164 Kampung di Kabupaten Manokwari Terima Dana Desa
pada tanggal
Monday 9 November 2015
MANOKWARI – Sebanyak 164 kampung di Kabupaten Manokwari telah menerima Dana Desa tahap pertama. Dana tahap I yang telah ditransfer sebesar 17 miliar atau 40 persen dari total Dana Desa tahun 2015 yakni Rp.45,5 miliar.
Pencairan dilakukan pada pertengahan September lalu. Meskipun terbilang cukup terlambat – seharusnya pencairan tahap I dilakukan pada April – Pemkab Manokwari masih optimis serapan Dana Desa akan bisa maksimal.
Karena itu, SILPA (sisa lebih perhitungan anggaran) yang mungkin terjadi pada penghujung tahun tidak boleh sampai menembus 30 persen dari keseluruhan dana.
"Kita optimis (serapan) 80 persen masih bisa. Dalam aturan, SILPA untuk Dana Desa itu maksimal 30 persen. Jadi ini sesegera mungkin dipertanggungjawabkan (tahap I), kemudian 40 persen lagi keluar lagi kemudian dipertanggungjawabkan. Berarti SILPA-nya sudah 20 persen jadi kurang dari angka maksimal," kata Wanto di Manokwari, beberapa hari lalu.
Dengan panduan APBD Kampung (APBD-Kam) serta pengawasan ketat dari Kepala Distrik, Wanto juga yakin kemungkinan penyalahgunaan Dana Desa akan kecil.
Apalagi selama ini telah dilakukan pelatihan serta sosialisasi yang diharapkan mampu memperkuat kapasitas para aparatur kampung dalam mengelola Dana Desa.
"Jadi saya sudah wanti-wanti, dana itu dibelanjakan sesuai dengan APBD-Kam, titik tidak pakai koma, " tandas mantan Lurah Andai ini.
Hampir seluruh kampung telah membelanjakan Dana Desa sesuai program dan kegiatan dalam APBD-Kam.
Di kampung Indisey distrik Prafi, menurut Kepala Kampung setempat, Purwanto kepada Cahaya Papua baru-baru ini, anggaran yang diterima dipergunakan untuk kegiatan infrastruktur berupa pengecoran jalan kampung, perbaikan kantor kampung serta sejumlah kegiatan fisik lainnya. [CahayaPapua]
Pencairan dilakukan pada pertengahan September lalu. Meskipun terbilang cukup terlambat – seharusnya pencairan tahap I dilakukan pada April – Pemkab Manokwari masih optimis serapan Dana Desa akan bisa maksimal.
Karena itu, SILPA (sisa lebih perhitungan anggaran) yang mungkin terjadi pada penghujung tahun tidak boleh sampai menembus 30 persen dari keseluruhan dana.
"Kita optimis (serapan) 80 persen masih bisa. Dalam aturan, SILPA untuk Dana Desa itu maksimal 30 persen. Jadi ini sesegera mungkin dipertanggungjawabkan (tahap I), kemudian 40 persen lagi keluar lagi kemudian dipertanggungjawabkan. Berarti SILPA-nya sudah 20 persen jadi kurang dari angka maksimal," kata Wanto di Manokwari, beberapa hari lalu.
Dengan panduan APBD Kampung (APBD-Kam) serta pengawasan ketat dari Kepala Distrik, Wanto juga yakin kemungkinan penyalahgunaan Dana Desa akan kecil.
Apalagi selama ini telah dilakukan pelatihan serta sosialisasi yang diharapkan mampu memperkuat kapasitas para aparatur kampung dalam mengelola Dana Desa.
"Jadi saya sudah wanti-wanti, dana itu dibelanjakan sesuai dengan APBD-Kam, titik tidak pakai koma, " tandas mantan Lurah Andai ini.
Hampir seluruh kampung telah membelanjakan Dana Desa sesuai program dan kegiatan dalam APBD-Kam.
Di kampung Indisey distrik Prafi, menurut Kepala Kampung setempat, Purwanto kepada Cahaya Papua baru-baru ini, anggaran yang diterima dipergunakan untuk kegiatan infrastruktur berupa pengecoran jalan kampung, perbaikan kantor kampung serta sejumlah kegiatan fisik lainnya. [CahayaPapua]