John Nakiaya Klaim Freeport Indonesia Perdaya Suku Kamoro
pada tanggal
Tuesday 9 June 2015
JAKARTA - Bendahara Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro (Lemasko), John Nakiaya mengatakan, banyak cara yang dilakukan PT Freeport agar warga suku Kamoro mau sukarela menyerahkan tanah mereka untuk dijadikan smelter di Papua. Salah satunya mengajak para tetua jalan jalan ke negeri China.
a
"Kami lembaga adat mengajukan keberatan dan tidak menggubris. Kami membuat sanksi adat tapi mereka ajak beberapa orang ke Cina, mereka bilang sudah setuju. Tapi ini tanah bukan satu klan saja yang punya," kata John di kantor KontraS, Jakarta, Sabtu (6/6).
Lanjut dia, karena iming-iming kepada sebagian warga tersebut, nyaris saja beberapa kampung terjadi perang. Sebab, masih banyak di antara mereka tidak mempan disogok apapun.
"Kami minta dibatalkan alasannya hutan kami sebagai gudang makanan, tempat meramu kami minta perlindungan rencana itu harus dibatalkan," ujar dia.
Jika pihak Freeport tetap bersikeras, maka warga suku meminta agar Freeport menyewa saja lahan milik warga tersebut atau meminjamnya sebagai saham.
"Kalau tidak mau usaha mereka tidak akan lancar, kami akan palang dan kenakan sanksi adat," ancamnya.
Sejauh ini, kata John, perwakilan suku Kamoro telah menyurati presiden, MPR hingga DPR, namun belum direspons. Bahkan, bupati Mimika malah mendukung digusurnya suku asli tersebut.
"Bupati Mimika malah sejak awal dilantik dia di Jakarta terus dia bilang tanah itu tanah negara bukan milik masyarakat adat," tutupnya. [Merdeka]
a
"Kami lembaga adat mengajukan keberatan dan tidak menggubris. Kami membuat sanksi adat tapi mereka ajak beberapa orang ke Cina, mereka bilang sudah setuju. Tapi ini tanah bukan satu klan saja yang punya," kata John di kantor KontraS, Jakarta, Sabtu (6/6).
Lanjut dia, karena iming-iming kepada sebagian warga tersebut, nyaris saja beberapa kampung terjadi perang. Sebab, masih banyak di antara mereka tidak mempan disogok apapun.
"Kami minta dibatalkan alasannya hutan kami sebagai gudang makanan, tempat meramu kami minta perlindungan rencana itu harus dibatalkan," ujar dia.
Jika pihak Freeport tetap bersikeras, maka warga suku meminta agar Freeport menyewa saja lahan milik warga tersebut atau meminjamnya sebagai saham.
"Kalau tidak mau usaha mereka tidak akan lancar, kami akan palang dan kenakan sanksi adat," ancamnya.
Sejauh ini, kata John, perwakilan suku Kamoro telah menyurati presiden, MPR hingga DPR, namun belum direspons. Bahkan, bupati Mimika malah mendukung digusurnya suku asli tersebut.
"Bupati Mimika malah sejak awal dilantik dia di Jakarta terus dia bilang tanah itu tanah negara bukan milik masyarakat adat," tutupnya. [Merdeka]