Lurah Sempan Keluhkan Pengerjaan Proyek Fisik Tanpa Koordinasi
pada tanggal
Sunday 13 September 2015
TIMIKA (MIMIKA) – Para kontraktor yang mengerjakan proyek dari Pemerintah Daerah di Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru diharapkan dapat memberikan pemberitahuan terkait kegiatan mereka kepada pemerintah kelurahan.
Hal ini ditegaskan Lurah Sempan, Lukas Muyapa SE, pada Jumat (11/9), dengan menyatakan pihaknya hingga saat ini tidak mendapatkan konfirmasi langsung dari para kontraktor. Termasuk para proyek pembuatan tailing pada jalan-jalan di beberapa titik di wilayahnya.
“Selama ini ada beberapa proyek-proyek tailing jalan yang berjalan tanpa ada pemberitahuan kepada kami,” ujar dia kepada Salam Papua.
Ditegaskan proyek pembangunan yang seharusnya melibatkan pemerintah kelurahan ini berjalan tanpa ada komunikasi. Sehingga pihaknya tidak dapat menentukan apakan pengerjaan proyek tersebut sesuai dengan rancangan yang dimiliki pihaknya ataukan tidak.
“Kami tidak tahu apakah kontraktor yang mengerjakan hal itu merupakan bagian dari usulan proyek dari kelurahan atau bukan. Sehingga kami hingga sekarang belum ada koordinasi yang jelas, baik koordinasi dari dinas maupun kontraktor tersebut. Apakah rogram-program yang dilaksanakan selama ini merupakan hasil dari usulan kami dalam musyawarah kelurahan, musyawarah distrik dan kemudian diputuskan di musyawarah daerah kabupaten atau bukan, kami tidak dapat pastikan,” papar dia panjang lebar.
Dikatakan selama tiga tahun dirinya memimpin Kelurahan Sempan, ia belum mendapatkan pemberitahuan dari dinas–dinas, terkait proyek pembangunan fisik maupun non-fisik di wilayahnya.
“Sama sekali tidak ada koordinasi yang berjalan lancar antara mereka dengan kami. Mulai dari 2013 yang belum ada kegiatan proyek sama sekali, kemudian pada 2014 ketika mulai ada satu dua proyek yang berjalan hingga pada tahun ini yang sudah berjalan beberapa proyek tapi tidak ada koordinasi kerja sama sekali dengan kami,” ungkapnya.
Malahan beberapa proyek yang dilakukan oleh pemerintah melalui kontraktor-kontraktor tersebut berjalan tanpa pernah ada pemberitahuan kepada kelurahan yang selama ini telah mengusulkan proyek-proyek pembangunan pada titik-titik yang selama ini dikerjakan.
“Sayangnya kalau itu memang hasil musrembang yang diusulkan kami, tapi tidak diberitahukan kepada kami, sebagai kepala lurah saya hanya prihatin. Sebab seharusnya mereka memberitahukan proyek ini kepada kami sehingga berjalan pada awal proyek dengan tidak ada masalah, dan akhiri proyek juga tanpa ada masalah, sehingga kami dan masyarakat dapat merasakan apa arti pembangunan yang selama ini diharapkan,” jelasnya.
Ia mengakui, masyarakat di Kelurahan Sempan tidak mempermasalahkan proyek tersebut untuk tujuan-tujuan tertentu, yang menjadi harapan dari pihaknya hanyalah koordinasi dari pemerintah dan kontraktor itu kepada pemerintah kelurahan sehingga dapat dicatat dan diketahui oleh semua pihak.
“Sebab yang terjadi selama ini, ketika proyek itu berjalan dan saat kontraktornya hadapi masalah. Mereka biasanya lari, sehingga wilayah kami pada proyek-proyek pembangunan berikutnya dapat dianggap bermasalah dan tidak dapat diberikan proyek pembangunan lagi,” jelas dia.
