Aksi Demo Damai Masyarakat dan Mahasiswa Tolikara di Kejaksaan Tingga Papua Dinilai Tidak Tepat
pada tanggal
Sunday 5 July 2015
KOTA JAYAPURA - Rencana aksi demo damai yang mengatasnamakan dari Aliansi Pegerakan Masyarakat Peduli Pembangunan Kabupaten Tolikara (APMPPKT) dan Himpunan Mahasiswa Pelajar Tolikara (HMPT) ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua yang akan berlangsung pada Kamis (2/7) tidak sesuai prosedural yang berlaku. Sehingga diharapkan agar tidak membuat konflik hanya karena di tunggangi oleh oknum elit politik.
Anggota Komisi I DPR Papua, Orwan Tolly Wonne bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM mengaku kaget ketika adanya organisasi yang mengatasnamakan organisasi APMPPKT di Kota Jayapura untuk melakukan aksi demo damai ke Kejati Papua.
“Ketika saya melihat surat rencana aksi demo damai yang mereka layangkan ke Polda Papua ternyata tidak sesuai prosedur, yang seharusnya mereka melakukan aksi demo damai ke DPR Papua selaku perwakilan rakyat sebagai tempat penyaluran aspirasi rakyat,” kata Orwan Tolly Wonne kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (1/7).
Menurutnya, setiap pendapat yang datang dari masyarakat tidak dilarang, selagi mereka sesuai prosedur yang ada. Namun aksi demo damai yang mereka tunjukan ke Kejati Papua itu tidak benar dan tidak pas untuk dilakukan.
“Menyampaikan aspirasi itu kan ada tempatnya. Saya selaku anggota DPR Papua dari dapil Tolikara seharusnya mereka datang menyampaikan aspirasi ke DPR Papua agar aspirasi mereka kami jaring dan sampaikan kepada pimpinan. Kalau memang ada kesalahan akan kita panggil pihak-pihak yang terkait. Tapi kalau tidak datang ke DPR Papua maka tidak menghargai lembaga DPR yang menampung aspirasi rakyat dan sama saja menciptakan konflik di tanah Papua,” cetusnya.
Untuk itu, Orwan Tolly Wonne meminta kepada pihak Polda Papua agar tidak mengeluarkan ijin kepada organsasi yang mengatasnamakan AMPPKT.
“Kalau tidak ada ijin, maka Polda dalam hal ini Polres Jayapura Kota untuk tidak memberikan ijin melakukan aksi demo damai. Kalau melakukan aksi demo harus diarahkan ke DPR Papua sebagai perwakilan rakyat karena kami dipilih untuk rakyat bukan untuk orang lain,” tandas Orwan.
Ia menduga bahwa ada kelompok-kelompok yang tidak jelas, atau elit-elit politik yang bermain sehingga mereka memanfaatkan untuk melakukan aksi demo ke Kejati Papua dengan mengatasnamakan organisasi APMPPKT dan mahasiswa AMPT.
“Jangan menciptakan konflik hanya karena elit-elit politik. Tolikara dalam kondisi aman, jangan ada pihak ketiga memanfaatkan. Saya melihat tidak ada penanggungjawab mereka karena saya sudah mengecek langsung ke Intelakm Polda Papua. Jadi kami melihat organisasi APMPPKT hanya dimanfaatkan oleh elit politik sehingga polisi harus melakukan tindakan tegas dan harus bubarkan,” pintanya.
Pihaknya juga mempertanyakan organisasi yang mengatasnamakan Aliansi Pergerakan Masyarakat Peduli Pembangunan Kabupaten Tolikara APMPPKT ini. “Organisasi APMPPKT perlu dicek legilitas ke organisasian mereka.
“Apakah mereka sudah terdaftar apa belum. Kalau belum berarti mereka dianggal illegal dan patut dibubarkan oleh pihak kepolisian,” tandasnya.
Pada kesempatan itu, Orwan meminta kepada para Mahasiswa/I sebagai agen perubahan dan pembangunan masa depan Tolikara tidak terjeremus dengan ajakan kelompok-kelompok yang menciptakan konflik. Mereka harus tekun belajar untuk menimbang ilmu demi masa depan mereka bukan ikut dan diajak oleh elit-elit politik.
