Bappeda dan BPS Diminta Tingkatkan Koordinasi
pada tanggal
Tuesday 13 October 2015
KOTA JAYAPURA - Pemprov Papua meminta kepada Bappeda dan BPS agar saling berkoordinasi secara horisontal, vertikal dan diagonal ke semua pemangku kepentingan yang bekerja dalam memberikan informasi data, terutama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Sekda Papua, TEA. Hery Dosinaen, S.IP MKP mengatakan, perlu dilakukan koordinasi antara dua instansi ini harus semua data dalam satu kesatuan.
"Jangan BPS dengan informasi data yang lain, dari kabupaten dengan data yang lain, dan dari povinsi dengan data yang lain, tetapi semua dalam satu kesatuan yang utuh," kata Hery Dosinaen usai meresmikan Gedung Pusat Data, di Jayapura, Kamis (8/10).
Lebih lanjut, kata Hery, data merupakan informasi yang sangat penting dalam rangka pengambilan kebijakan, dan tentunya validasi data berdasarkan realitas dan objekvitas menjadi catatan penting yang harus diperhatikan.
Selain itu, di era keterbukaan informasi dan lain sebagainya, tuntutan masyarakat yang begitu kuat, dinamika pemerintahan dan dinamika kehidupan masyarakat yang sangat kompleks menuntut timbal balik dari pemerintah dalam hal pelayanan.
"Tentunya berdasarkan asas Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat yang baik pula," jelasnya.
Dosinaen juga menambahkan, sejauh ini terkadang semua pihak dalam menyususn rencana kegiatan atas dasar keinginan ketimbang atas dasar kebutuhan. Kebutuhan ini pula lebih objektif dan reel ketika berdasarkan pada data yang jelas dan valid.
"Terkdang penyusunan anggaran sering kali markup karena tidak didukung oleh data yang jelas. Gubernur dan wakil gubernur selalu mengingatkan dalam penyelenggaraan Pemerintah kita juga telah membentuk struktur organisasi yang menunjang pemerintahan, yakni unit layanan pengadaan dan UPTD," ungkapnya.
Diharapkan dengan adanya gedung pusat data semua pimpinan SKPD bersinergi dan tentunya memberikan informasi dan menyiapkan data yang jelas, objektif dan terukur.
"Semua program kegiatan harus jelas sehingga Pemerintah provinsi dengan berbagai kebijakan memberikan
kepercayaan kepada Pemerintah daerah dan juga tentunya data-data yang jelas dan terukur harus diterima dari semua kabupaten/kota merupakan satu data yang utuh.
Disamping itu, Hery juga meminta kepala Bappeda untuk menyusun rencana kegiatan agar semua kabupaten/kota wajib memberikan data yang jelas.
"Dengan begitu Papua dalam angka bisa terekspos ke dunia nasional maupun internasional," ujarnya. [Dharapos]
Sekda Papua, TEA. Hery Dosinaen, S.IP MKP mengatakan, perlu dilakukan koordinasi antara dua instansi ini harus semua data dalam satu kesatuan.
"Jangan BPS dengan informasi data yang lain, dari kabupaten dengan data yang lain, dan dari povinsi dengan data yang lain, tetapi semua dalam satu kesatuan yang utuh," kata Hery Dosinaen usai meresmikan Gedung Pusat Data, di Jayapura, Kamis (8/10).
Lebih lanjut, kata Hery, data merupakan informasi yang sangat penting dalam rangka pengambilan kebijakan, dan tentunya validasi data berdasarkan realitas dan objekvitas menjadi catatan penting yang harus diperhatikan.
Selain itu, di era keterbukaan informasi dan lain sebagainya, tuntutan masyarakat yang begitu kuat, dinamika pemerintahan dan dinamika kehidupan masyarakat yang sangat kompleks menuntut timbal balik dari pemerintah dalam hal pelayanan.
"Tentunya berdasarkan asas Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat yang baik pula," jelasnya.
Dosinaen juga menambahkan, sejauh ini terkadang semua pihak dalam menyususn rencana kegiatan atas dasar keinginan ketimbang atas dasar kebutuhan. Kebutuhan ini pula lebih objektif dan reel ketika berdasarkan pada data yang jelas dan valid.
"Terkdang penyusunan anggaran sering kali markup karena tidak didukung oleh data yang jelas. Gubernur dan wakil gubernur selalu mengingatkan dalam penyelenggaraan Pemerintah kita juga telah membentuk struktur organisasi yang menunjang pemerintahan, yakni unit layanan pengadaan dan UPTD," ungkapnya.
Diharapkan dengan adanya gedung pusat data semua pimpinan SKPD bersinergi dan tentunya memberikan informasi dan menyiapkan data yang jelas, objektif dan terukur.
"Semua program kegiatan harus jelas sehingga Pemerintah provinsi dengan berbagai kebijakan memberikan
kepercayaan kepada Pemerintah daerah dan juga tentunya data-data yang jelas dan terukur harus diterima dari semua kabupaten/kota merupakan satu data yang utuh.
Disamping itu, Hery juga meminta kepala Bappeda untuk menyusun rencana kegiatan agar semua kabupaten/kota wajib memberikan data yang jelas.
"Dengan begitu Papua dalam angka bisa terekspos ke dunia nasional maupun internasional," ujarnya. [Dharapos]