Lurah Sempan ini juga menegaskan masyarakat selama ini dapat melihat bahwa ada proyek-proyek tertentu berjalan tanpa ada pengawasan. Bukti yang dapat dijelaskan, menurut dia diantaranya adalah jalan pribadi yang dibangun menjadi jalan umum sehingga hanya menguntungkan segelintir warga saja, bukan warga secara keseluruhan di RT tersebut.
“Salah satunya adalah pengerjaan jalan yang tailingnya berjalan hingga masuk ke halaman rumah-rumah warga tertentu, sedangkan jalan ke rumah tersebut buntu. Sedangkan pelaksanaan proyek itu untuk membuat jalan tembus dari jalan Yos Sudarso ke samping Asrama Lanal. Proyek itu merupakan proyek umum dari pemerintah daerah, bukan untuk kepentingan pribadi sehingga ada permintaan-permintaan khusus untuk membuat jalan masuk kedalam halaman-halaman rumah tertentu,” ujarnya dengan menyayangkan, “Proyek-proyek yang merugikan seperti inilah yang saya minta melalu kesempatan ini, agar pemerintah dapat lihat perbuatan mereka, sebab kontraktor-kontraktor seperti ini harusnya tidak lagi dipercayakan oleh dinas-dinas terkait.”
Ditegaskan, wilayah pemekaran yang digabung dari Kelurahan Inauga dan Kelurahan Koperapoka ini meminta pemerintah untuk jeli melihat kontraktor yang mengerjakan proyek selama ini. Sehingga pada pengerjaan pembangunan berikutnya mereka tidak lagi dipakai. Sebab masyarakat sangat mengharapkan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan fasilitas umum yang harus berjalan adil, sehingga semua masyarakat di wilayah itu dapat merasakannya bersama bukan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu saja.
“Sebab hingga sekarang ini kami tidak tahu, manakah proyek yang menjadi usulan kami, dan mana yang menjadi proyek dari pemerintah kabupaten. Mana yang sudah terjawab dari hasil musyawarah itu dan mana yang belum, itu yang hingga sekarang kami belum tahu,” tukasnya. [SalamPapua]
Hal ini ditegaskan Lurah Sempan, Lukas Muyapa SE, pada Jumat (11/9), dengan menyatakan pihaknya hingga saat ini tidak mendapatkan konfirmasi langsung dari para kontraktor. Termasuk para proyek pembuatan tailing pada jalan-jalan di beberapa titik di wilayahnya.
“Selama ini ada beberapa proyek-proyek tailing jalan yang berjalan tanpa ada pemberitahuan kepada kami,” ujar dia kepada Salam Papua.
Ditegaskan proyek pembangunan yang seharusnya melibatkan pemerintah kelurahan ini berjalan tanpa ada komunikasi. Sehingga pihaknya tidak dapat menentukan apakan pengerjaan proyek tersebut sesuai dengan rancangan yang dimiliki pihaknya ataukan tidak.
“Kami tidak tahu apakah kontraktor yang mengerjakan hal itu merupakan bagian dari usulan proyek dari kelurahan atau bukan. Sehingga kami hingga sekarang belum ada koordinasi yang jelas, baik koordinasi dari dinas maupun kontraktor tersebut. Apakah rogram-program yang dilaksanakan selama ini merupakan hasil dari usulan kami dalam musyawarah kelurahan, musyawarah distrik dan kemudian diputuskan di musyawarah daerah kabupaten atau bukan, kami tidak dapat pastikan,” papar dia panjang lebar.
Dikatakan selama tiga tahun dirinya memimpin Kelurahan Sempan, ia belum mendapatkan pemberitahuan dari dinas–dinas, terkait proyek pembangunan fisik maupun non-fisik di wilayahnya.
