Melanesia Spearhead Group (MSG) Dorong Keanggotaan Indonesia dan Papua Barat
pada tanggal
Saturday 20 June 2015
Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal MSG, Peter Forau pada pra-KTT MSG di Honiara, Kepulauan Solomon, Kamis (18/6) dengan menegaskan bahwa Sekretariat MSG telah menerima permohonan resmi bergabung dari pemerintah Indonesia yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kenegaraan, menemui Perdana Menteri Papua Niugini, Peter O'Neill pada Mei 2015 lalu di Port Moresby.
Selanjutnya Forau juga menegaskan bahwa, pengajuan Papua Barat sebagai anggota MSG mewakili gerakan independen dari masyarakat Papua telah dikantongi dan akan dipertimbangkan.
Dua negara anggota MSG, Papua New Guinea dan Fiji secara terbuka telah mendukung rencana keanggotaan Indonesia dan Papua Barat secara terpisah di forum tersebut.
Pertemuan pra-KTT pada Kamis (18/6) ini dihadiri para pejabat senior di kementerian Luar Negeri dari negara Fiji, Vanuatu, Kelompok FLNKS di Kaledonia Baru, Papua New Guinea dan Kepulauan Solomon.
Mereka melakukan pertemuan itu guna membahas materi-materi penting apa saja yang akan dibahas pada agenda KTT MSG pada Senin (22/6) pekan depan.
Hari Jumat (19/6), para pejabat ini telah menutaskan beberapa agenda bersama yang akan disajikan dan dibahas pada pertemuan para Menteri Luar Negeri negara-negara Melanesia yang dijadwalkan akan berlangsung selama lima hari, mulai dari Senin (22/6) hingga Jumat (26/6) nanti.
Pada Kamis (25/6), lima negara rumpun Melanesia ini akan kembali ke negara masing-masing guna melakukan tradisi bicara keluarga dengan masyarakat masing-masing negara sebelum mengambil keputusan pada sidang pleno umum dihari berikutnya.
Selain Papua Niugini dan Fiji, Kepulauan Salomon melalui Perdana Menteri, Manasseh Sogavare, menyatakan pihaknya akan mendukung keberadaan Papua Barat melalui United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) dengan status sebagai pengamat.
Namun pengakuan tersebut menuntut empat syarat penting. diantaranya; Pertama, status Papua Barat sebagai pengamat MSG hanya diberikan kepada satu kelompok perwakilan saja. Kedua, Keanggotaan penuh dari kelompok perwakilan tersebut harus disetujui oleh Pemerintah Indonesia seperti yang disepakati pada KTT MSG tahun 2013 dan 2014.
Ketiga, Indonesia akan didukung untuk menjadi anggota asosiasi MSG dan Keempat, Pemerintahan Solomon akan terlibat dengan semua pemangku kepentingan dalam membahas keanggotaan Indonesia dan Papua Barat.
"Masalah geopolitik dan perdagangan internasional akan dikesampingkan guna mencapai resolusi yang berdasar pada prinsip-prinsip Kristen yang telah membentuk landasan konstitusi negara kita. Mereka (negara-negara rumpun Melanesia) juga menyadari kebutuhan untuk menciptakan ruang internasional untuk mencari hak dan kebebasan asasi dan berusaha untuk mencapai melalui kedamaian dalam kebersamaan," tandas Sogavare melalui rilis media pada Jumat (19/6).
Sebelumnya opini untuk menggiring Papua Barat menjadi anggota pada forum rumpun Melanesia itu telah menjadi pembicaraan sejak awal 2015. Mayoritas negara-negara Pasifik dari rumpun Micronesia dan Polynesia juga mendukung hal tersebut, beberapa negara yang gencar bersuara diantaranya, Samoa, Nauru, Selandia Baru, Solomon, Papua Niugini dan Fiji.
Berdasar pertemuan Pra-KTT MSG ini, Sekretaris Tetap Kementrian Luar Negeri di Kepulauan Solomon, Joseph Maa'hanva menegaskan mayoritas pembicaraan akan bertautan dengan tawaran keanggotaan Papua Barat dan Indonesia.
Selain itu materi yang akan dibahas adalah masalah pengembangan taraf kehidupan warga Melanesia melalui Dana Darurat dan Stabilisasi serta Dana Pengembangan. Kemudian rencana strategis MSG untuk penciptaan lahan bisnis di negara-negara Melanesia yang kian dilirik para investor, serta usulan pembentukan pasukan penjaga perdamaian bersama. [IslandBusiness/SolomonTimes]