Dana Pelaksanaan Pemilukada di Nabire Siap Dialokasikan
pada tanggal
Wednesday 29 July 2015
NABIRE – Dana pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Nabire yang serentak dilaksanakan tahun 2015 dengan beberapa daerah lain ini siap dan tidak jadi masalah serta dana ada dan cukup. Untuk itu pihak penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), pihak Panwaslu dan juga dana pengamanan (PAM) tak perlu kuatir.
Hal ini seperti diterangkan Penjabat Bupati Nabire Sendius Wonda, SH.,M.Si kepada media ini Selasa (28/7) , usai membuka kegiatan seminar dan lokakarya Papua tanah damai di Aula Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire.
Terkait dana Pilkada ini, diakuinya, juga telah melakukan upaya keras untuk segera pula diselesaikan secara keseluruhan. Dan menyangkut hal ini penjabat bupati juga telah berkoordinasi dengan pihak DPRD Nabire agar dana Pilkada ini dapat dialokasi dengan baik.
“Saya selaku penjabat bupati, telah berupaya untuk menyelesaikan menyangkut dana Pilkada ini. Dan dana Pilkada ini pemerintah daerah berupaya agar segera dapat dikucurkan seluruhnya. Terkait ini saya juga telah mengejar agar pimpinan dewan dalam hal ini ketua DPRD Nabire untuk segera dilantik agar bisa segera pula dibahas bersama dewan,” tandasnya.
Ditambahkan Sendius, ketika media ini mempertanyakan terkait himbau dan harapan selaku bupati Nabire, tegasnya, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan menyangkut Pilkada ini, pertama calon-calon kandidat harus jelas baik yang didukung dari Partai Politik (Parpol) maupun melalui jalu independen / perseorangan. Jangan korbankan masyarakat untuk kepentingan pribada atau kelompoknya.
Khusus terkait dukungan Parpol, perlu diketahui soal dukungan harus sesuai Surat Keputusan (SK) bukan hanya rekomendasi.
“SK dukungan Parpol itu harus mulai dari daerah sampai pusat, artinya dari pengurus Parpol baik itu di tingkat DPC, DPW dan DPP harus ada dan lengkap. Kami tidak harapkan sampai terjadi gesekan antar pendukung dan bagi kandidat harus dapat memahami ini secara baik, jangan memprovokasi ataupun membuat masyarakat binggung,” terangnya.
Hal kedua, untuk pihak penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Pihak penyelenggara harus mentaati, memengang dan melaksanakan aturan yang ada dengan baik.
Jangan KPU dan Panwas malah mendukung kandidat, karena ini sangat berbahaya, sehingga netralitas dan profesionalitas penyelenggara Pilkada harus benar-benar dijaga dan dilakukan dengan baik.
“Saya juga berharap kepada KPU khususnya ketika melakukan verifikasi ataupun nantinya menetapkan pasangan calon kandidat dapat mendukung aturan dengan tegas. Jangan membelok atau keluar dari rel aturan yang ada.
Selaku penjabat bupati, dirinya mengharapkan pelaksanaan Pilkda Nabire yang dilaksanakan serentak dengan beberapa daerah lain di Indonesia ini semua pihak harus bisa mengawal dan mengamankan dengan baik, agar pelaksanaan Pilkada serentak ini dapat berjalan aman, damai, tenang dan sukses tentunya serta dapat menghasilkan pemimpin daerah ini lima tahun mendatang.
“Saya menghimbau kepada masyarakat untuk dapat menjaga keamanan, hukumnya saya katakan wajib. Dan masyarakat dapat mengunakan hal politiknya dengan baik. Silakan ketika melakukan waita atau pernyataan dukungan terhadap calon kandidat, tapi harus damai dan menjaga daerah secara bersama-sama,” imbuhnya. [PapuaPosNabire]
Hal ini seperti diterangkan Penjabat Bupati Nabire Sendius Wonda, SH.,M.Si kepada media ini Selasa (28/7) , usai membuka kegiatan seminar dan lokakarya Papua tanah damai di Aula Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire.
Terkait dana Pilkada ini, diakuinya, juga telah melakukan upaya keras untuk segera pula diselesaikan secara keseluruhan. Dan menyangkut hal ini penjabat bupati juga telah berkoordinasi dengan pihak DPRD Nabire agar dana Pilkada ini dapat dialokasi dengan baik.
“Saya selaku penjabat bupati, telah berupaya untuk menyelesaikan menyangkut dana Pilkada ini. Dan dana Pilkada ini pemerintah daerah berupaya agar segera dapat dikucurkan seluruhnya. Terkait ini saya juga telah mengejar agar pimpinan dewan dalam hal ini ketua DPRD Nabire untuk segera dilantik agar bisa segera pula dibahas bersama dewan,” tandasnya.
Ditambahkan Sendius, ketika media ini mempertanyakan terkait himbau dan harapan selaku bupati Nabire, tegasnya, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan menyangkut Pilkada ini, pertama calon-calon kandidat harus jelas baik yang didukung dari Partai Politik (Parpol) maupun melalui jalu independen / perseorangan. Jangan korbankan masyarakat untuk kepentingan pribada atau kelompoknya.
Khusus terkait dukungan Parpol, perlu diketahui soal dukungan harus sesuai Surat Keputusan (SK) bukan hanya rekomendasi.
“SK dukungan Parpol itu harus mulai dari daerah sampai pusat, artinya dari pengurus Parpol baik itu di tingkat DPC, DPW dan DPP harus ada dan lengkap. Kami tidak harapkan sampai terjadi gesekan antar pendukung dan bagi kandidat harus dapat memahami ini secara baik, jangan memprovokasi ataupun membuat masyarakat binggung,” terangnya.
Hal kedua, untuk pihak penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Pihak penyelenggara harus mentaati, memengang dan melaksanakan aturan yang ada dengan baik.
Jangan KPU dan Panwas malah mendukung kandidat, karena ini sangat berbahaya, sehingga netralitas dan profesionalitas penyelenggara Pilkada harus benar-benar dijaga dan dilakukan dengan baik.
“Saya juga berharap kepada KPU khususnya ketika melakukan verifikasi ataupun nantinya menetapkan pasangan calon kandidat dapat mendukung aturan dengan tegas. Jangan membelok atau keluar dari rel aturan yang ada.
Selaku penjabat bupati, dirinya mengharapkan pelaksanaan Pilkda Nabire yang dilaksanakan serentak dengan beberapa daerah lain di Indonesia ini semua pihak harus bisa mengawal dan mengamankan dengan baik, agar pelaksanaan Pilkada serentak ini dapat berjalan aman, damai, tenang dan sukses tentunya serta dapat menghasilkan pemimpin daerah ini lima tahun mendatang.
“Saya menghimbau kepada masyarakat untuk dapat menjaga keamanan, hukumnya saya katakan wajib. Dan masyarakat dapat mengunakan hal politiknya dengan baik. Silakan ketika melakukan waita atau pernyataan dukungan terhadap calon kandidat, tapi harus damai dan menjaga daerah secara bersama-sama,” imbuhnya. [PapuaPosNabire]