Masyarakat Tuntut Ketua KPU Raja Ampat, Jamalia Tafalas Mundur
pada tanggal
Saturday 30 May 2015
WAISAI (RAJA AMPAT) - Merasa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Raja Ampat telah melakukan kesalahan dengan tidak adanya keterbukuaan informasi, terkait tahapan dan seleksi PPS dan PPD, Rabu (27/5) sekitar pukul 10.00. WIT, ratusan massa yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Peduli Pilkada Raja Ampat dibawah pimpinan Anhar Sunardi melancarkan demo damai di Kantor KPU Raja Ampat.
Dalam demo damai tersebut, massa meminta agar KPU bekerja sesuai aturan, jangan takut pada intervensi manapun. Selain itu massa juga minta agar ketua KPU beserta keempat komisioner kalau sudah tidak mampu memimpin, agar segera meletakan jabatannya karena masih banyak orang Raja Ampat yang mampu untuk menggantikan posisiinya.
Massa yang datang dengan menggunakan 3 buah truk dan ratusan kendaraan bermotor berjalan iring-iringan dari Pantai WTC. Setelah tiba di depan Kantor KPU, massa pun langsung memegang beberapa spanduk dan pamphlet yang menulis keluh kesah mereka. “Independensi Kabupaten Raja Ampat hilang. Ketua KPU harus diberhentikan". Demikian salah satu bunyi aspirasi mereka di spanduk maupun pamflet yang mereka bawa. “Ketua itu pimpinan lembaga, bukan barang pajangan”.
Selain itu ada pula yang bertuliskan, “KPU Raja Ampat adalah lembaga negara, bukan salon kecantikan”, KPU Raja Ampat jangan gadaikan indpedensi lembaga kepada sekelompok orang atau golongan”. “Ketua KPU harus diganti, jangan di pertahankan untuk menodai pesta demokrasi ditanah leluhur kami”.
Dalam orasinya, Ketua Forum Peduli Pilkada Raja Ampat, Anhar Sunardi, dengan berapi-api menyerukan aspirasi di depan massa dan anggota polisi yang berjaga-jaga di depan Kantor KPU.
Anhar menegaskan, KPU Raja Ampat sebagai wakil negara guna menjalankan pesta demokrasi di Raja Ampat sudah selayaknya bekerja sesuai aturan, karena di PKPU sudah sangat jelas,
Selain itu, mereka juga meminta agar KPU kalau sudah tidak mampu harus mengundurkan diri.
“Karena selama ini menurutnya KPU melaksanakan tahapan tidak pernah diketahui oleh masyarakat, begitupun dalam perekrutan PPS dan PPD,”tandas Anhar yang langsung disoraki oleh massa Forum Peduli Pilkada Raja Ampat.
Melihat kondisi yang sudah semakin memanas ketika masa memaksa masuk ke dalam kantor KPU, dan ketika karton aqua dilempar ke arah aparat keamanan yang berjaga-jaga, langsung saja, Wakapolres Raja Ampat meminta perwakilan massa untuk masuk menemui ketua KPU dan keempat komisionernya guna berbicara langsung menyampaikan aspirasinya.
Dalam pertemuan terbuka yang dihadiri lima Komisioner KPU Raja Ampat, Ketua Forum Peduli Pilkada Raja Ampat meminta kepada KPU agar ada keterbukaan informasi terkait tahapan.
Tanjung warwei pun bertanya, kenapa perekrutan PPS sangat rancu. Menanggapi hal ini, Ketua KPU, Jamalia Tafalas,SE, mengatakan pihaknya tidak pernah menutup informasi tahapan terkait pilkada, dan sampai saat ini masih berjalan dalam aturan yang benar.
“Apalagi saat ini kami lagi mengusahakan pembuatan website KPU Raja Ampat,agar semua tahapan dapat diakses langsung. Namun hingga saat ini anggaran belum dikucurkan dari Pemda,”ujar Jamalia Tafalas.
Karena dengan tegas Ia mengatakan pihaknya hari ini akan bertemu dengan Pemda Raja Ampat guna membicarakan hal ini.
“Kalau masih deadlock maka, kami akan menyurati pihak-pihak terkait agar Pilkada Raja Ampat dilakukan pada tahun 2017,”tandasnya. Pertemuan yang berjalan dua jam akhirnya berakhir namun tidak menemui kata sepakat. [RadarSorong]
Dalam demo damai tersebut, massa meminta agar KPU bekerja sesuai aturan, jangan takut pada intervensi manapun. Selain itu massa juga minta agar ketua KPU beserta keempat komisioner kalau sudah tidak mampu memimpin, agar segera meletakan jabatannya karena masih banyak orang Raja Ampat yang mampu untuk menggantikan posisiinya.
Massa yang datang dengan menggunakan 3 buah truk dan ratusan kendaraan bermotor berjalan iring-iringan dari Pantai WTC. Setelah tiba di depan Kantor KPU, massa pun langsung memegang beberapa spanduk dan pamphlet yang menulis keluh kesah mereka. “Independensi Kabupaten Raja Ampat hilang. Ketua KPU harus diberhentikan". Demikian salah satu bunyi aspirasi mereka di spanduk maupun pamflet yang mereka bawa. “Ketua itu pimpinan lembaga, bukan barang pajangan”.
Selain itu ada pula yang bertuliskan, “KPU Raja Ampat adalah lembaga negara, bukan salon kecantikan”, KPU Raja Ampat jangan gadaikan indpedensi lembaga kepada sekelompok orang atau golongan”. “Ketua KPU harus diganti, jangan di pertahankan untuk menodai pesta demokrasi ditanah leluhur kami”.
Dalam orasinya, Ketua Forum Peduli Pilkada Raja Ampat, Anhar Sunardi, dengan berapi-api menyerukan aspirasi di depan massa dan anggota polisi yang berjaga-jaga di depan Kantor KPU.
Anhar menegaskan, KPU Raja Ampat sebagai wakil negara guna menjalankan pesta demokrasi di Raja Ampat sudah selayaknya bekerja sesuai aturan, karena di PKPU sudah sangat jelas,
Selain itu, mereka juga meminta agar KPU kalau sudah tidak mampu harus mengundurkan diri.
“Karena selama ini menurutnya KPU melaksanakan tahapan tidak pernah diketahui oleh masyarakat, begitupun dalam perekrutan PPS dan PPD,”tandas Anhar yang langsung disoraki oleh massa Forum Peduli Pilkada Raja Ampat.
Melihat kondisi yang sudah semakin memanas ketika masa memaksa masuk ke dalam kantor KPU, dan ketika karton aqua dilempar ke arah aparat keamanan yang berjaga-jaga, langsung saja, Wakapolres Raja Ampat meminta perwakilan massa untuk masuk menemui ketua KPU dan keempat komisionernya guna berbicara langsung menyampaikan aspirasinya.
Dalam pertemuan terbuka yang dihadiri lima Komisioner KPU Raja Ampat, Ketua Forum Peduli Pilkada Raja Ampat meminta kepada KPU agar ada keterbukaan informasi terkait tahapan.
Tanjung warwei pun bertanya, kenapa perekrutan PPS sangat rancu. Menanggapi hal ini, Ketua KPU, Jamalia Tafalas,SE, mengatakan pihaknya tidak pernah menutup informasi tahapan terkait pilkada, dan sampai saat ini masih berjalan dalam aturan yang benar.
“Apalagi saat ini kami lagi mengusahakan pembuatan website KPU Raja Ampat,agar semua tahapan dapat diakses langsung. Namun hingga saat ini anggaran belum dikucurkan dari Pemda,”ujar Jamalia Tafalas.
Karena dengan tegas Ia mengatakan pihaknya hari ini akan bertemu dengan Pemda Raja Ampat guna membicarakan hal ini.
“Kalau masih deadlock maka, kami akan menyurati pihak-pihak terkait agar Pilkada Raja Ampat dilakukan pada tahun 2017,”tandasnya. Pertemuan yang berjalan dua jam akhirnya berakhir namun tidak menemui kata sepakat. [RadarSorong]