GKI di Tanah Papua Bangkit Perangi Korupsi
pada tanggal
Thursday 4 June 2015
KOTA JAYAPURA - Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua sebagai satu dari beberapa organisasi gereja terbesar di Tanah Papua sangat mendukung upaya pemerintah untuk memerangi korupsi yang kini semakin merajalela.
GKI di Tanah Papua bahkan menjadikan korupsi ini sebagai musuh bersama yang harus diberantas. Sebab diakui, bila korupsi dibiarkan maka akan menyengsarakan rakyat, termasuk di dalamnya umat GKI di Tanah Papua.
“GKI bangkit perangi korupsi,”demikian diungkap Ketua Sinode GKI, Pdt. Albert Yoku, S.Th., pada acara pembukaan lokakarya BPPG bagi 57 klasis GKI di Tanah Papua pada Minggu (31/5).
Acara ini akan berlangung sampai 2 Juni (tiga hari). Hadir pula Pemerintah Kota Jayapura yang diwakili oleh Sekda Kota RD Siahaya S.H., M.M.
Tema dari kegiatan ini adalah, ‘Kristus yang Bangkit mengutus Kita mewujudkan Damai Sejahtera’ (Yohanis 20:10) dan Sub Thema: ‘Melalui Lokakarya ke-2 BPPG Se-Tanah Papua, kita meningkatkan kualitas pengelolaan Perbendaharaan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua.’
Menurut Pdt. Albert Yoku, salah upaya memerangi korupsi ini dimulai dari pihak internal gereja dengan membangun mental spiritual warga jemaat melalui suatu lokakarya bagi pengelola asset dan administrasi keuangan gereja.
Sebab, jika dalam gereja sudah mulai tertib dalam pengelolaan administarsi keuangan, maka secara otomatis akan berdampak positif bagi dunia sekuler dimana umat itu mengabdi kepada pemerintah baik sebagai pegawai atau dalam bidang-bidang pengabdian lainnya. Sebab jika dalam mengelola keuangan gereja saja tidak tertib, maka tidak mungkin juga bisa tertib dalam dunia sekuler.
Dikatakan untuk saat ini GKI Tanah Papua memilik 10.558 bendahara yang menerima, mengelola dan mengeluarkan dan harus mempertanggungjawabkan keuangan gereja, maka badan pengawas keuangan gereja ini dikumpulkan untuk dibekali dan menyatukan persepsi soal masalah pengelolaan dan pengawasan keuangan gereja dalam satu lokakarya seperti ini.
Lokakarya ini diharapkan para bendahara semakin terampil dan tidak ada lagi alasan terjadinya penyelewengan. Sebab tak dapat dipungkiri selama ini ketidakjujuran masih ada, bisa disebabkan karena ketidak tahuan pengelola terkait SDM,tapi juga ada yang karena kesengajaan.
Sisi aturan sudah baik tapi sisi manusia ada yang belum baik. Ini yang perlu dievaluasi dan perlu ada peningkatan pengawasan, karena semuanya harus dipertanggujawabkan.
Ketika ada temuan penyelewengan keuangan, maka yang bersangkutan diperiksa dan diminta pertanggungjawaban mutlak, yang bersangkutan harus mengembalikansebanyak yang disalahgunakan.
Dikatakan jika selama ini baru diberlakukan pertanggung jawab mutlak yaitu mengembalikan jika ada kerugian keuangan, maka ke depan tidak menutup kemungkinan jika ada temuan itu didorong ke proses hukum positif. Karena itu mulai saat ini semuanya dibenahi dan dipersiapkan secara baik. [BintangPapua]
GKI di Tanah Papua bahkan menjadikan korupsi ini sebagai musuh bersama yang harus diberantas. Sebab diakui, bila korupsi dibiarkan maka akan menyengsarakan rakyat, termasuk di dalamnya umat GKI di Tanah Papua.
“GKI bangkit perangi korupsi,”demikian diungkap Ketua Sinode GKI, Pdt. Albert Yoku, S.Th., pada acara pembukaan lokakarya BPPG bagi 57 klasis GKI di Tanah Papua pada Minggu (31/5).
Acara ini akan berlangung sampai 2 Juni (tiga hari). Hadir pula Pemerintah Kota Jayapura yang diwakili oleh Sekda Kota RD Siahaya S.H., M.M.
Tema dari kegiatan ini adalah, ‘Kristus yang Bangkit mengutus Kita mewujudkan Damai Sejahtera’ (Yohanis 20:10) dan Sub Thema: ‘Melalui Lokakarya ke-2 BPPG Se-Tanah Papua, kita meningkatkan kualitas pengelolaan Perbendaharaan Gereja Kristen Injili di Tanah Papua.’
Menurut Pdt. Albert Yoku, salah upaya memerangi korupsi ini dimulai dari pihak internal gereja dengan membangun mental spiritual warga jemaat melalui suatu lokakarya bagi pengelola asset dan administrasi keuangan gereja.
Sebab, jika dalam gereja sudah mulai tertib dalam pengelolaan administarsi keuangan, maka secara otomatis akan berdampak positif bagi dunia sekuler dimana umat itu mengabdi kepada pemerintah baik sebagai pegawai atau dalam bidang-bidang pengabdian lainnya. Sebab jika dalam mengelola keuangan gereja saja tidak tertib, maka tidak mungkin juga bisa tertib dalam dunia sekuler.
Dikatakan untuk saat ini GKI Tanah Papua memilik 10.558 bendahara yang menerima, mengelola dan mengeluarkan dan harus mempertanggungjawabkan keuangan gereja, maka badan pengawas keuangan gereja ini dikumpulkan untuk dibekali dan menyatukan persepsi soal masalah pengelolaan dan pengawasan keuangan gereja dalam satu lokakarya seperti ini.
Lokakarya ini diharapkan para bendahara semakin terampil dan tidak ada lagi alasan terjadinya penyelewengan. Sebab tak dapat dipungkiri selama ini ketidakjujuran masih ada, bisa disebabkan karena ketidak tahuan pengelola terkait SDM,tapi juga ada yang karena kesengajaan.
Sisi aturan sudah baik tapi sisi manusia ada yang belum baik. Ini yang perlu dievaluasi dan perlu ada peningkatan pengawasan, karena semuanya harus dipertanggujawabkan.
Ketika ada temuan penyelewengan keuangan, maka yang bersangkutan diperiksa dan diminta pertanggungjawaban mutlak, yang bersangkutan harus mengembalikansebanyak yang disalahgunakan.
Dikatakan jika selama ini baru diberlakukan pertanggung jawab mutlak yaitu mengembalikan jika ada kerugian keuangan, maka ke depan tidak menutup kemungkinan jika ada temuan itu didorong ke proses hukum positif. Karena itu mulai saat ini semuanya dibenahi dan dipersiapkan secara baik. [BintangPapua]