Dana Otonomi Khusus Papua Hingga 2016 Capai Rp59,51 Triliun
pada tanggal
Saturday 1 April 2017
KOTA JAYAPURA - Gubernur Papua, Lukas Enembe mengemukakan, dana otonomi khusus Papua sejak 2002 hingga 2016 mencapai Rp59,51 triliun dengan rincian Rp47,9 triliun dana khusus serta Rp11,2 triliun berupa tambahan infrastruktur.
"Pemberian dana Otsus Papua dari pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan pemenuhan infrastruktur dasar," ungkap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam sambutan dibacakan Asiten II Sekda Papua Ellia Loupatty, Kamis, pada pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan otonomi khusus Papua wilayah adat Saereri dan Meepago di Biak Numfor.
Ia mengatakan, tingkat kepatuhan kabupaten dan kota mengelola dana Otsus Papua sudah cukup baik Untuk realisasi di bidang pendidikan 26,71 persen, 20,35 untuk kesehatan, 22,93 untuk insfrastruktur, 16,3 persen untuk ekonomi kerakyatan.
"Kinerja program Otsus Papua belum maksimal, baru 64,95 persen sampai November 2016 dengan target 67,32 persen dan belum berhasil 32 persen," ujarnya.
Terhadap pandangan masyarakat terhadap transparansi di bidang Kesehatan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi, menurut gubernur, dinilai belum optimal karena masih di bawah 50 persen.
"Saya harapkan forum pemangku kepentingan adat untuk membahas tantangan dan kendala dihadapi untuk kesejahteraan orang asli Papua melalui Musrenbang Otsus Papua di Biak Numfor," katanya.
Selanjutnya ia meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di seluruh Papua menindaklanjuti Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) otonomi khusus (otsus) wilayah adat La Pago, yang dipusatkan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Kamis.
Dalam sambutan tertulis gubernur yang dibacakan Sekretaris Bappeda Papua Adolf Kambuaya pada Musrenbang Otsus Wilayah La Pago, di Kabupaten Jayawijaya, ia mengharapkan pemasalahan yang dihadapi dalam penerapan otsus di masing-masing kabupaten se-La Pago dibicarakan bersama agar memperoleh solusi.
"Saya tegaskan kepada kepala SKPD provinsi dan kabupaten untuk mencatat secara baik poin-poin yang dihasilkan dalam musyawarah otsus untuk dilaksanakan, terutama yang berkaitan dengan perbaikan taraf hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya orang asli Papua," ujarnya.
Ia mengharapkan musyawarah itu tidak sekedar menjadi pertemuan semata, melainkan dapat melahirkan kesepakatan baru untuk membangun masyarakat di wilayah adat tersebut.
"Secara khusus saya tegaskan kepada kepala Bappda kabupaten/kota agar program/kegiatan yang nantinya disepakati dalam Musrenbang Otsus harus diintegrasikan dengan hasil musrenbang RKPD kabupaten-kota," ujarnya.
Gubernur juga mengajak pemda setempat untuk membuktikan kepada seluruh pihak-pihak yang menilai otsus gagal bahwa dana otsus yang diberikan kepada Papua mampu dan membuahkan hasil positif di masyarakat.
"Melalui kegiatan Musrenbang Otsus 2017 saya mengharapkan kita mampu menjawab keraguan atau stigma-stigma tersebut," katanya.
Musrenbang Otsus berbasis wilayah ini dilaksanakan di lima wilayah adat Papua yakni Tabi di Jayapura, La Pago di Wamena, Saireri dan Meepago di Biak, dan Animha di Merauke. (antara)
"Pemberian dana Otsus Papua dari pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan pemenuhan infrastruktur dasar," ungkap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam sambutan dibacakan Asiten II Sekda Papua Ellia Loupatty, Kamis, pada pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan otonomi khusus Papua wilayah adat Saereri dan Meepago di Biak Numfor.
Ia mengatakan, tingkat kepatuhan kabupaten dan kota mengelola dana Otsus Papua sudah cukup baik Untuk realisasi di bidang pendidikan 26,71 persen, 20,35 untuk kesehatan, 22,93 untuk insfrastruktur, 16,3 persen untuk ekonomi kerakyatan.
"Kinerja program Otsus Papua belum maksimal, baru 64,95 persen sampai November 2016 dengan target 67,32 persen dan belum berhasil 32 persen," ujarnya.
Terhadap pandangan masyarakat terhadap transparansi di bidang Kesehatan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi, menurut gubernur, dinilai belum optimal karena masih di bawah 50 persen.
"Saya harapkan forum pemangku kepentingan adat untuk membahas tantangan dan kendala dihadapi untuk kesejahteraan orang asli Papua melalui Musrenbang Otsus Papua di Biak Numfor," katanya.
Selanjutnya ia meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di seluruh Papua menindaklanjuti Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) otonomi khusus (otsus) wilayah adat La Pago, yang dipusatkan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Kamis.
Dalam sambutan tertulis gubernur yang dibacakan Sekretaris Bappeda Papua Adolf Kambuaya pada Musrenbang Otsus Wilayah La Pago, di Kabupaten Jayawijaya, ia mengharapkan pemasalahan yang dihadapi dalam penerapan otsus di masing-masing kabupaten se-La Pago dibicarakan bersama agar memperoleh solusi.
"Saya tegaskan kepada kepala SKPD provinsi dan kabupaten untuk mencatat secara baik poin-poin yang dihasilkan dalam musyawarah otsus untuk dilaksanakan, terutama yang berkaitan dengan perbaikan taraf hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya orang asli Papua," ujarnya.
Ia mengharapkan musyawarah itu tidak sekedar menjadi pertemuan semata, melainkan dapat melahirkan kesepakatan baru untuk membangun masyarakat di wilayah adat tersebut.
"Secara khusus saya tegaskan kepada kepala Bappda kabupaten/kota agar program/kegiatan yang nantinya disepakati dalam Musrenbang Otsus harus diintegrasikan dengan hasil musrenbang RKPD kabupaten-kota," ujarnya.
Gubernur juga mengajak pemda setempat untuk membuktikan kepada seluruh pihak-pihak yang menilai otsus gagal bahwa dana otsus yang diberikan kepada Papua mampu dan membuahkan hasil positif di masyarakat.
"Melalui kegiatan Musrenbang Otsus 2017 saya mengharapkan kita mampu menjawab keraguan atau stigma-stigma tersebut," katanya.
Musrenbang Otsus berbasis wilayah ini dilaksanakan di lima wilayah adat Papua yakni Tabi di Jayapura, La Pago di Wamena, Saireri dan Meepago di Biak, dan Animha di Merauke. (antara)