan kegiatan lain," katanya.
Tabuni mengemukakan pembangunan yang dipercepat oleh Presiden Joko Widodo patut diancungi jempol, tetapi juga disayangkan karena sejauh ini belum menyelesaikan akar persoalan, atau substansi menasar mengapa sering tercipta konflik di Papua.
"Kita harus bicara sesuai dengan persoalan mendasar yang ditemui, tentunya dalam pembicaraan itu harus dalam bingaki NKRI sehinga berbagai persoalan bisa ada jalan keluar," katanya.
"Ini (konflik) harus di prioritaskan dan itu harus diselesaikan. Sehingga Presiden Jokowi harus membuka ruang dialog karena itu adalah janji yang disampaikan kepada rakyat Papua untuk menyelesaikan masalah Papua dalam dialog," tambahnya. [Antara]