Warga Merauke Keluhkan Kondisi Perekonomian Papua
pada tanggal
Monday 8 June 2015
MERAUKE - Meskipun Merauke sudah mulai berkembang dalam hal infrastruktur, namun secara keseluruhan kondisi perekonomian di Indonesia timur seperti Papua masih butuh pembangunan untuk menggerakkan roda perekonomian wilayahnya.
Selama ini, bahan-bahan kebutuhan pokok kecuali beras atau bahan kebutuhan lainnya harganya terlampau tinggi. Hal itu karena minimnya infrastruktur. Ongkos transportasi lebih mahal dan menyebabkan harga barang-barang melonjak.
Herman Anitoe Basik Basik, warga Merauke ini mengaku, baik Papua maupun Papua Barat masih membutuhkan dukungan pemerintah untuk menggenjot proyek-proyek infrastruktur.
Pria yang juga berprofesi sebagai kontraktor ini mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bisa lebih memperhatikan pembangunan infrastruktur Indonesia timur agar masyarakat dan wilayahnya berkembang.
"Harapan ke Jokowi, Pak Jokowi sebagai presiden lebih memperhatikan kita di Papua terutama infrastruktur," jelas dia di Merauke, Papua, Senin (8/6).
Pria yang juga pemilik perusahaan konstruksi PT Mandarin Papua ini menjelaskan, selama ini harga bahan-bahan pendukung pembangunan infrastruktur seperti pipa spiral dan rangka baja sangat mahal.
Selain karena memang harus membeli dari luar wilayah, pengiriman barang dari lokasi pembelian hingga Papua cukup terkendala. Ini membuat disparitas harga sangat tinggi.
"Yang dibeli pipa spiral dari Surabaya, rangka baja harus beli di Jakarta dan ada beberapa kelengkapan-kelengkapan lain. Sulit transportasi ke Jayapura. Transportasi di Merauke juga sulit. Bisa sehari semalam, berlubang dan rusak," terang dia.
Tak hanya jalan darat, Herman mengungkapkan, transportasi laut juta biayanya sangat mahal.
"Transportasi pakai kapal. Surabaya-Merauke Rp 21 juta, 20 feet dengan 23 ton muatannya, dari Surabaya sampai ke pelabuhan Merauke," katanya.
Herman menyebutkan, sejauh ini dirinya mengerjakan proyek-proyek APBN seperti pembangunan jalan, gedung, jembatan, dermaga, dan lain-lain.
Meski begitu, anggaran pemerintah tidaklah cukup untuk membiayai keseluruhan proyek-proyek yang ada. Butuh dukungan pendanaan dari luar. Selama ini, pembiayaan mayoritas dibantu dari pinjaman Bank Mandiri. Untuk keseluruhan proyek yang tengah digarap tadi, Bank Mandiri telah mengucurkan kreditnya sekitar Rp 10 miliar.
"Nilai proyek rata-rata kalau APBN paling rendah Rp 2 miliar, paling tinggi Rp 15 miliar. Saat ini yang sedang dikerjakan jalan dan jembatan dari balai sungai provinsi, termasuk lampu mercusuar. Pembuatan drainase, ada 2 paket dari APbN, nilainya Rp 4,7 miliar, 1 paket lagi Rp 7,5 miliar. Pemda uang hanya Rp 2 miliar," sebut dia.
Minimnya infrastruktur ini, kata Herman, membuat jalan-jalan tergenang saat hujan datang dan menghambat aktivitas.
"Kendala saat musim penghujan, jalan nggak mampu menampung air, badan jalan tenggelam, perlu dibuat banyak jembatan di sini," tandasnya. [Detik]
Selama ini, bahan-bahan kebutuhan pokok kecuali beras atau bahan kebutuhan lainnya harganya terlampau tinggi. Hal itu karena minimnya infrastruktur. Ongkos transportasi lebih mahal dan menyebabkan harga barang-barang melonjak.
Herman Anitoe Basik Basik, warga Merauke ini mengaku, baik Papua maupun Papua Barat masih membutuhkan dukungan pemerintah untuk menggenjot proyek-proyek infrastruktur.
Pria yang juga berprofesi sebagai kontraktor ini mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bisa lebih memperhatikan pembangunan infrastruktur Indonesia timur agar masyarakat dan wilayahnya berkembang.
"Harapan ke Jokowi, Pak Jokowi sebagai presiden lebih memperhatikan kita di Papua terutama infrastruktur," jelas dia di Merauke, Papua, Senin (8/6).
Pria yang juga pemilik perusahaan konstruksi PT Mandarin Papua ini menjelaskan, selama ini harga bahan-bahan pendukung pembangunan infrastruktur seperti pipa spiral dan rangka baja sangat mahal.
Selain karena memang harus membeli dari luar wilayah, pengiriman barang dari lokasi pembelian hingga Papua cukup terkendala. Ini membuat disparitas harga sangat tinggi.
"Yang dibeli pipa spiral dari Surabaya, rangka baja harus beli di Jakarta dan ada beberapa kelengkapan-kelengkapan lain. Sulit transportasi ke Jayapura. Transportasi di Merauke juga sulit. Bisa sehari semalam, berlubang dan rusak," terang dia.
Tak hanya jalan darat, Herman mengungkapkan, transportasi laut juta biayanya sangat mahal.
"Transportasi pakai kapal. Surabaya-Merauke Rp 21 juta, 20 feet dengan 23 ton muatannya, dari Surabaya sampai ke pelabuhan Merauke," katanya.
Herman menyebutkan, sejauh ini dirinya mengerjakan proyek-proyek APBN seperti pembangunan jalan, gedung, jembatan, dermaga, dan lain-lain.
Meski begitu, anggaran pemerintah tidaklah cukup untuk membiayai keseluruhan proyek-proyek yang ada. Butuh dukungan pendanaan dari luar. Selama ini, pembiayaan mayoritas dibantu dari pinjaman Bank Mandiri. Untuk keseluruhan proyek yang tengah digarap tadi, Bank Mandiri telah mengucurkan kreditnya sekitar Rp 10 miliar.
"Nilai proyek rata-rata kalau APBN paling rendah Rp 2 miliar, paling tinggi Rp 15 miliar. Saat ini yang sedang dikerjakan jalan dan jembatan dari balai sungai provinsi, termasuk lampu mercusuar. Pembuatan drainase, ada 2 paket dari APbN, nilainya Rp 4,7 miliar, 1 paket lagi Rp 7,5 miliar. Pemda uang hanya Rp 2 miliar," sebut dia.
Minimnya infrastruktur ini, kata Herman, membuat jalan-jalan tergenang saat hujan datang dan menghambat aktivitas.
"Kendala saat musim penghujan, jalan nggak mampu menampung air, badan jalan tenggelam, perlu dibuat banyak jembatan di sini," tandasnya. [Detik]