Lembaga Pemberdayaan Keagamaan Papua (LPKP) Ajak Masyarakat Ubah Sikap Konsumtif
pada tanggal
Friday 6 November 2015
KOTA JAYAPURA - Lembaga Pemberdayaan Keagamaan Papua (LPKP) terus berupaya untuk merubah cara pandang masyarakat asli Papua dari konsumtif menjadi produktif. Salah satunya dengan dilakukan pelatihan ekonomi kerakyatan berbasis umat.
Tujuannya adalah untuk menghasilkan individu, kelompok dan gereja yang bisa memiliki usaha ekonomi yang mapan dan dapat terus dikembangkan menjadi ekonomi kreatif dengan dukungan pelayanan dari gereja yang ada.
Direktur Eksekutif LPKP Papua, Benny Sweny menuturkan pelatihan yang saat ini dilakukan dari 7 sinode gereja di Papua ini terus dikembangkan untuk mengubah cara pandang berpikir yang lebih mengarah pada usaha ekonomi yang produktif .
Menurut Benny, kebiasaan yang berorientasi masalah yang lain, bisa difokuskan pada masalah ekonomi dengan cara pandang dan bertindak dalam mengelola keuangan yang ada. Pelatihan ini akan dilakukan terus menerus, tahun lalu, pelatihan dilakukan di Solo dan kami terus fokus untuk mengubah cara berpikir umat yang selalu menekankan pola konsumtif ke produktif.
“Contohnya uang yang diperoleh selama ini, untuk kebutuhan hidup sehari-hari, harus diubah untuk dipakai melakukan usaha produktif individu atau kelompok bahkan gereja itu sendiri,” jelas Benny kepada sejumlah wartawan dalam Pelatihan Pengembangan Ekonomi Jemaat, di Hotel Grand Abe, Kota Jayapura, Senin (2/11).
Terobosan untuk usaha ekonomi berbasis umat yang saat ini sudah banyak berjalan adalah penjualan kue dan roti, ternak babi, ayam ataupun menjual bensin eceran, tetapi harus dilakukan dalam strategi ekonomi pemberdayaan yang mengintervensi model pengembangan ekonomi yang berintegrasi dengan model pendidikan dan kesehatan.
“Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis umat juga dilakukan dengan pengembangan koperasi dengan usaha mini mart, ada juga pendirian klinik dan sekolah Paud. Pendekatan instutisional ini dilakukan dengan perencanaan, pendampingan dan pendanaan kepada umat,” ungkapnya.
Strategi lainnya adalah pendekatan ekonomi langsung kepada kelompok dan perorangan yang diberikan pelatihan dan pengembangan kemampuan analisa usaha pemasaran yang akan dihubungkan dengan pihak bak sebagai pemberi jaminan modal usaha yakni Bank Papua dan BNI.
“LPKP telah berkerjasama dengan dua bank ini dan nantinya kedua bank tersebut akan menyalurkan kredit atau modal usaha kepada umat di 7 sinode ini atau pihak gereja yang usahanya sudah siap. Tidak sulit untuk mendapatkan modal usaha. Caranya, ada jaminan dari pihak gereja, LPKP atau sinode dimana umatbernaung,” paparnya.
Beberapa usaha dari sinode juga sudah berjalan baik, diantaranya Numbay Mart milik GKI di depan Taman Imbi dan supermarket milik GIDI di Pos 7 Sentani. Ada juga klinik HIV/AIDS Walihole di Yoka yang dikelola oleh GKI.
“Besaran dana yang diberikan untuk pengembangan ini berkisar Rp3 milyar per tahun yang diberikan untuk setiap sinode. Pengembangan ekonomi berbasis umat saat ini masih dilakukan pada 3 daerah yakni Kota dan Kabupaten Jayapura serta Kabupaten Keerom. Kedepan akan dilakukan ke beberapa kebaupaten lainnya,” jelas Benny.
Assisten II Setda Provinsi Papua, Elly Loupatty dalam kegiatan tersebut menuturkan kebijakan yang diberikan oleh pemerintahan Gubernur Papua, Lukas Enembe dinilai sudah tepat sasaran untuk pengembangan ekonomi kerakyatan orang asli Papua. Begitupun dengan implementasi yang telah dilakukan oleh LPKP juga telah tepat sasaran.
“Orang asli Papua secara umum bukan memiliki karakter untuk berdagang dan pelatihan ini bukan untuk menggeser menjadi pedagang. Tetapi masyarakat asli Papua juga harus dilatih bagaimana menjadi pedagang yang sukses, salah satunya dengan latihan yang baik dan ketekunan serta kesabaran, maka kesuksesan memiliki daya jual tinggi pasti bisa diraih. Harapan kita, masyarakat asli Papua bisa lebih tekun dalam pengerjakan sesuatu hal,” ucapnya.
Maria Yarangga, salah satu pengusaha kelontongan yang telah mendapatkan modal usaha dari BNI atas kerja kerasnya itu, mengatakan, dirinya pun mengklaim untuk mendapatkan modal usaha dari bank sangat mudah. Hanya saja usaha yang dilakukan harus berjalan baik.
