DPRD Mimika Bentuk Tim Panja Untuk Pelelangan Anggaran 2016
pada tanggal
Tuesday 19 January 2016
TIMIKA (MIMIKA) - Ketua Komisi B, Christian Viktor Kabey mengatakan, pertemuan dengan pengusaha Papua yang ada di Timika membahas terkait proses pelelangan yang dimana para pengusaha Papua seolah-olah tidak mendapatkan keadilan. Sehingga dengan adanya pertemuan tersebut anggota DPRD akan membuat Tim Panitia Kerja (Panja) untuk mengawasi proses pelelangan anggaran tahun 2016.
"Mendengar hal ini kami mungkin akan dibuat Tim kerja Panja DPRD untuk mengawasai proses pelelangan anggaran tahun 2016 itu supaya ada keadilan," kata Viktor saat ditemui Timika eXpress diruang kerjanya, Jumat (15/1).
Lanjutnya, dengan hal seperti yang dikeluhkan para pengusaha, Dewan akan menindaklanjuti proses pelelangan dari awal hingga akhir, karena Dewan hanya bersifat mendengar aspirasi dan mendorong kepada pemerintah harus memperhatikan proses pelelangan yang harus adil , merata karena berpihakan kepada pengusaha Papua sudah jelas diperlakukan oleh sistem perubahan.
"Mereka datang kesini karena mereka merasa ketidakadilan terhadap proses pelelangan, padahal sudah jelas diatur dalam Pepres 84 tahun 2012 pelelangan dari pemerintahan itu harus ditujukan kepada pengusaha Papua Asli,"ungkapnya.
Harapannya, agar pemerintah daerah mau melihat hal itu, sehingga pengusaha Papua bisa merasakan keadilan dan tidak terjadi permasalahan untuk kedepannya. Hal ini sangat perlu dilakukan oleh pemerintah daerah.
"Kami akan sampaikan aspirasi ke pemerintah daerah untuk tindaklanjuti dan kami akan terus pantau proses pelelangan tahun ini,"tegasnya.(timex)
"Mendengar hal ini kami mungkin akan dibuat Tim kerja Panja DPRD untuk mengawasai proses pelelangan anggaran tahun 2016 itu supaya ada keadilan," kata Viktor saat ditemui Timika eXpress diruang kerjanya, Jumat (15/1).
Lanjutnya, dengan hal seperti yang dikeluhkan para pengusaha, Dewan akan menindaklanjuti proses pelelangan dari awal hingga akhir, karena Dewan hanya bersifat mendengar aspirasi dan mendorong kepada pemerintah harus memperhatikan proses pelelangan yang harus adil , merata karena berpihakan kepada pengusaha Papua sudah jelas diperlakukan oleh sistem perubahan.
"Mereka datang kesini karena mereka merasa ketidakadilan terhadap proses pelelangan, padahal sudah jelas diatur dalam Pepres 84 tahun 2012 pelelangan dari pemerintahan itu harus ditujukan kepada pengusaha Papua Asli,"ungkapnya.
Harapannya, agar pemerintah daerah mau melihat hal itu, sehingga pengusaha Papua bisa merasakan keadilan dan tidak terjadi permasalahan untuk kedepannya. Hal ini sangat perlu dilakukan oleh pemerintah daerah.
"Kami akan sampaikan aspirasi ke pemerintah daerah untuk tindaklanjuti dan kami akan terus pantau proses pelelangan tahun ini,"tegasnya.(timex)