Partai Hanura Minta DPRD Audit Bank Papua
pada tanggal
Sunday 12 July 2015
KOTA JAYAPURA - Fraksi Hanura di DPR Papua meminta dilakukannya audit khusus kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, akibat berbagai masalah yang terjadi di bank milik Pemprov itu.
"Audit khusus itu perlu dilakukan sehingga masyarakat dan pemilik saham tidak ragu menyimpan dananya di bank tersebut", kata Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR Papua, Yan Mandenas, di Jayapura, Selasa.
Dikatakannya, masalah yang melilit BPD Papua itu antara lain dugaan tunggakan pajak ke negara yang mencapai Rp 200 miliar serta kredit macet.
Dengan dilakukannya audit khusus maka diharapkan masalah tersebut dapat segera ditangani sehingga BPD Papua dapat memberi kontribusi lebih baik kepada daerah, katanya.
"Kami sudah menyampaikan masalah tersebut pada rapat paripurna DPRP Papua dengan agenda pembahasan LKPJ Gubernur Papua tahun 2014, terkait pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2014, Senin malam (6/7)," aku Mandenas yang juga Ketua Partai Hanura Papua.
Menurutnya, Pemprov Papua hendaknya tidak bermain-main dengan masalah tersebut sehingga harus segera diselesaikan dan diklarifikasi kepada publik dengan dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Selain masalah tunggakan pajak dan kredit macet di BPD Papua, kata politisi hanura itu, dalam rapat paripurna, fraksinya juga meminta agar rekruitmen direksi BPD Papua dilakukan secara transparan dan yang duduk benar-benar profesional.
Sementara itu Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal yang ditemui terpisah mengaku, Pemprov Papua akan terus memantau penyelesaian permasalahan yang terjadi di BPD Papua yang kepemilikannya mayoritas pemrov dan kabupaten/kota se tanah Papua.
Manajemen harus dapat mengelola dengan baik sehingga keberadaannya benar-benar memberi manfaat, tidak saja kepada pemegang saham, tetapi juga masyarakat di tanah Papua, harap Wagub Tinal. [Antara]
"Audit khusus itu perlu dilakukan sehingga masyarakat dan pemilik saham tidak ragu menyimpan dananya di bank tersebut", kata Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR Papua, Yan Mandenas, di Jayapura, Selasa.
Dikatakannya, masalah yang melilit BPD Papua itu antara lain dugaan tunggakan pajak ke negara yang mencapai Rp 200 miliar serta kredit macet.
Dengan dilakukannya audit khusus maka diharapkan masalah tersebut dapat segera ditangani sehingga BPD Papua dapat memberi kontribusi lebih baik kepada daerah, katanya.
"Kami sudah menyampaikan masalah tersebut pada rapat paripurna DPRP Papua dengan agenda pembahasan LKPJ Gubernur Papua tahun 2014, terkait pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2014, Senin malam (6/7)," aku Mandenas yang juga Ketua Partai Hanura Papua.
Menurutnya, Pemprov Papua hendaknya tidak bermain-main dengan masalah tersebut sehingga harus segera diselesaikan dan diklarifikasi kepada publik dengan dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Selain masalah tunggakan pajak dan kredit macet di BPD Papua, kata politisi hanura itu, dalam rapat paripurna, fraksinya juga meminta agar rekruitmen direksi BPD Papua dilakukan secara transparan dan yang duduk benar-benar profesional.
Sementara itu Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal yang ditemui terpisah mengaku, Pemprov Papua akan terus memantau penyelesaian permasalahan yang terjadi di BPD Papua yang kepemilikannya mayoritas pemrov dan kabupaten/kota se tanah Papua.
Manajemen harus dapat mengelola dengan baik sehingga keberadaannya benar-benar memberi manfaat, tidak saja kepada pemegang saham, tetapi juga masyarakat di tanah Papua, harap Wagub Tinal. [Antara]