Kepala Kampung di Lanny Jaya Keluhkan Pemotongan Dana Desa
pada tanggal
Friday 15 January 2016
KOTA JAYAPURA - Sejumlah Kepala Kampung di Kabupaten Lanny Jaya mengeluhkan dugaan adanya pemotongan (sunat-Red) terhadap Dana Desa oleh oknum pejabat di Pemkab Lanny Jaya yang bekerja sama dengan pihak Bank Papua sebagai bank penampung dan penyalur Dana Desa.
"dana desa adalah dana langsung dari pusat, program Presiden Jokowi, untuk Lanny Jaya kabarnya sekitar Rp 34 miliar lebih, kami lihat pembagiannya tidak merata ke kampung – kampung, tidak sesuai dengan juknisnya yang tiap kampung dapatkan alokasi yang sama dan merata", kata Tulir Jikwa yang mengaku sebagai Kepala Suku dan juga menjabat sebagai Kepala Kampung di salah satu kampung di Kabupaten Lanny Jaya.
Menurutnya kondisi tersebut di keluhkan oleh beberapa kepala kampung lainnya, bukan hanya dirinya saja.
"kalau tidak salah jumlah kampung yang ada di Lanny Jaya 342 kampung, seharusnya tiap kampung dapat Rp.300 – Rp 400 juta, tapi hanya dibagikan Rp 200 juta saja, bahkan ada yang kurang dari itu, dan yang sangat menyedihkan lagi ada beberapa kampung yang sama sekali tidak mendapatkan dana tersebut", kata Tulir Jikwa kepada sejumlah wartawan di Jayapura, Rabu (13/1/2016) petang.
Menurutnya dana desa di salurkan melalui Bank Papua Cabang Lanny Jaya, dimana para Kepala Kampung awalnya di suruh membuka rekening khusus, namun ternyata saat penyaluran, ada dugaan pemotongan dilakukan oleh pihak bank yang katanya atas perintah salah satu oknum pejabat di Lanny Jaya.
"ada laporan dari beberapa Kepala Kampung, bahwa yang diterima di Bank Papua tidak sesuai jumlah yang sudah ditentukan oleh Bupati, karena sudah dipotong, sehingga kami tidak puas dengan cara-cara itu, dana kampung yang dipotong itu dikemanakan, dan ini atas permintaan siapa, kenapa harus dipotong lagi sekian persen", kata Jikwa.
Anehnya lagi, kata Tilur Jikwa, ada kampung yang dapat dana lebih tapi ada kampung yang jumlahnya sangat kurang.
"Kalau memang dapat Rp 300 juta, itu harus dibagi Rp. 300 juta, dana seperti ini setiap tahunnya akan keluar, sehingga kami berharap agar dan-dana kampung yang disiapkan kedepannya itu dibagi secara merata. Jadi banyak masyarakat yang tidak puas dengan cara-cara itu, " ucapnya.
Terkait pemotongan tersebut, menurutnya sudah pernah ada rekan Kepala Kampung yang mempertanyakan langsung kepada staff Bank Papua, namun mendapatkan jawaban bahwa pemotongan memang dilakukan atas perintah salah satu pejabat di Lanny Jaya.
Untuk itu, ia juga mempertanyakan tindakan Bank Papua, bahkan ia mensinyalir ada unsure kerja sama antara pihak bank dengan oknum pejabat di maksud untuk memuluskan aksi sunat Dana Desa tersebut.
"Jadi kepala Bank Papua Lanny Jaya ini juga perlu dipertanyakan, menurutnya bila terbukti ada kerjasama staff Bank Papua dengan pejabat dimaksud, maka harus ada tindakan tegas dan bentuk pertanggung jawaban Kepala Cabang Bank Papua Lanny Jaya, dia harus dig anti kalau terlibat", katanya lagi.
Sekda Lanny Jaya, Chrisian Sohilait, ST, M.Si ketika di konfirmasi semalam melalui SMS tidak menjawab, di telepon juga tidak mengangkat telepon dari SULUH PAPUA.
