Dinas Sosial dan Pemukiman akan Pantau Penyaluran Kartu Sakti Jokowi
pada tanggal
Monday 18 May 2015
KOTA JAYAPURA - Kepala Dinas Sosial dan Permukiman Provinsi Papua, Ribka Haluk menjelaskan bahwa pihaknya memantau penyaluran kartu sakti Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Papua.
Kartu sakti tersebut antara lain, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Jadi, Presiden telah menyerahkan KIP. KIS dan KKS di Hamadi, itu merupakan launching pertama yang akan dilakukan seluruh Papua yakni 29 kabupaten/kota dan untuk penyaluran sendiri akan dilakukan oleh PT. POS Indonesia,”ungkapnya.
Kata Ribka Haluk, untuk penyaluran KIP, KIS dan KKS tergantung kesiapan dari kabupaten masing-masing.
”Untuk penjawadwalan, pembayaran dan lainnya itu sudah ada mekanismenya sehingga kita tinggal menunggu kesiapan dari pemerintah daerah untuk melaksanakan hal tersebut dengan berkorodinasi dengan PT. POS yang akan melakukan pembayaran,”katanya.
Lanjut Ribka Haluk, pihaknya berharap para bupati maupun wali kota untuk mempersiapkan penyaluran KIP, KIS dan KKS dengan baik.”Bupati harus mempersiapkan masyarakat dengan baik, titik pembagiannya dimana untuk wilayah yang tidak ada PT. POS akan didatangi oleh Pegawai PT. POS untuk dibayarkan.
Kalau untuk penyaluran memang menjadi tangung jawab dari PT. POS karena ada MoU dengan pemerintah pusat sedangkan kami di daerah sebagai PPK tetapi untuk KIP menjadi tangung jawab Dinas Pendidikan, sedangkan KIS menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan, kalau KKS diambil dari TNP2K begitu juga data basenya,”lanjutnya. [PasifikPos]
Kartu sakti tersebut antara lain, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Jadi, Presiden telah menyerahkan KIP. KIS dan KKS di Hamadi, itu merupakan launching pertama yang akan dilakukan seluruh Papua yakni 29 kabupaten/kota dan untuk penyaluran sendiri akan dilakukan oleh PT. POS Indonesia,”ungkapnya.
Kata Ribka Haluk, untuk penyaluran KIP, KIS dan KKS tergantung kesiapan dari kabupaten masing-masing.
”Untuk penjawadwalan, pembayaran dan lainnya itu sudah ada mekanismenya sehingga kita tinggal menunggu kesiapan dari pemerintah daerah untuk melaksanakan hal tersebut dengan berkorodinasi dengan PT. POS yang akan melakukan pembayaran,”katanya.
Lanjut Ribka Haluk, pihaknya berharap para bupati maupun wali kota untuk mempersiapkan penyaluran KIP, KIS dan KKS dengan baik.”Bupati harus mempersiapkan masyarakat dengan baik, titik pembagiannya dimana untuk wilayah yang tidak ada PT. POS akan didatangi oleh Pegawai PT. POS untuk dibayarkan.
Kalau untuk penyaluran memang menjadi tangung jawab dari PT. POS karena ada MoU dengan pemerintah pusat sedangkan kami di daerah sebagai PPK tetapi untuk KIP menjadi tangung jawab Dinas Pendidikan, sedangkan KIS menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan, kalau KKS diambil dari TNP2K begitu juga data basenya,”lanjutnya. [PasifikPos]