Belum Dilantik, Anggota DPRD Mimika Terpilih Gelar Mogok Makan
pada tanggal
Sunday 23 August 2015
KOTA JAYAPURA – Belum dilantik selama sembilan bulan setelah Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2014 lalu, puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terpilih Kabupaten Mimika periode 2014-2019 melakukan aksi mogok makan dan unjuk rasa di halaman kantor Gubernur Provinsi Papua, Senin (2/8), mereka menuntut agar segera dilantik.
Dalam unjuk rasa tersebut puluhan massa juga membawa spanduk bertuliskan "Presiden dan Mendagri segera menyelesaikan DPRD Kabupaten Mimika" dan "DPRD terpilih Kabupaten Mimika Mogok Makan sampai ada keputusan Gubernur".
Tuntutan mereka, meminta Gubernur Papua agar segera keluarkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Mimika sesuai dengan surat KPUD Mimika nomot 06/KPU-MMK/031.434172/VII/2015 tentang pemberhentian DPRD Mimika periode 2009-2014 dan pengangkatan anggota DPRD Mimika terpilih periode 2014-2019.
Kedua, mereka meminta Gubernur Papua agar segera keluarkan surat keputusan tentang pengangkatan anggota DPRD Mimika, sesuai peraturan pemerintah no 16 tahun 2010 tentang pemerintah daerah pasal 4 ayat 2, tanpa melalui rekomendasi dari Bupati Mimika.
Ketiga, mereka meminta Gubernur Papua segera beri sanksi kepada oknum-oknum yang sengaja menghalang-halangi pelantikan anggota DPRD Mimika terpilih periode 2014-2019. Dan yang terakhir, mereka meminta Gubernur Papua berikan kepastian tanggal pelantikan anggota DPRD Mimika terpilih, pihaknya tak akan balik ke Mimika sebelum ada kepastian dari Gubernur Papua.
Salah satu anggota DPRD Mimika terpilih dari partai Gerindra, Elminus Mong mengatakan, saat ini dirinya bersama puluhan anggota DPRD Mimika terpilih harap pelantikan dilakukan di Kota Jayapura, bukan di Kabupaten Mimika, karena kewenangan Bupati Mimika sudah habis.
“Karena surat-surat dari provinsi Papua yang telah disampaikan ke Bupati Mimika, bahkan juga radiogram berapa kali dikirim, juga tidak di indahkan. Kami minta 35 anggota DPRD Mimika yang terpilih dilantik di sini,” kata Elminus yang didampingi rekan-rekan anggota DPRD Mimika terpilih, Senin (03/08/2015).
Sembilan bulan lamanya setelah melakukan Pileg di Kabupaten Mimika dan dirinya bersama puluhan rekan-rekan lainnya yang telah dipilih rakyat untuk duduk di bangku DPRD Mimika terus bersabar menunggu pelantikan mereka.
“Di mimika kasihan, kalau kami bergerak di mimika sampai di PT Freeport, semua orang nanti pusing, tapi kami mengerti bahwa kami ikut aturan yang ada. Kemudian Bupati Mimika bukan berkantor di Mimika tetapi berkantor di Jakarta, pelayanan pemerintah itu dari Jakarta,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Antonius Kemong, dari partai PKPI anggota DPRD Mimika terpilih mengaku hingga saat ini mereka berdiri di halaman kantor Gubernur Papua, belum dilantik. Menurutnya, permasalahan yang berhubungan dengan proses hukum, semuanya sudah selesai, bahkan masalah yang mereka hadapi ini telah dibawa ke Jakarta dan telah di kaji.
“Surat Keputusan yang di keluarkan direkomendasikan KPU Pusat untuk menjadi dasar pelantikan DPRD Mimika adalah SK 17, dan itu telah dilakukan, bahkan di depan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, sudah dilakukan tanggal 1 Juni lalu. Dan saya pikir itu adalah akhir dari pertarungan yang selama ini kami lakukan,” tegas Antonius.
Menurutnya, saat ini tugas pemerintah daerah (Pemda) Mimika yang melakukan pelantikan, Dalam hal ini Bupati Mimika seharusnya mengeluarkan surat rekomendesai untuk dilakukan pelantikan.
“Tapi Bupati tidak lakukan, tetapi ada Undang-undang menjamin, kalau dari Pemda Kabupaten Kota tidak keluarkan surat rekomendasi, Gubernur sebenarnya bisa ambil alih,” ujarnya.
Sementara, Sekda Provinsi Papua, Hery Dosinaen saat menerima puluhan massa tersebut mengaku akan berkomunikasi dengan Bupati Mimika terkait pelantikan yang belum juga dilakukan.
Esok, Selasa (04/08/2015) pihaknya akan melakukan pertemuan dengan puluhan anggota DPRD Mimika terpilih di ruang kerjanya. Dirinya mengaku, pihaknya telah menyurati Bupati Mimika dan mengirim radiogram untuk meminta surat pengantar pelantikan anggota DPRD terpilih tersebut.
