Penyaluran Kartu Nelayan di Papua Lampaui Target
pada tanggal
Tuesday 4 April 2017
KOTA JAYAPURA - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua mengklaim telah melampaui target penyaluran kartu nelayan yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2016.
"Tugas yang diberikan KKP kepada DKP Papua adalah 10 ribu kartu nelayan, tapi kita sudah mencapai 11 ribu," ujar Kepala DKP papua FX. Mote, di Jayapura, Selasa.
Ia mengakui dari jumlah tersebut masih banyak nelayan yang belum memiliki kartu nelayan, dan hal tersebut lebih dikarenakan masalah infrastruktur di daerah yang masih banyak belum memiliki akses jaringan telekomunikasi yang baik.
"Nelayan Papua yang sudah memiliki kartu nelayan sekitar 11 ribu orang, itu tersebar di 13 kabupaten/kota. Jumlah tersebut masih jauh dari jumlah nelayan yang ada, mungkin 90 persen belum memiliki kartu nelayan," kata dia.
"Kendalanya karena di kabupaten bervariasi tergantung ketersediaan sarana komunikasi. Pendaftaran pembuatan kartu nelayan harus secara online," sambung Mote.
Namun dengan proses percepatan pembangunan yang digalakkan pemerintah pusat untuk Papua, ia meyakini dalam beberapa tahun ke depan seluruh nelayan Papua sudah memiliki kartu tersebut.
Dia menjelaskan di kabupaten/kota sudah banyak nelayan yang menyadari manfaat kartu nelayan. Seperti untuk mengakses BBM di SPBN, lalu biaya pendidikan bagi anaknya, kemudian mereka mendapat asuransi.
"Pemberian bantuan juga hanya diberikan kepada pemegang kartu nelayan dan pemegang kartu nelayan bisa membuat sertifikat tanah secara gratis," katanya. (antara)
"Tugas yang diberikan KKP kepada DKP Papua adalah 10 ribu kartu nelayan, tapi kita sudah mencapai 11 ribu," ujar Kepala DKP papua FX. Mote, di Jayapura, Selasa.
Ia mengakui dari jumlah tersebut masih banyak nelayan yang belum memiliki kartu nelayan, dan hal tersebut lebih dikarenakan masalah infrastruktur di daerah yang masih banyak belum memiliki akses jaringan telekomunikasi yang baik.
"Nelayan Papua yang sudah memiliki kartu nelayan sekitar 11 ribu orang, itu tersebar di 13 kabupaten/kota. Jumlah tersebut masih jauh dari jumlah nelayan yang ada, mungkin 90 persen belum memiliki kartu nelayan," kata dia.
"Kendalanya karena di kabupaten bervariasi tergantung ketersediaan sarana komunikasi. Pendaftaran pembuatan kartu nelayan harus secara online," sambung Mote.
Namun dengan proses percepatan pembangunan yang digalakkan pemerintah pusat untuk Papua, ia meyakini dalam beberapa tahun ke depan seluruh nelayan Papua sudah memiliki kartu tersebut.
Dia menjelaskan di kabupaten/kota sudah banyak nelayan yang menyadari manfaat kartu nelayan. Seperti untuk mengakses BBM di SPBN, lalu biaya pendidikan bagi anaknya, kemudian mereka mendapat asuransi.
"Pemberian bantuan juga hanya diberikan kepada pemegang kartu nelayan dan pemegang kartu nelayan bisa membuat sertifikat tanah secara gratis," katanya. (antara)