“Sama sekali tidak ada koordinasi yang berjalan lancar antara mereka dengan kami. Mulai dari 2013 yang belum ada kegiatan proyek sama sekali, kemudian pada 2014 ketika mulai ada satu dua proyek yang berjalan hingga pada tahun ini yang sudah berjalan beberapa proyek tapi tidak ada koordinasi kerja sama sekali dengan kami,” ungkapnya.
Malahan beberapa proyek yang dilakukan oleh pemerintah melalui kontraktor-kontraktor tersebut berjalan tanpa pernah ada pemberitahuan kepada kelurahan yang selama ini telah mengusulkan proyek-proyek pembangunan pada titik-titik yang selama ini dikerjakan.
“Sayangnya kalau itu memang hasil musrembang yang diusulkan kami, tapi tidak diberitahukan kepada kami, sebagai kepala lurah saya hanya prihatin. Sebab seharusnya mereka memberitahukan proyek ini kepada kami sehingga berjalan pada awal proyek dengan tidak ada masalah, dan akhiri proyek juga tanpa ada masalah, sehingga kami dan masyarakat dapat merasakan apa arti pembangunan yang selama ini diharapkan,” jelasnya.
Ia mengakui, masyarakat di Kelurahan Sempan tidak mempermasalahkan proyek tersebut untuk tujuan-tujuan tertentu, yang menjadi harapan dari pihaknya hanyalah koordinasi dari pemerintah dan kontraktor itu kepada pemerintah kelurahan sehingga dapat dicatat dan diketahui oleh semua pihak.
“Sebab yang terjadi selama ini, ketika proyek itu berjalan dan saat kontraktornya hadapi masalah. Mereka biasanya lari, sehingga wilayah kami pada proyek-proyek pembangunan berikutnya dapat dianggap bermasalah dan tidak dapat diberikan proyek pembangunan lagi,” jelas dia.
Lurah Sempan ini juga menegaskan masyarakat selama ini dapat melihat bahwa ada proyek-proyek tertentu berjalan tanpa ada pengawasan. Bukti yang dapat dijelaskan, menurut dia diantaranya adalah jalan pribadi yang dibangun menjadi jalan umum sehingga hanya menguntungkan segelintir warga saja, bukan warga secara keseluruhan di RT tersebut.
“Salah satunya adalah pengerjaan jalan yang tailingnya berjalan hingga masuk ke halaman rumah-rumah warga tertentu, sedangkan jalan ke rumah tersebut buntu. Sedangkan pelaksanaan proyek itu untuk membuat jalan tembus dari jalan Yos Sudarso ke samping Asrama Lanal. Proyek itu merupakan proyek umum dari pemerintah daerah, bukan untuk kepentingan pribadi sehingga ada permintaan-permintaan khusus untuk membuat jalan masuk kedalam halaman-halaman rumah tertentu,” ujarnya dengan menyayangkan, “Proyek-proyek yang merugikan seperti inilah yang saya minta melalu kesempatan ini, agar pemerintah dapat lihat perbuatan mereka, sebab kontraktor-kontraktor seperti ini harusnya tidak lagi dipercayakan oleh dinas-dinas terkait.”
Ditegaskan, wilayah pemekaran yang digabung dari Kelurahan Inauga dan Kelurahan Koperapoka ini meminta pemerintah untuk jeli melihat kontraktor yang mengerjakan proyek selama ini. Sehingga pada pengerjaan pembangunan berikutnya mereka tidak lagi dipakai. Sebab masyarakat sangat mengharapkan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan fasilitas umum yang harus berjalan adil, sehingga semua masyarakat di wilayah itu dapat merasakannya bersama bukan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu saja.
“Sebab hingga sekarang ini kami tidak tahu, manakah proyek yang menjadi usulan kami, dan mana yang menjadi proyek dari pemerintah kabupaten. Mana yang sudah terjawab dari hasil musyawarah itu dan mana yang belum, itu yang hingga sekarang kami belum tahu,” tukasnya. [SalamPapua]