Pemprov Papua Diminta Beli Saham PT Freeport Indonesia
pada tanggal
Saturday 17 October 2015
KOTA JAYAPURA - Pemerintah Provinsi Papua terus didesak dari berbagai pihak termasuk Fraksi Demokrat DPR Papua untuk segera membeli sebagian saham PT. Freeport Indonesia yang mau di jual atau divestasi.
Anggota fraksi Demokrat DPR Papua, Carolus Bolly mengatakan, pihaknya bersama seluruh masyarakat Papua punya pikiran dan perasaan yang sama, bahwa ingin Pemprov Papua diberikan kesempatan yang lebih puas dalam penyertaan saham PT. Freeport.
“Sehingga dalam penghitungan royalti maupun penentuan strategis terkait kepengurusan Freeport kita bisa punya andil untuk berbicara disitu," ungkapnya kepada wartawan di Jayapura, Senin (12/10).
Kalau segi keuangan, lanjut Bolly, Pemprov Papua masih sulit untuk bisa mengambil alih sebagian saham freeport, namun setidaknya masih ada opsi lain yang bisa dilakukan bila pusat memberikan kesempatan.
"Kita bicara, kita share, yang penting kasih kesempatan dulu, buka dulu ruang itu. Masa ruang itu lebih diutamakan dibuka kepada pengusaha dari pada kepada Pemprov Papua. Kita lihat kemampuan keuangan kita dulu, tapi penyertaan saham itu tidak harus dalam fresh money, bisa deal-deal lain," jelasnya.
Selain di beri kesempatan untuk membeli saham freeport, tambah Carolus, Papua juga harus dilibatkan dalam proses pembicaraan kontrak karya perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.
“Yang pasti bahwa Papua ingin dalam perpanjangan kontrak karya nanti tentu harus ada kemajuan-kemajuan yang lebih signifikan dibanding pada masa yang lalu, karena kontrak karya ini puluhan tahun berlakunya, kalau dari sekarang kita tidak diikut sertakan dengan baik tentu itu akan memberikan kerugian bagi kita semua,” bebernya.
Ditegaskannya, fraksi Demokrat DPR Papua terus melobi ke DPR RI agar hal-hal tersebut bisa juga diperjuangkan, terutama oleh anggota yang merupakan perwakilan asal Papua. “Kita terus melakukan lobi ke Pemerintah pusat di mana Demokrat Papua tidak punya hubungan kemitraan langsung dengan kementrian di pusat,” terangnya.
Sehingga anggota DPR dan DPD RI perwakilan Papua ini seabgai corong yang seharusnya ikut bersama-sama seiring seirama dengan Pemprov Papua maupun kita di DPR. [Dharapos]
Anggota fraksi Demokrat DPR Papua, Carolus Bolly mengatakan, pihaknya bersama seluruh masyarakat Papua punya pikiran dan perasaan yang sama, bahwa ingin Pemprov Papua diberikan kesempatan yang lebih puas dalam penyertaan saham PT. Freeport.
“Sehingga dalam penghitungan royalti maupun penentuan strategis terkait kepengurusan Freeport kita bisa punya andil untuk berbicara disitu," ungkapnya kepada wartawan di Jayapura, Senin (12/10).
Kalau segi keuangan, lanjut Bolly, Pemprov Papua masih sulit untuk bisa mengambil alih sebagian saham freeport, namun setidaknya masih ada opsi lain yang bisa dilakukan bila pusat memberikan kesempatan.
"Kita bicara, kita share, yang penting kasih kesempatan dulu, buka dulu ruang itu. Masa ruang itu lebih diutamakan dibuka kepada pengusaha dari pada kepada Pemprov Papua. Kita lihat kemampuan keuangan kita dulu, tapi penyertaan saham itu tidak harus dalam fresh money, bisa deal-deal lain," jelasnya.
Selain di beri kesempatan untuk membeli saham freeport, tambah Carolus, Papua juga harus dilibatkan dalam proses pembicaraan kontrak karya perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.
“Yang pasti bahwa Papua ingin dalam perpanjangan kontrak karya nanti tentu harus ada kemajuan-kemajuan yang lebih signifikan dibanding pada masa yang lalu, karena kontrak karya ini puluhan tahun berlakunya, kalau dari sekarang kita tidak diikut sertakan dengan baik tentu itu akan memberikan kerugian bagi kita semua,” bebernya.
Ditegaskannya, fraksi Demokrat DPR Papua terus melobi ke DPR RI agar hal-hal tersebut bisa juga diperjuangkan, terutama oleh anggota yang merupakan perwakilan asal Papua. “Kita terus melakukan lobi ke Pemerintah pusat di mana Demokrat Papua tidak punya hubungan kemitraan langsung dengan kementrian di pusat,” terangnya.
Sehingga anggota DPR dan DPD RI perwakilan Papua ini seabgai corong yang seharusnya ikut bersama-sama seiring seirama dengan Pemprov Papua maupun kita di DPR. [Dharapos]