Ketahanan Pangan di Provinsi Papua Butuh Perhatian Serius
pada tanggal
Monday 25 May 2015
KOTA JAYAPURA,- Untuk pembangunan ketahanan pangan serta penyuluhan di Papua perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak, sebagai pelaksanaan pembangunan.
Hal itu disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Papua Drs. Elia . Loupatty. Menurutnya, pemerintah pusat melalui alokasi dana APBN telah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa bantuan modal usaha.
Sementara provinsi Papua melalui alokasi dana APBD telah memberikan bantuan paket sarana produksi dan pendampingan melalui penyuluh untuk memotivasi serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam menerapkan teknologi sesuai dengan kondisi di Papua.
Untuk itu, dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat tantangan pembangunan di bidang pertanian yang dihadapi adalah terkait dengan keseimbangan gizi keluarga. Hal ini dapat diatasi melalui diverfikasi pangan lokal menjadi sangat penting, karena dapat mengurangi ketergantungan terhadap komoditas beras.
Maka, diperlukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur pengembangan lahan, air dan perbenihan serta pembibitan untuk meningkatkan ketersedian pangan dan nilai tambah produk pertanian,” ujarnya.
Untuk mendorong ketahanan pengan di Papua, kata Loupatty, pemprov Papua tiga tahun tersisa memprioritaskan program strategis pemberdayaan ekonomi dan kelembagaan kampung (Prospek) pengiwilayaan komoditas unggulan daerah melalui lima kawasan adat yakni wilayah adat Tabi, wilayah adat Saereri, wilayah adat Ha Nimha, wilayah adat Meepago dan wilayah adat Lapago yang integrasi dengan pola tanam.
“Petik, olah dan jual, menuntut pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berkelanjutan,” terangnya.
Serta mampu meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat Papua secara luas hingga ke perkampungan serta berdaya saing tinggi yang didukung oleh penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengembangkan sumber-sumber data pembangunan untuk mencapai ketahanan ekonomi yang tangguh membutuhkan dukungan elemen masyarakat dimulai dari tingkatan paling bawah.
Pengembangan kawasan mandiri pangan merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat kampung yang berada pada kawasan yang miskin/rawan pangan namun hidup mandiri dengan mengembangkan usaha produktif dengan modal usaha melalui bantuan dana sosial (Bansos) dari badan ketahanan pangan Kementerian Pertanian RI sejak tahun 2013 sebesar Rp.400 juta per kabupaten/kota atau perkawasan Rp.200 juta.
Dikatakannnya, sejak tahun 2014 perhatian Gubernur dan wakil Gubernur Papua terhadap sektor ekonomi cukup besar terutama dari segi alokasi anggaran yang bersumber dari dana Otsus yang selama 12 tahun bidang ekonomi hanya mendapatkan alokasi anggaran sekitar 5 persen.
“Dengan meningkatnya anggaran ekonomi tersebut yang didalamnya termasuk sektor pertanian dalam arti didalamnya termasuk sektor pertanian dalam arti luas, maka secara langsung menuntut masyarakat untuk bekerja lebih keras lagi dalam menangani bekerja lebih keras lagi dalam menanagni ketahanan pangan di daerah masing-masing agar ketersedian pangan lebih meningkat untuk memenuhi kenbutuhan pangan masyarakat baik yang ada di daerah pantai, pegunungan maupun daerah terisolir dan daerah terpencil lainnya di Papua,” ucapnya. [Antara]
Hal itu disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Papua Drs. Elia . Loupatty. Menurutnya, pemerintah pusat melalui alokasi dana APBN telah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa bantuan modal usaha.
Sementara provinsi Papua melalui alokasi dana APBD telah memberikan bantuan paket sarana produksi dan pendampingan melalui penyuluh untuk memotivasi serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam menerapkan teknologi sesuai dengan kondisi di Papua.
Untuk itu, dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat tantangan pembangunan di bidang pertanian yang dihadapi adalah terkait dengan keseimbangan gizi keluarga. Hal ini dapat diatasi melalui diverfikasi pangan lokal menjadi sangat penting, karena dapat mengurangi ketergantungan terhadap komoditas beras.
Maka, diperlukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur pengembangan lahan, air dan perbenihan serta pembibitan untuk meningkatkan ketersedian pangan dan nilai tambah produk pertanian,” ujarnya.
Untuk mendorong ketahanan pengan di Papua, kata Loupatty, pemprov Papua tiga tahun tersisa memprioritaskan program strategis pemberdayaan ekonomi dan kelembagaan kampung (Prospek) pengiwilayaan komoditas unggulan daerah melalui lima kawasan adat yakni wilayah adat Tabi, wilayah adat Saereri, wilayah adat Ha Nimha, wilayah adat Meepago dan wilayah adat Lapago yang integrasi dengan pola tanam.
“Petik, olah dan jual, menuntut pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berkelanjutan,” terangnya.
Serta mampu meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat Papua secara luas hingga ke perkampungan serta berdaya saing tinggi yang didukung oleh penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengembangkan sumber-sumber data pembangunan untuk mencapai ketahanan ekonomi yang tangguh membutuhkan dukungan elemen masyarakat dimulai dari tingkatan paling bawah.
Pengembangan kawasan mandiri pangan merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat kampung yang berada pada kawasan yang miskin/rawan pangan namun hidup mandiri dengan mengembangkan usaha produktif dengan modal usaha melalui bantuan dana sosial (Bansos) dari badan ketahanan pangan Kementerian Pertanian RI sejak tahun 2013 sebesar Rp.400 juta per kabupaten/kota atau perkawasan Rp.200 juta.
Dikatakannnya, sejak tahun 2014 perhatian Gubernur dan wakil Gubernur Papua terhadap sektor ekonomi cukup besar terutama dari segi alokasi anggaran yang bersumber dari dana Otsus yang selama 12 tahun bidang ekonomi hanya mendapatkan alokasi anggaran sekitar 5 persen.
“Dengan meningkatnya anggaran ekonomi tersebut yang didalamnya termasuk sektor pertanian dalam arti didalamnya termasuk sektor pertanian dalam arti luas, maka secara langsung menuntut masyarakat untuk bekerja lebih keras lagi dalam menangani bekerja lebih keras lagi dalam menanagni ketahanan pangan di daerah masing-masing agar ketersedian pangan lebih meningkat untuk memenuhi kenbutuhan pangan masyarakat baik yang ada di daerah pantai, pegunungan maupun daerah terisolir dan daerah terpencil lainnya di Papua,” ucapnya. [Antara]