Pemprov Papua yakin Raih Opini Wajar Dengan Pengecualian dari BPK RI
pada tanggal
Saturday 23 May 2015
KOTA JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua optimis akan meraih Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI untuk laporan keuangan tahun 2014.
Optimisme itu disampaikan Kepala Inspektorat Papua Anggiat Situmorang didamping Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerkwa disela-sela Bimtek Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua, Rabu (21/5) di Hotel Horizon Jayapura.
Dikatakan, laporan keuangan Papua akan dibawa ke Jakarta tanggal 26 Juni 2015, dan pemberian opini itu dari BPK Pusat. Namun, dengan adanya hasil temuan yang cukup sedikit dan telah diselesaikan, tentu kita berharap laporan keuangan Papua bisa WDP.
Masih menurutnya, dalam pemberian opini terhadap laporan keuangan itu ada empat unsure, yakni, apakah sesuai dengan usus UU pengelolaan keuangan, Sistim Pengendalian intern ditaati, Standar Akuntasi Pemerintah dan Pengungkapan apakah cukup. Jadi itulah ukurannya, sehingga tetap berharap laporan keuangan kita bisa WDP, karena yang memberikan opini itu mereka (BPK-red).
Diakuinya, masalah utama dalam laporan keuangan Papua adalah masalah aset. Jika tahun 2013 temuan sekitar Rp 400 miliar, maka tahun 2014 hanya Rp 70 miliar. Diakuinya, aset yang masih bermasalah adalah aset bergerak, dan kita harapkan tahun 2016 masalah aset Papua sudah dapat diselesaikan.
Lanjutnya, untuk menata aset Papua, Pemerintah Provinsi sudah menjaling kerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka penertiban asset daerah baik bergerak maupun tidak.
Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerkwa, memberikan apresiasi kepada Badan Keuangan dan Inspektorat Papua yang telah bekerja keras dalam dua tahun terakhir dalam memperbaiki laporan keuangan Papua.
Dia berharap, dalam pemberian opini atas laporan keuangan Papua, bisa mendapatkan WDP. ‘’Kalau tahun sebelumnya bisa WTP, tahun ini bisa WDP,’’ itu harapakan kita semua. Ujarnya.
Doren juga menghimbau kepada setiap SKPD, apabila ada temuan dari BPK soal laporan keuangan untuk segera diselesaikan. ‘’Bagi SKPD yang ada masalah soal laporan keuangan, segera melakukan koordinasi dengan Badan Keuangan dan Inspektorat,’’ imbaunya. [PasifikPos]
Optimisme itu disampaikan Kepala Inspektorat Papua Anggiat Situmorang didamping Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerkwa disela-sela Bimtek Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua, Rabu (21/5) di Hotel Horizon Jayapura.
Dikatakan, laporan keuangan Papua akan dibawa ke Jakarta tanggal 26 Juni 2015, dan pemberian opini itu dari BPK Pusat. Namun, dengan adanya hasil temuan yang cukup sedikit dan telah diselesaikan, tentu kita berharap laporan keuangan Papua bisa WDP.
Masih menurutnya, dalam pemberian opini terhadap laporan keuangan itu ada empat unsure, yakni, apakah sesuai dengan usus UU pengelolaan keuangan, Sistim Pengendalian intern ditaati, Standar Akuntasi Pemerintah dan Pengungkapan apakah cukup. Jadi itulah ukurannya, sehingga tetap berharap laporan keuangan kita bisa WDP, karena yang memberikan opini itu mereka (BPK-red).
Diakuinya, masalah utama dalam laporan keuangan Papua adalah masalah aset. Jika tahun 2013 temuan sekitar Rp 400 miliar, maka tahun 2014 hanya Rp 70 miliar. Diakuinya, aset yang masih bermasalah adalah aset bergerak, dan kita harapkan tahun 2016 masalah aset Papua sudah dapat diselesaikan.
Lanjutnya, untuk menata aset Papua, Pemerintah Provinsi sudah menjaling kerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka penertiban asset daerah baik bergerak maupun tidak.
Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua, Doren Wakerkwa, memberikan apresiasi kepada Badan Keuangan dan Inspektorat Papua yang telah bekerja keras dalam dua tahun terakhir dalam memperbaiki laporan keuangan Papua.
Dia berharap, dalam pemberian opini atas laporan keuangan Papua, bisa mendapatkan WDP. ‘’Kalau tahun sebelumnya bisa WTP, tahun ini bisa WDP,’’ itu harapakan kita semua. Ujarnya.
Doren juga menghimbau kepada setiap SKPD, apabila ada temuan dari BPK soal laporan keuangan untuk segera diselesaikan. ‘’Bagi SKPD yang ada masalah soal laporan keuangan, segera melakukan koordinasi dengan Badan Keuangan dan Inspektorat,’’ imbaunya. [PasifikPos]