Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Tuesday, 14 June 2016

Eltinus Omaleng Belum Serahkan LKPJ ke DPRD Mimika

loading...
TIMIKA (MIMIKA) - Bupati Mimika, Provinsi Papua Eltinus Omaleng hingga kini belum menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2015 ke DPRD setempat lantaran masih menunggu kejelasan status keanggotaan dewan.

"Kami sudah siap serahkan LKPj 2015 ke DPRD, tapi sekarang status keanggotaan dewan kan belum jelas. Jadi, kita tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya," jelas Omaleng di Timika, Selasa.

Status 35 anggota DPRD Mimika yang dilantik berdasarkan SK KPU Mimika Nomor 1 tahun 2015 (mengacu pada SK KPU Mimika Nomor 17 tahun 2014) kini semakin tidak jelas.

Majelis hakim PTUN Jayapura pekan lalu menyatakan SK Gubernur Papua tentang pengangangkatan 35 anggota DPRD Mimika tersebut tidak sah alias batal.

Majelis hakim PTUN Jayapura menilai SK pengangkatan 35 anggota DPRD Mimika periode 2014-2019 yang sah yaitu SK KPU Mimika Nomor 16a tahun 2014.

Gugatan ke PTUN Jayapura itu dilakukan oleh sejumlah caleg terpilih yang namanya masuk dalam SK KPU Mimika Nomor 16a tahun 2014.

Bupati Omaleng mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi TUN di Makassar dalam waktu 14 hari pascaterbitnya keputusan majelis hakim PTUN Jayapura.

"Gubernur punya waktu 14 hari untuk menyatakan banding ke PT TUN di Makassar. Kalau dalam waktu 14 hari tidak banding, maka putusan PTUN Jayapura berkekuatan hukum tetap. Atas dasar itu, nanti kita ajukan nama-nama baru (sesuai SK KPU Mimika Nomor 16a) untuk dilantik menjadi anggota DPRD Mimika," jelas Omaleng.

Terkait polemik keanggotaan DPRD Mimika tersebut, anggota Komisi I DPR Papua Wilhelmus Pigai menyarankan agar semua pihak terkait perlu berembuk untuk menyelesaikan persoalan tersebut di luar jalur pengadilan.

"Kami sarankan sebaiknya para pihak terkait berembuk, tidak usah memperpanjang masalah ini melalui pengadilan. Kita semua harusnya bersyukur karena anggota DPRD Mimika kini sudah aktif setelah lebih dari satu tahun vakum. Kalau masalah ini masih saja dibawa ke pengadilan, nanti tidak selesai-selesai," kata Wilhelmus.

Politisi dari Partai Hanura itu meminta semua pihak di Mimika, terutama Bupati Eltinus Omaleng dan para caleg yang namanya masuk dalam SK KPU Mimika Nomor 16a tahun 2014 agar berjiwa besar.

"Toh waktu pelantikan pimpinan DPRD Mimika, saudara bupati Mimika juga hadir dan memberikan sambutan. Harusnya itu yang menjadi pegangan kita semua. Apalagi anggota dewan yang sekarang duduk sebagian besar merupakan anak-anak putra daerah. Mari kita sama-sama mendukung visi-misi bupati-wakil bupati Mimika untuk membangun daerah yang lebih baik ke depan," ujar Wilhelmus. (antara)

Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :