Pembongkaran Bangunan di Sepanjang Jalan Waena-Sentani Nyaris Ricuh
pada tanggal
Thursday 28 May 2015
KOTA JAYAPURA - Proses pembongkaran paksa sejumlah bangunan termasuk didalamnya usaha rumah makan yang terletak di Jalan Raya Waena-Sentani, persisnya di samping Depot PDAM, Kamis (21/5) diwarnai ketegangan.
Dua kelompok warga yang masing-masing mengklaim sebagai pemilik tanah dilokasi bangunan tersebut, nyaris bentrok. Dalam kejadian ini, seorang warga dari keluarga Makuba Yahya, Tokoh Adat di Yoka, mengalami luka-luka akibat terkena hantman linggis dari puluhan massa dari kelompok Elobere.
Beruntung dalam kejadian ini, pihak aparat keamanan dari Polres Jayapura Kota dan Brimob Polda Papua, segera datang ke lokasi kejadian, sehingga dua kelompok bisa dicegah untuk menghindari bentrokan.
Informasi dari lokasi kejadian menyebutkan, proses pembongkaran itu berawal dari sengketa kepemilikan tanah dilokasi itu, antara keluarga Makuba Yahya dengan Elobere yang telah berperkara di pengadilan negeri (PN) Kelas IA Jayapura. Dalam proses persidangan itu, salah satu pihak menang ditingkat PN.
Terkait perkara itu, salah satu pihak yang tidak puas dengan hasil putusan PN tersebut, mengajukan upaya banding. Terkait masih ada upaya banding tersebut, PN Jayapura telah memasang pengumuman yang menyatakan lokasi tersebut untuk sementara dalam penyitaan PN.
Dengan dasar surat dan pengumuman dari PN tersebut, sehingga tidak boleh ada pihak manapun yang melaksanakan aktiitas dilokasi itu, sebelum ada penetapan hukum tetap.
Namun, disaat persoalan itu, masih dalam upaya banding, justru dari satu pihak melakukan pembongkaran secara paksa dengan menyewa dua alat excavator, yang akhirnya memancing kemarahan dari pihak yang mengajukan banding.
Kepala Sub Sektor Polsek Heram Ipda Nadek saat ditemui sangat menyayangkan upaya pembongkaran paksa oleh pihak Olokbere, disaat perkaranya masih dalam upaya banding.
Sebab, ketika proses hukumnya belum ada ketetapan hukum tetap, maka tidak ada pihak manapun yang bisa mengklaim sebaga pemilik sah lokasi tersebut, sehingga tidak boleh ada aktivitas yang dilakukan oleh siapapun.
Terkait dengan kejadian ini, pihaknya akan berupaya menfasilitasi untuk melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait guna menghindari konflik horizontal yang tidak kita inginkan bersama. [PasifikPos]
Dua kelompok warga yang masing-masing mengklaim sebagai pemilik tanah dilokasi bangunan tersebut, nyaris bentrok. Dalam kejadian ini, seorang warga dari keluarga Makuba Yahya, Tokoh Adat di Yoka, mengalami luka-luka akibat terkena hantman linggis dari puluhan massa dari kelompok Elobere.
Beruntung dalam kejadian ini, pihak aparat keamanan dari Polres Jayapura Kota dan Brimob Polda Papua, segera datang ke lokasi kejadian, sehingga dua kelompok bisa dicegah untuk menghindari bentrokan.
Informasi dari lokasi kejadian menyebutkan, proses pembongkaran itu berawal dari sengketa kepemilikan tanah dilokasi itu, antara keluarga Makuba Yahya dengan Elobere yang telah berperkara di pengadilan negeri (PN) Kelas IA Jayapura. Dalam proses persidangan itu, salah satu pihak menang ditingkat PN.
Terkait perkara itu, salah satu pihak yang tidak puas dengan hasil putusan PN tersebut, mengajukan upaya banding. Terkait masih ada upaya banding tersebut, PN Jayapura telah memasang pengumuman yang menyatakan lokasi tersebut untuk sementara dalam penyitaan PN.
Dengan dasar surat dan pengumuman dari PN tersebut, sehingga tidak boleh ada pihak manapun yang melaksanakan aktiitas dilokasi itu, sebelum ada penetapan hukum tetap.
Namun, disaat persoalan itu, masih dalam upaya banding, justru dari satu pihak melakukan pembongkaran secara paksa dengan menyewa dua alat excavator, yang akhirnya memancing kemarahan dari pihak yang mengajukan banding.
Kepala Sub Sektor Polsek Heram Ipda Nadek saat ditemui sangat menyayangkan upaya pembongkaran paksa oleh pihak Olokbere, disaat perkaranya masih dalam upaya banding.
Sebab, ketika proses hukumnya belum ada ketetapan hukum tetap, maka tidak ada pihak manapun yang bisa mengklaim sebaga pemilik sah lokasi tersebut, sehingga tidak boleh ada aktivitas yang dilakukan oleh siapapun.
Terkait dengan kejadian ini, pihaknya akan berupaya menfasilitasi untuk melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait guna menghindari konflik horizontal yang tidak kita inginkan bersama. [PasifikPos]