Ratusan Warga Waisai Demo di Kantor KPU Raja Ampat
pada tanggal
Thursday 4 June 2015
WAISAI (RAJA AMPAT) – Ratusan warga Kabupaten Raja Ampat, khususnya warga Kota Waisai mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Raja Ampat, Rabu (27/5).
Kedatangan ratusan warga untuk menyampaikan aspirasinya terkait indenpendensi KPU dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat mendatang.
Kordinator aksi, Sartien Mambrasar mengatakan kehadiran mereka di Kantor KPU untuk menyampaikan aspirasi terkait indenpedensi KPU Raja Ampat. ”Kehadiran kami hari ini bagian dari masyarakat yang tidak terima atas indenpendensi KPU Raja Ampat,” kata Sartien Mambrasar saat berorasi.
KPU merupakan salah satu lembaga nasional yang mana pemangku tertinggi setara dengan kepala-kepala daerah.
”Jadi kami harap agar Ketua KPU jangan masuk angin, artinya seorang Ketua KPU harus di atas angin,” ujar Mambrassar sembari menegaskan
Bila perlu, teriak Mambrasar, KPU gertak itu pemerintah daerah sedikit biar mereka juga tahu diri. “Yang terpenting KPU berjalan dengan independen tanpa intervensi dari pihak-pihak tertentu, itu akan menjadi lebih baik untuk kita semua,”tegasnya.
Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat, Jamalia Tafalas, mengenai aksi damai menyampaikan aspirasi merupakan hal yang sah. Karena ini merupakan negara demokrasi untuk menyampaikan aspirasi.
Saat ditanyakan soal adanya teriakan dan desakan pada dirinya selaku Ketua KPU Raja Ampat, Jamalia mengungkap hal tersebut tidak ada masalah. Namun, perlu adanya pembuktian bahwa dirinya tidak indenpenden.
”Kalau soal aksi damai sah-sah saja karena itu merupakan hak demokrasi untuk menyampaikan aspirasi, tetapi saya juga punya hak, artinya silahkan anda membuktikan itu,” kilah Jamalia.
Mengenai perekrutan anggotan Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah dilakukan perekrutan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kita sudah sampaikan pada pemerintah, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sendiri mengatakan pengusulan PPS diusulkan Lurah atau kepala kampung,” ungkapnya kepada wartawan di ruang kerjanya, kemarin.
Mengenai tahapan Pilkada, terang Jamalia saat ini tahapan telah dimulai. “Soal ada dan tidaknya anggaran kami akan tetap berjalan sesuai dengan aturan, hanya saja untuk tahapan selanjutnya kami masih menunggu anggaran,” terang Jamalia.
Ditambahkan, KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu berharap dukungan penuh dari seluruh masyarakat Raja Ampat. Dimana, pada tahapan-tahapan berikutnya bisa berjalan lancar sesuai harapan kita semua demi suksesnya Pilkada calon Bupati dan Wakil Bupati, pada 9 desember 2015 mendatang.
Sesuai pantauan, massa yang menyampaikan aspirasi ratusan warga yang menggunakan kendaraan sekitar 10 truk. Massa yang hadir mambawa pamflet dan spanduk yang bertuliskan meminta indenpendensi KPU. Selain itu ada juga yang bertuliskan meminta Ketua KPU dicopot. [RajaAmpatPos]
Kedatangan ratusan warga untuk menyampaikan aspirasinya terkait indenpendensi KPU dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat mendatang.
Kordinator aksi, Sartien Mambrasar mengatakan kehadiran mereka di Kantor KPU untuk menyampaikan aspirasi terkait indenpedensi KPU Raja Ampat. ”Kehadiran kami hari ini bagian dari masyarakat yang tidak terima atas indenpendensi KPU Raja Ampat,” kata Sartien Mambrasar saat berorasi.
KPU merupakan salah satu lembaga nasional yang mana pemangku tertinggi setara dengan kepala-kepala daerah.
”Jadi kami harap agar Ketua KPU jangan masuk angin, artinya seorang Ketua KPU harus di atas angin,” ujar Mambrassar sembari menegaskan
Bila perlu, teriak Mambrasar, KPU gertak itu pemerintah daerah sedikit biar mereka juga tahu diri. “Yang terpenting KPU berjalan dengan independen tanpa intervensi dari pihak-pihak tertentu, itu akan menjadi lebih baik untuk kita semua,”tegasnya.
Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat, Jamalia Tafalas, mengenai aksi damai menyampaikan aspirasi merupakan hal yang sah. Karena ini merupakan negara demokrasi untuk menyampaikan aspirasi.
Saat ditanyakan soal adanya teriakan dan desakan pada dirinya selaku Ketua KPU Raja Ampat, Jamalia mengungkap hal tersebut tidak ada masalah. Namun, perlu adanya pembuktian bahwa dirinya tidak indenpenden.
”Kalau soal aksi damai sah-sah saja karena itu merupakan hak demokrasi untuk menyampaikan aspirasi, tetapi saya juga punya hak, artinya silahkan anda membuktikan itu,” kilah Jamalia.
Mengenai perekrutan anggotan Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah dilakukan perekrutan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kita sudah sampaikan pada pemerintah, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sendiri mengatakan pengusulan PPS diusulkan Lurah atau kepala kampung,” ungkapnya kepada wartawan di ruang kerjanya, kemarin.
Mengenai tahapan Pilkada, terang Jamalia saat ini tahapan telah dimulai. “Soal ada dan tidaknya anggaran kami akan tetap berjalan sesuai dengan aturan, hanya saja untuk tahapan selanjutnya kami masih menunggu anggaran,” terang Jamalia.
Ditambahkan, KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu berharap dukungan penuh dari seluruh masyarakat Raja Ampat. Dimana, pada tahapan-tahapan berikutnya bisa berjalan lancar sesuai harapan kita semua demi suksesnya Pilkada calon Bupati dan Wakil Bupati, pada 9 desember 2015 mendatang.
Sesuai pantauan, massa yang menyampaikan aspirasi ratusan warga yang menggunakan kendaraan sekitar 10 truk. Massa yang hadir mambawa pamflet dan spanduk yang bertuliskan meminta indenpendensi KPU. Selain itu ada juga yang bertuliskan meminta Ketua KPU dicopot. [RajaAmpatPos]