Dinas Ketahanan Pangan Diminta Petakan Wilayah Pangan
pada tanggal
Monday 2 November 2015
KOTA JAYAPURA - Sejauh ini, belum ada pemetaan wilayah terkait kebutuhan pangan di masyakarat, khususnya daerah pegunungan dan pantai. Hal tersebut ditegaskan Sekda Papua Hery Dosinaen dalam rangka Hari Pangan Sedunia (HPS) yang ke-35 di Provinsi Papua.
Disebutkan, momen tersebut dapat mendorong dinas terkait meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat dan stakeholder terhadap pentingnya penyediaan pangan yang cukup dan bergizi kepada masyarakat.
"Di Papua ada dua wilayah yaitu pantai dan gunung. Kebutuhan dasar kedua wilayah tersebut juga berbeda, yang di pantai andalannya sagu dan di gunung adalah umbi-umbian," kata Sekda di Jayapura, Sabtu (31/1).
Untuk mengkoordinir hal tersebut, lanjutnya, pihak Dinas Ketahanan Pangan menjadi tugas masing-masing pemerintah daerah, khususnya kabupaten dan kota yang ada dibawah pengawasan provinsi Papua.
"Bagaimana stakeholder dan SKPD terkait untuk melihat kebutuhan masyarakat terutama bahan makanan pokok dapat memadai untuk pemenuhan ekonomi masyarakat ini," ujar.
Menurutnya, pemangku kepentingan harus menyadari kondisi ekonomi di Indonesia, yang saat ini nilai tukar rupiah telah merosot, ditambahkan dengan harga barang yang begitu tinggi. Kesemua itu, lanjutnya, sangat berdampak terhadap tingkat daya beli masyarakat yang semakin lemah.
"Ini satu tugas atau kewajiban pemerintah yang dikoordinir oleh Dinas Ketahanan Pangan bagaimana menyiapkan pangan yang menjadi kebutuhan masyarakat," katanya.
Sehingga, dikatakan Sekda, HPS harus mampu menambah pengetahuan terutama sistem pertanian bioindustri, inovasi teknologi ramah lingkungan guna mendukung kemandirian pangan dan energi.
Sementara itu terkait hari ketahanan pangan, salah satu petani Keerom, Yuniah, mengaku dirinya selama ini tak pernah tahu hari besar seperti ketahanan pangan. Sejauh ini, menurutnya, pemerintah setempat selalu melakukan kegiatan hanya dalam bentuk ekspose mengekspose kegiatan mereka, dan memasukkan sejumlah masyarakat pilihan mereka.
"Kami yang disini, ada beberapa kelompok tani, sejauh ini jarang bantuan yang diberikan kepada kami karena jauh dari kantor Bupati, paling banyak bantuan diutamakan yang dekat-dekat kantor saja, mana kami tahu soal kebutuhan pangan, mana itu yang harus diutamakan," kata dia. [Cendananews]
Disebutkan, momen tersebut dapat mendorong dinas terkait meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat dan stakeholder terhadap pentingnya penyediaan pangan yang cukup dan bergizi kepada masyarakat.
"Di Papua ada dua wilayah yaitu pantai dan gunung. Kebutuhan dasar kedua wilayah tersebut juga berbeda, yang di pantai andalannya sagu dan di gunung adalah umbi-umbian," kata Sekda di Jayapura, Sabtu (31/1).
Untuk mengkoordinir hal tersebut, lanjutnya, pihak Dinas Ketahanan Pangan menjadi tugas masing-masing pemerintah daerah, khususnya kabupaten dan kota yang ada dibawah pengawasan provinsi Papua.
"Bagaimana stakeholder dan SKPD terkait untuk melihat kebutuhan masyarakat terutama bahan makanan pokok dapat memadai untuk pemenuhan ekonomi masyarakat ini," ujar.
Menurutnya, pemangku kepentingan harus menyadari kondisi ekonomi di Indonesia, yang saat ini nilai tukar rupiah telah merosot, ditambahkan dengan harga barang yang begitu tinggi. Kesemua itu, lanjutnya, sangat berdampak terhadap tingkat daya beli masyarakat yang semakin lemah.
"Ini satu tugas atau kewajiban pemerintah yang dikoordinir oleh Dinas Ketahanan Pangan bagaimana menyiapkan pangan yang menjadi kebutuhan masyarakat," katanya.
Sehingga, dikatakan Sekda, HPS harus mampu menambah pengetahuan terutama sistem pertanian bioindustri, inovasi teknologi ramah lingkungan guna mendukung kemandirian pangan dan energi.
Sementara itu terkait hari ketahanan pangan, salah satu petani Keerom, Yuniah, mengaku dirinya selama ini tak pernah tahu hari besar seperti ketahanan pangan. Sejauh ini, menurutnya, pemerintah setempat selalu melakukan kegiatan hanya dalam bentuk ekspose mengekspose kegiatan mereka, dan memasukkan sejumlah masyarakat pilihan mereka.
"Kami yang disini, ada beberapa kelompok tani, sejauh ini jarang bantuan yang diberikan kepada kami karena jauh dari kantor Bupati, paling banyak bantuan diutamakan yang dekat-dekat kantor saja, mana kami tahu soal kebutuhan pangan, mana itu yang harus diutamakan," kata dia. [Cendananews]