Pemkab Mimika Kucurkan Rp 17 Miliar untuk Perbaikan Alur Sungai Ipa hingga Kokonao
pada tanggal
Tuesday 5 May 2015
TIMIKA (MIMIKA) - Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua tahun ini mengucurkan dana sekitar Rp17 miliar untuk melakukan perbaikan alur Sungai Ipa hingga Kokonao, ibukota Distrik Mimika Barat.
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Mimika John Rettob kepada Antara di Timika, Senin, mengatakan, selain melakukan perbaikan alur Sungai Ipa hingga Kokonao, Dishubkominfo Mimika juga melakukan studi menyeluruh tentang sistem transportasi sungai di wilayah pesisir Mimika.
"Studi ini sangat diperlukan karena kendala utama transportasi masyarakat ke wilayah pesisir, terutama ke Kokonao dan wilayah Mimika Barat lainnya yaitu harus memperhatikan arus pasang surut di sungai-sungai. Sungai-sungai di Mimika merupakan jalur utama perhubungan dari dan ke wilayah pesisir," jelas John.
Melalui studi yang akan dilakukan itu, katanya, Dishubkominfo Mimika akan mengetahui sungai-sungai mana saja yang perlu dilakukan pengerukan akibat tingginya sedimentasi dan lokasi-lokasi mana saja yang harus dibangun kanal baru atau meluruskan alur singai untuk kepentingan efisiensi waktu.
Selain itu, studi tersebut sekaligus mengetahui kebutuhan dermaga di setiap kampung pesisir Mimika, kebutuhan bahan bakar untuk alat transportasi masyarakat seperti perahu motor, maupun sarana-sarana yang dibutuhkan masyarakat dalam menunjang kelancaran dan kenyamanan transportasi melalui jalur sungai.
"Yang akan kami lakukan dalam tahap pertama yaitu memperbaiki alur-alur sungai mulai dari Kali Ipa hingga Kokonao," ujarnya.
"Kami akan mengecek titik terendah air surut sampai di mana, lalu akan melakukan pengerukan kali sedalam tiga meter dari posisi titik surut terendah. Dengan demikian ke depan tidak ada lagi hambatan bagi perahu motor, speet boat, loang boat untuk bepergian ke wilayah pesisir karena alasan tunggu air pasang," jelasnya.
John mengatakan, kondisi pasang surut di kampung-kampung wilayah pesisir Mimika sangat tinggi, apalagi kampung-kampung tersebut berada pada daerah delta yang dikelilingi sungai.
Pendangkalan alur sungai-sungai di wilayah pesisir Mimika kian cepat lantaran tingginya proses sedimentasi.
Akibat kondisi itu, katanya, jadwal keberangkatan warga dari dan ke wilayah pesisir Mimika Barat selalu tidak jelas karena menunggu air pasang. Tidak itu saja, biaya transportasi warga ke wilayah pesisir juga ikut mahal.
Bahkan untuk sampai ke Kokonao, warga harus mengeluarkan biaya hingga Rp5 juta.
Untuk kegiatan perbaikan alur Sungai Ipa hingga Kokonao itu maka dibutuhkan peralatan seperti eksavator amphibi dan peralatan pendukung lainnya mengingat sungai-sungai di kawasan tersebut rata-rat berlumpur dan dipenuhi pasir.
Hingga kini Dishubkominfo Mimika belum menetapkan perusahaan yang akan mengerjakan pekerjaan perbaikan alur Sungai Ipa hingga Kokonao tersebut lantaran masih dalam proses lelang.
Mengingat biaya perbaikan alur sungai-sungai yang menjadi urat nadi perhubungan ke wilayah pesisir Mimika tersebut sangat mahal, maka Pemkab setempat meminta dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemprov Papua untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
"Pekerjaan ini memang membutuhkan biaya yang sangat mahal. Tapi ini risiko kalau kita mau memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Makanya pekerjaan ini harus menggunakan sistem keroyokan. Kita akan minta dukungan dari pusat, provinsi, bahkan PT Freeport Indonesia," ujar John. [Antara]
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Mimika John Rettob kepada Antara di Timika, Senin, mengatakan, selain melakukan perbaikan alur Sungai Ipa hingga Kokonao, Dishubkominfo Mimika juga melakukan studi menyeluruh tentang sistem transportasi sungai di wilayah pesisir Mimika.
"Studi ini sangat diperlukan karena kendala utama transportasi masyarakat ke wilayah pesisir, terutama ke Kokonao dan wilayah Mimika Barat lainnya yaitu harus memperhatikan arus pasang surut di sungai-sungai. Sungai-sungai di Mimika merupakan jalur utama perhubungan dari dan ke wilayah pesisir," jelas John.
Melalui studi yang akan dilakukan itu, katanya, Dishubkominfo Mimika akan mengetahui sungai-sungai mana saja yang perlu dilakukan pengerukan akibat tingginya sedimentasi dan lokasi-lokasi mana saja yang harus dibangun kanal baru atau meluruskan alur singai untuk kepentingan efisiensi waktu.
Selain itu, studi tersebut sekaligus mengetahui kebutuhan dermaga di setiap kampung pesisir Mimika, kebutuhan bahan bakar untuk alat transportasi masyarakat seperti perahu motor, maupun sarana-sarana yang dibutuhkan masyarakat dalam menunjang kelancaran dan kenyamanan transportasi melalui jalur sungai.
"Yang akan kami lakukan dalam tahap pertama yaitu memperbaiki alur-alur sungai mulai dari Kali Ipa hingga Kokonao," ujarnya.
"Kami akan mengecek titik terendah air surut sampai di mana, lalu akan melakukan pengerukan kali sedalam tiga meter dari posisi titik surut terendah. Dengan demikian ke depan tidak ada lagi hambatan bagi perahu motor, speet boat, loang boat untuk bepergian ke wilayah pesisir karena alasan tunggu air pasang," jelasnya.
John mengatakan, kondisi pasang surut di kampung-kampung wilayah pesisir Mimika sangat tinggi, apalagi kampung-kampung tersebut berada pada daerah delta yang dikelilingi sungai.
Pendangkalan alur sungai-sungai di wilayah pesisir Mimika kian cepat lantaran tingginya proses sedimentasi.
Akibat kondisi itu, katanya, jadwal keberangkatan warga dari dan ke wilayah pesisir Mimika Barat selalu tidak jelas karena menunggu air pasang. Tidak itu saja, biaya transportasi warga ke wilayah pesisir juga ikut mahal.
Bahkan untuk sampai ke Kokonao, warga harus mengeluarkan biaya hingga Rp5 juta.
Untuk kegiatan perbaikan alur Sungai Ipa hingga Kokonao itu maka dibutuhkan peralatan seperti eksavator amphibi dan peralatan pendukung lainnya mengingat sungai-sungai di kawasan tersebut rata-rat berlumpur dan dipenuhi pasir.
Hingga kini Dishubkominfo Mimika belum menetapkan perusahaan yang akan mengerjakan pekerjaan perbaikan alur Sungai Ipa hingga Kokonao tersebut lantaran masih dalam proses lelang.
Mengingat biaya perbaikan alur sungai-sungai yang menjadi urat nadi perhubungan ke wilayah pesisir Mimika tersebut sangat mahal, maka Pemkab setempat meminta dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemprov Papua untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
"Pekerjaan ini memang membutuhkan biaya yang sangat mahal. Tapi ini risiko kalau kita mau memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Makanya pekerjaan ini harus menggunakan sistem keroyokan. Kita akan minta dukungan dari pusat, provinsi, bahkan PT Freeport Indonesia," ujar John. [Antara]