Penanggulangan Bencana di Papua Tanggung Jawab Semua Pihak
pada tanggal
Monday 1 June 2015
KOTA JAYAPURA - Gubernur Papua Lukas Enembe, mengatakan, Pemerintah memberikan perhatian yang serius untuk melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana.
Penyematan tanda peserta
Keseriusan pemerintah dalam penanggulangan bencana dibuktikan dengan menempatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bagian daripada agenda “Nawacita” Presiden Jokowi dalam bidang ekonomi skala prioritas ke tujuh.
“Oleh karena itu, perlu disadari bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab semua pihak, baik pemeirntah, dunia usaha maupun masyarakat,” demikian sambutan Gubernur yang dibacakan Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Rosina Upessy, pada Rapat Kerja Teknis Bidang Penanggulangan Bencana Bagi Kabupaten/Kota se Provinsi Papua, di Hotel Sahid Jayapura, Rabu (27/5).
Dikatakan, sebagai wujud daripada tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan bencana tersebut, maka telah dibentuk kelembagaan penyelenggara penanggulangan bencana di tingkat nasional berupa Badan Nasional Penanggulangan Bencana da Badan Penanggulangan Bencana Daerah baik di tingkat Provinis maupun Kabupaten/Kota.
“Maka, kehadiran Badan Penanggulangan Bencana janganlah dimaknai bahwa lembaga ini merupakan satu-satunya institusi yang bertugas dan bertanggungjawab dalam penanggulangan bencana, tetapi keberadaan institusi ini lebih kepada melaksanakan fungsi koordinasi mengingat setiap kejadian bencana diperlukan penanganan secara sinergis dan terintegrasi dalam satu komando yang melibatkan banyak pihak, baik instansi Teknis Pemda, TNI, Polri maupun masyarakat,” ucapnya
Setiap kejadian bencana, maka yang terlebih dulu menghadapi dampaknya adalah masyarakat dan pemerintah kabupatan/kota, karena merekalah yang memiliki wilayah dan masyarakat, maka keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota merupakan ujung tombak terdepan, karena setiap SKPD yang harus bergerak cepat ditengah-tengah masyarakat terdampak bencana.
“Untuk itu, dituntut adanya dukungan Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki ketrampilan professional yang harus terus menerus ditingkatkan sehingga dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara baik,” tegasnya.
Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka kegiatan Rapat Kerja Teknis BPBD se Papua ini merupakan langkah yang strategis guna meningkatkan kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana.
Oleh karena itu, Gubernur berharap, pada rapat kerja teknis ini tujuan utamannya adalah membentuk satu pola pikir yang seirama, tidak saja meningkatkan pemahaman bencana oleh aparatur BPBD nya saja, melainkan juga harus dipikirkan bagaimana meningkatkan kapasitas masyarakat agar mengetahui setiap ancaman bencana di daerahnya, bersiaga dengan cara-cara melakukan evakuasi mandiri dan melakukan penanganan dini secara mandiri sebelum datangnya bantuan pemerintah.
Gubernur juga minta kepada para peserta rapat kerja teknis, untuk gunakan waktu yang sangat bermanfaat ini dengan baik, agar dapat menambah kapasitas saudara dalam hal penanggulangan bencana, yang pada akhirnya memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera. [Dharapos]
Penyematan tanda peserta
Keseriusan pemerintah dalam penanggulangan bencana dibuktikan dengan menempatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bagian daripada agenda “Nawacita” Presiden Jokowi dalam bidang ekonomi skala prioritas ke tujuh.
“Oleh karena itu, perlu disadari bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab semua pihak, baik pemeirntah, dunia usaha maupun masyarakat,” demikian sambutan Gubernur yang dibacakan Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Rosina Upessy, pada Rapat Kerja Teknis Bidang Penanggulangan Bencana Bagi Kabupaten/Kota se Provinsi Papua, di Hotel Sahid Jayapura, Rabu (27/5).
Dikatakan, sebagai wujud daripada tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan bencana tersebut, maka telah dibentuk kelembagaan penyelenggara penanggulangan bencana di tingkat nasional berupa Badan Nasional Penanggulangan Bencana da Badan Penanggulangan Bencana Daerah baik di tingkat Provinis maupun Kabupaten/Kota.
“Maka, kehadiran Badan Penanggulangan Bencana janganlah dimaknai bahwa lembaga ini merupakan satu-satunya institusi yang bertugas dan bertanggungjawab dalam penanggulangan bencana, tetapi keberadaan institusi ini lebih kepada melaksanakan fungsi koordinasi mengingat setiap kejadian bencana diperlukan penanganan secara sinergis dan terintegrasi dalam satu komando yang melibatkan banyak pihak, baik instansi Teknis Pemda, TNI, Polri maupun masyarakat,” ucapnya
Setiap kejadian bencana, maka yang terlebih dulu menghadapi dampaknya adalah masyarakat dan pemerintah kabupatan/kota, karena merekalah yang memiliki wilayah dan masyarakat, maka keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota merupakan ujung tombak terdepan, karena setiap SKPD yang harus bergerak cepat ditengah-tengah masyarakat terdampak bencana.
“Untuk itu, dituntut adanya dukungan Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki ketrampilan professional yang harus terus menerus ditingkatkan sehingga dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara baik,” tegasnya.
Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka kegiatan Rapat Kerja Teknis BPBD se Papua ini merupakan langkah yang strategis guna meningkatkan kemampuan daerah dalam penanggulangan bencana.
Oleh karena itu, Gubernur berharap, pada rapat kerja teknis ini tujuan utamannya adalah membentuk satu pola pikir yang seirama, tidak saja meningkatkan pemahaman bencana oleh aparatur BPBD nya saja, melainkan juga harus dipikirkan bagaimana meningkatkan kapasitas masyarakat agar mengetahui setiap ancaman bencana di daerahnya, bersiaga dengan cara-cara melakukan evakuasi mandiri dan melakukan penanganan dini secara mandiri sebelum datangnya bantuan pemerintah.
Gubernur juga minta kepada para peserta rapat kerja teknis, untuk gunakan waktu yang sangat bermanfaat ini dengan baik, agar dapat menambah kapasitas saudara dalam hal penanggulangan bencana, yang pada akhirnya memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera. [Dharapos]