Bank Papua ketika di konfirmasi melalui staff Humas di kantor pusat Bank Papua di Jakarta terkait tudingan itu hingga berita ini di muat tidak membalas SMS konfirmasi SULUH PAPUA juga. (SuluhPapua)
"dana desa adalah dana langsung dari pusat, program Presiden Jokowi, untuk Lanny Jaya kabarnya sekitar Rp 34 miliar lebih, kami lihat pembagiannya tidak merata ke kampung – kampung, tidak sesuai dengan juknisnya yang tiap kampung dapatkan alokasi yang sama dan merata", kata Tulir Jikwa yang mengaku sebagai Kepala Suku dan juga menjabat sebagai Kepala Kampung di salah satu kampung di Kabupaten Lanny Jaya.
Menurutnya kondisi tersebut di keluhkan oleh beberapa kepala kampung lainnya, bukan hanya dirinya saja.
"kalau tidak salah jumlah kampung yang ada di Lanny Jaya 342 kampung, seharusnya tiap kampung dapat Rp.300 – Rp 400 juta, tapi hanya dibagikan Rp 200 juta saja, bahkan ada yang kurang dari itu, dan yang sangat menyedihkan lagi ada beberapa kampung yang sama sekali tidak mendapatkan dana tersebut", kata Tulir Jikwa kepada sejumlah wartawan di Jayapura, Rabu (13/1/2016) petang.
Menurutnya dana desa di salurkan melalui Bank Papua Cabang Lanny Jaya, dimana para Kepala Kampung awalnya di suruh membuka rekening khusus, namun ternyata saat penyaluran, ada dugaan pemotongan dilakukan oleh pihak bank yang katanya atas perintah salah satu oknum pejabat di Lanny Jaya.
"ada laporan dari beberapa Kepala Kampung, bahwa yang diterima di Bank Papua tidak sesuai jumlah yang sudah ditentukan oleh Bupati, karena sudah dipotong, sehingga kami tidak puas dengan cara-cara itu, dana kampung yang dipotong itu dikemanakan, dan ini atas permintaan siapa, kenapa harus dipotong lagi sekian persen", kata Jikwa.
Anehnya lagi, kata Tilur Jikwa, ada kampung yang dapat dana lebih tapi ada kampung yang jumlahnya sangat kurang.
"Kalau memang dapat Rp 300 juta, itu harus dibagi Rp. 300 juta, dana seperti ini setiap tahunnya akan keluar, sehingga kami berharap agar dan-dana kampung yang disiapkan kedepannya itu dibagi secara merata. Jadi banyak masyarakat yang tidak puas dengan cara-cara itu, " ucapnya.
Terkait pemotongan tersebut, menurutnya sudah pernah ada rekan Kepala Kampung yang mempertanyakan langsung kepada staff Bank Papua, namun mendapatkan jawaban bahwa pemotongan memang dilakukan atas perintah salah satu pejabat di Lanny Jaya.
Untuk itu, ia juga mempertanyakan tindakan Bank Papua, bahkan ia mensinyalir ada unsure kerja sama antara pihak bank dengan oknum pejabat di maksud untuk memuluskan aksi sunat Dana Desa tersebut.
"Jadi kepala Bank Papua Lanny Jaya ini juga perlu dipertanyakan, menurutnya bila terbukti ada kerjasama staff Bank Papua dengan pejabat dimaksud, maka harus ada tindakan tegas dan bentuk pertanggung jawaban Kepala Cabang Bank Papua Lanny Jaya, dia harus dig anti kalau terlibat", katanya lagi.
Sekda Lanny Jaya, Chrisian Sohilait, ST, M.Si ketika di konfirmasi semalam melalui SMS tidak menjawab, di telepon juga tidak mengangkat telepon dari SULUH PAPUA.
Bank Papua ketika di konfirmasi melalui staff Humas di kantor pusat Bank Papua di Jakarta terkait tudingan itu hingga berita ini di muat tidak membalas SMS konfirmasi SULUH PAPUA juga. (SuluhPapua)