Koalisi Pembela HAM Tapol Napol Tuding Pemerintah Tidak Perhatikan Penerima Grasi
pada tanggal
Sunday 12 July 2015
"Presiden Jokowi sudah berikan grasi kepada lima tapol/napol di Lapas Abepura, tapi hingga hari ini atau tiga bulan berlalu belum juga diperhatikan atau diberikan dukungan biaya kesehatan, rumah, pendidikan dan modal usaha, seperti yang dijanjikan pemerintah," kata Matius Murib, aktibis pembela HAM Independen yang tergabung dalam koalisi HAM Tapol Napol Papua di Kota Jayapura, Kamis (9/7).
Pernyataan Matius Murib itu disampaikan pada jumpa pers yang dihadiri oleh Marinus Yaung, akademisi Uncen, Peneas Lokbere dari Bersatu Untuk Keadilan, Paulus Asipalek aktivis Papua, Paul Mambrasar dari Elsham dan Apotnagolik E Lokobal mewakili eks tapol napol penerima grasi dari Presiden Jokowi.
Ia mengemukakan, kondisi kesehatan tiga orang eks narapidana politik Papua yaitu Apotnagolik Lokobal, Jafray Murib dan Kimanus Wenda masih harus dirawat intensif pihak medis demi memulihkan kondisi kesehatan yang dialami selama menjalani hukuman penjara.
"Tetapi terbentur dengan pembiayaan hingga saat ini. Konsep negara hadir yang dikampanyekan Presiden Jokowi untuk Papua harus segera diimplementasikan dalam bentuk bantuan kemanusian buat para mantan tahanan politik demi memulihkan martabat, harga diri dan nilai kemanusian para mantan tapol dan napol," katanya.
Hanya saja, lanjut dia, realita pascapemberian grasi selama tiga bulan belakangan ini masih jauh dari harapan penghormatan dan penghargaan terhadap nilai kemanusian orang Papua.
Akibatnya timbul pertanyaan apatis bagaimana dengan nasib 57 orang tahanan politik di Papua, yang juga termasuk bagian dari 100 lebih orang tahanan politik yang masih ditahan dalam Llembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia yang rencana Presiden Jokowi mau bebaskan dengan diberi grasi atau amnesti.
"Dari situasi seperti yang digambarkan diatas, kami mendesak pemerintah, agar egera menjamin kesehatan dan keamanan narapidana politik di tanah Papua."
Grasi adalah kebijakan pengampunan oleh presiden yang tidak didukung dengan aturan, sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera merealisasikan janji mereka di depan tahanan politik saat pemberian grasi kepada mereka.
"Kami mengutuk keras politik pencitraan dan keuntungan materi pihak-pihak tertentu di balik pemberian grasi Presiden Jokowi. Gubernur Provinsi Papua untuk memfasilitasi semua kebutuhan narapidana politik Papua," katanya.
Ia menegaskan, seharusnya Presiden Jokowi mengeluarkan surat Amnesti atau permintaan maaf kepada semua tahanan Politik di Indonesia.
"Kami himbau masyarakat luas, silakan saksikan tayangan Metro TV lewat program `Kick Andy` tentang kesaksian narapidana politik Papua dan pembela HAM, pada besok Jumat 10 Juni pukul 22.00 WIT dan Minggu, 12 Juli 2015, pukul 15.05 WIT terkait kebijakan grasi presiden dan pertanggungjawabannya," katanya. [Antara]