“Besok saya akan kumpulkan anggota DPRD Mimika terpilih dan melakukan rapat, setelah ini saya akan kontak Bupati Mimika soal ini,” kata Hery. [CendanaNews]
Dalam unjuk rasa tersebut puluhan massa juga membawa spanduk bertuliskan "Presiden dan Mendagri segera menyelesaikan DPRD Kabupaten Mimika" dan "DPRD terpilih Kabupaten Mimika Mogok Makan sampai ada keputusan Gubernur".
Tuntutan mereka, meminta Gubernur Papua agar segera keluarkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Mimika sesuai dengan surat KPUD Mimika nomot 06/KPU-MMK/031.434172/VII/2015 tentang pemberhentian DPRD Mimika periode 2009-2014 dan pengangkatan anggota DPRD Mimika terpilih periode 2014-2019.
Kedua, mereka meminta Gubernur Papua agar segera keluarkan surat keputusan tentang pengangkatan anggota DPRD Mimika, sesuai peraturan pemerintah no 16 tahun 2010 tentang pemerintah daerah pasal 4 ayat 2, tanpa melalui rekomendasi dari Bupati Mimika.
Ketiga, mereka meminta Gubernur Papua segera beri sanksi kepada oknum-oknum yang sengaja menghalang-halangi pelantikan anggota DPRD Mimika terpilih periode 2014-2019. Dan yang terakhir, mereka meminta Gubernur Papua berikan kepastian tanggal pelantikan anggota DPRD Mimika terpilih, pihaknya tak akan balik ke Mimika sebelum ada kepastian dari Gubernur Papua.
Salah satu anggota DPRD Mimika terpilih dari partai Gerindra, Elminus Mong mengatakan, saat ini dirinya bersama puluhan anggota DPRD Mimika terpilih harap pelantikan dilakukan di Kota Jayapura, bukan di Kabupaten Mimika, karena kewenangan Bupati Mimika sudah habis.
“Karena surat-surat dari provinsi Papua yang telah disampaikan ke Bupati Mimika, bahkan juga radiogram berapa kali dikirim, juga tidak di indahkan. Kami minta 35 anggota DPRD Mimika yang terpilih dilantik di sini,” kata Elminus yang didampingi rekan-rekan anggota DPRD Mimika terpilih, Senin (03/08/2015).
Sembilan bulan lamanya setelah melakukan Pileg di Kabupaten Mimika dan dirinya bersama puluhan rekan-rekan lainnya yang telah dipilih rakyat untuk duduk di bangku DPRD Mimika terus bersabar menunggu pelantikan mereka.
“Di mimika kasihan, kalau kami bergerak di mimika sampai di PT Freeport, semua orang nanti pusing, tapi kami mengerti bahwa kami ikut aturan yang ada. Kemudian Bupati Mimika bukan berkantor di Mimika tetapi berkantor di Jakarta, pelayanan pemerintah itu dari Jakarta,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Antonius Kemong, dari partai PKPI anggota DPRD Mimika terpilih mengaku hingga saat ini mereka berdiri di halaman kantor Gubernur Papua, belum dilantik. Menurutnya, permasalahan yang berhubungan dengan proses hukum, semuanya sudah selesai, bahkan masalah yang mereka hadapi ini telah dibawa ke Jakarta dan telah di kaji.
“Surat Keputusan yang di keluarkan direkomendasikan KPU Pusat untuk menjadi dasar pelantikan DPRD Mimika adalah SK 17, dan itu telah dilakukan, bahkan di depan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, sudah dilakukan tanggal 1 Juni lalu. Dan saya pikir itu adalah akhir dari pertarungan yang selama ini kami lakukan,” tegas Antonius.
Menurutnya, saat ini tugas pemerintah daerah (Pemda) Mimika yang melakukan pelantikan, Dalam hal ini Bupati Mimika seharusnya mengeluarkan surat rekomendesai untuk dilakukan pelantikan.
“Tapi Bupati tidak lakukan, tetapi ada Undang-undang menjamin, kalau dari Pemda Kabupaten Kota tidak keluarkan surat rekomendasi, Gubernur sebenarnya bisa ambil alih,” ujarnya.
Sementara, Sekda Provinsi Papua, Hery Dosinaen saat menerima puluhan massa tersebut mengaku akan berkomunikasi dengan Bupati Mimika terkait pelantikan yang belum juga dilakukan.
Esok, Selasa (04/08/2015) pihaknya akan melakukan pertemuan dengan puluhan anggota DPRD Mimika terpilih di ruang kerjanya. Dirinya mengaku, pihaknya telah menyurati Bupati Mimika dan mengirim radiogram untuk meminta surat pengantar pelantikan anggota DPRD terpilih tersebut.
“Besok saya akan kumpulkan anggota DPRD Mimika terpilih dan melakukan rapat, setelah ini saya akan kontak Bupati Mimika soal ini,” kata Hery. [CendanaNews]