“Saat ini, usaha yang dilakukan kebanyakan mama Papua dan anak muda Papua lebih pada sulitnya pemasaran dan modal usaha. Setelah pelatihan ini diharapkan masyarakat asli Papua lebih mengerti pemasaran dan pembukuan dalam modal usaha. Yakinlah, jika usaha kita berjalan baik, dengan sendirinya bank mendatangi kita dan menawarkan modal usaha,” kata Maria. [papuaKita]
Tujuannya adalah untuk menghasilkan individu, kelompok dan gereja yang bisa memiliki usaha ekonomi yang mapan dan dapat terus dikembangkan menjadi ekonomi kreatif dengan dukungan pelayanan dari gereja yang ada.
Direktur Eksekutif LPKP Papua, Benny Sweny menuturkan pelatihan yang saat ini dilakukan dari 7 sinode gereja di Papua ini terus dikembangkan untuk mengubah cara pandang berpikir yang lebih mengarah pada usaha ekonomi yang produktif .
Menurut Benny, kebiasaan yang berorientasi masalah yang lain, bisa difokuskan pada masalah ekonomi dengan cara pandang dan bertindak dalam mengelola keuangan yang ada. Pelatihan ini akan dilakukan terus menerus, tahun lalu, pelatihan dilakukan di Solo dan kami terus fokus untuk mengubah cara berpikir umat yang selalu menekankan pola konsumtif ke produktif.
“Contohnya uang yang diperoleh selama ini, untuk kebutuhan hidup sehari-hari, harus diubah untuk dipakai melakukan usaha produktif individu atau kelompok bahkan gereja itu sendiri,” jelas Benny kepada sejumlah wartawan dalam Pelatihan Pengembangan Ekonomi Jemaat, di Hotel Grand Abe, Kota Jayapura, Senin (2/11).
Terobosan untuk usaha ekonomi berbasis umat yang saat ini sudah banyak berjalan adalah penjualan kue dan roti, ternak babi, ayam ataupun menjual bensin eceran, tetapi harus dilakukan dalam strategi ekonomi pemberdayaan yang mengintervensi model pengembangan ekonomi yang berintegrasi dengan model pendidikan dan kesehatan.
“Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis umat juga dilakukan dengan pengembangan koperasi dengan usaha mini mart, ada juga pendirian klinik dan sekolah Paud. Pendekatan instutisional ini dilakukan dengan perencanaan, pendampingan dan pendanaan kepada umat,” ungkapnya.
Strategi lainnya adalah pendekatan ekonomi langsung kepada kelompok dan perorangan yang diberikan pelatihan dan pengembangan kemampuan analisa usaha pemasaran yang akan dihubungkan dengan pihak bak sebagai pemberi jaminan modal usaha yakni Bank Papua dan BNI.
“LPKP telah berkerjasama dengan dua bank ini dan nantinya kedua bank tersebut akan menyalurkan kredit atau modal usaha kepada umat di 7 sinode ini atau pihak gereja yang usahanya sudah siap. Tidak sulit untuk mendapatkan modal usaha. Caranya, ada jaminan dari pihak gereja, LPKP atau sinode dimana umatbernaung,” paparnya.
Beberapa usaha dari sinode juga sudah berjalan baik, diantaranya Numbay Mart milik GKI di depan Taman Imbi dan supermarket milik GIDI di Pos 7 Sentani. Ada juga klinik HIV/AIDS Walihole di Yoka yang dikelola oleh GKI.
“Besaran dana yang diberikan untuk pengembangan ini berkisar Rp3 milyar per tahun yang diberikan untuk setiap sinode. Pengembangan ekonomi berbasis umat saat ini masih dilakukan pada 3 daerah yakni Kota dan Kabupaten Jayapura serta Kabupaten Keerom. Kedepan akan dilakukan ke beberapa kebaupaten lainnya,” jelas Benny.
Assisten II Setda Provinsi Papua, Elly Loupatty dalam kegiatan tersebut menuturkan kebijakan yang diberikan oleh pemerintahan Gubernur Papua, Lukas Enembe dinilai sudah tepat sasaran untuk pengembangan ekonomi kerakyatan orang asli Papua. Begitupun dengan implementasi yang telah dilakukan oleh LPKP juga telah tepat sasaran.
“Orang asli Papua secara umum bukan memiliki karakter untuk berdagang dan pelatihan ini bukan untuk menggeser menjadi pedagang. Tetapi masyarakat asli Papua juga harus dilatih bagaimana menjadi pedagang yang sukses, salah satunya dengan latihan yang baik dan ketekunan serta kesabaran, maka kesuksesan memiliki daya jual tinggi pasti bisa diraih. Harapan kita, masyarakat asli Papua bisa lebih tekun dalam pengerjakan sesuatu hal,” ucapnya.
Maria Yarangga, salah satu pengusaha kelontongan yang telah mendapatkan modal usaha dari BNI atas kerja kerasnya itu, mengatakan, dirinya pun mengklaim untuk mendapatkan modal usaha dari bank sangat mudah. Hanya saja usaha yang dilakukan harus berjalan baik.
“Saat ini, usaha yang dilakukan kebanyakan mama Papua dan anak muda Papua lebih pada sulitnya pemasaran dan modal usaha. Setelah pelatihan ini diharapkan masyarakat asli Papua lebih mengerti pemasaran dan pembukuan dalam modal usaha. Yakinlah, jika usaha kita berjalan baik, dengan sendirinya bank mendatangi kita dan menawarkan modal usaha,” kata Maria. [papuaKita]