“Mahasiwa perlu waspada karena bisa saja dikambinghitamkan demi kepentingan mereka,” tutup Orwan Tolly Wonne. [PasifikPos]
Anggota Komisi I DPR Papua, Orwan Tolly Wonne bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM mengaku kaget ketika adanya organisasi yang mengatasnamakan organisasi APMPPKT di Kota Jayapura untuk melakukan aksi demo damai ke Kejati Papua.
“Ketika saya melihat surat rencana aksi demo damai yang mereka layangkan ke Polda Papua ternyata tidak sesuai prosedur, yang seharusnya mereka melakukan aksi demo damai ke DPR Papua selaku perwakilan rakyat sebagai tempat penyaluran aspirasi rakyat,” kata Orwan Tolly Wonne kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (1/7).
Menurutnya, setiap pendapat yang datang dari masyarakat tidak dilarang, selagi mereka sesuai prosedur yang ada. Namun aksi demo damai yang mereka tunjukan ke Kejati Papua itu tidak benar dan tidak pas untuk dilakukan.
“Menyampaikan aspirasi itu kan ada tempatnya. Saya selaku anggota DPR Papua dari dapil Tolikara seharusnya mereka datang menyampaikan aspirasi ke DPR Papua agar aspirasi mereka kami jaring dan sampaikan kepada pimpinan. Kalau memang ada kesalahan akan kita panggil pihak-pihak yang terkait. Tapi kalau tidak datang ke DPR Papua maka tidak menghargai lembaga DPR yang menampung aspirasi rakyat dan sama saja menciptakan konflik di tanah Papua,” cetusnya.
Untuk itu, Orwan Tolly Wonne meminta kepada pihak Polda Papua agar tidak mengeluarkan ijin kepada organsasi yang mengatasnamakan AMPPKT.
“Kalau tidak ada ijin, maka Polda dalam hal ini Polres Jayapura Kota untuk tidak memberikan ijin melakukan aksi demo damai. Kalau melakukan aksi demo harus diarahkan ke DPR Papua sebagai perwakilan rakyat karena kami dipilih untuk rakyat bukan untuk orang lain,” tandas Orwan.
Ia menduga bahwa ada kelompok-kelompok yang tidak jelas, atau elit-elit politik yang bermain sehingga mereka memanfaatkan untuk melakukan aksi demo ke Kejati Papua dengan mengatasnamakan organisasi APMPPKT dan mahasiswa AMPT.
“Jangan menciptakan konflik hanya karena elit-elit politik. Tolikara dalam kondisi aman, jangan ada pihak ketiga memanfaatkan. Saya melihat tidak ada penanggungjawab mereka karena saya sudah mengecek langsung ke Intelakm Polda Papua. Jadi kami melihat organisasi APMPPKT hanya dimanfaatkan oleh elit politik sehingga polisi harus melakukan tindakan tegas dan harus bubarkan,” pintanya.
Pihaknya juga mempertanyakan organisasi yang mengatasnamakan Aliansi Pergerakan Masyarakat Peduli Pembangunan Kabupaten Tolikara APMPPKT ini. “Organisasi APMPPKT perlu dicek legilitas ke organisasian mereka.
“Apakah mereka sudah terdaftar apa belum. Kalau belum berarti mereka dianggal illegal dan patut dibubarkan oleh pihak kepolisian,” tandasnya.
Pada kesempatan itu, Orwan meminta kepada para Mahasiswa/I sebagai agen perubahan dan pembangunan masa depan Tolikara tidak terjeremus dengan ajakan kelompok-kelompok yang menciptakan konflik. Mereka harus tekun belajar untuk menimbang ilmu demi masa depan mereka bukan ikut dan diajak oleh elit-elit politik.
“Mahasiwa perlu waspada karena bisa saja dikambinghitamkan demi kepentingan mereka,” tutup Orwan Tolly Wonne. [PasifikPos]