Tradisi dan Budaya

[tradisi][threecolumns]

Sosial dan Komunitas

[sosial][list]

Pariwisata dan Rekreasi

[pariwisata][threecolumns]

Ekonomi

[ekonomi][list]

Politik

[politik][twocolumns]

Olahraga

[olahraga][bleft]

Pendidikan

[pendidikan][list]

Kesehatan

[kesehatan][list]

Hiburan

[hiburan][threecolumns]

Lingkungan

[lingkungan][list]

Teknologi

[teknologi][list]

Administrasi Pemerintahan

[pemerintah][twocolumns]

Laporan Otonomi Baru

[pemekaran][list]

Laporan Otonomi Khusus

[otonomi khusus][list]

Hukum dan Kriminal

[hukum][threecolumns]

Kecelakaan

[kecelakaan][list]

Bencana Alam

[bencana][list]

Friday, 21 April 2017

Silas Natkime Nilai Freeport Indonesia Cerdaskan Masyarakat Amungme Kamoro

loading...
Silas Natkime Nilai Freeport Indonesia Cerdaskan Masyarakat Amungme Kamoro
TIMIKA (MIMIKA) - Tokoh masyarakat Papua yang juga pemilik hak ulayat wilayah operasional PT Freeport Indonesia (PTFI) di Tembagapura, Silas Natkime, menegaskan bahwa PTFI memiliki peran yang sangat besar dan penting dalam membangun dan mencerdaskan masyarakat asli Papua, khususnya masyarakat Suku Amungme, Kamoro dan lima suku kekerabatan lainnya.

“Kami hidup karena ada Freeport. Kalau mengharapkan Pemerintah, kami masih telanjang, miskin dan bodoh,” kata Silas kepada Salam Papua, Rabu (19/4).

Menyikapi kondisi yang kini terjadi pada PTFI, Silas mengatakan pihaknya akan segera melakukan pertemuan dengan para tokoh masyarakat pemilik hak ulayat di Sekretariat yang berada di Jalan Cenderawasih, tepatnya depan Petrosea, untuk menentukan sikap tegas terhadap Pemerintah Indonesia.

“Pertemuan ini dilakukan untuk membahas kondisi proses pengelolaan PTFI oleh pemerintah Indonesia, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh pak Presiden dalam tanggapan wawancara beliau tentang kondisi Freeport kedepan. Sebab, yang sedang dilakukan saat ini oleh pemerintah Indonesia dirasakan oleh masyarakat, telah mematikan pengoperasian pertambangan emas yang telah memberikan kehidupan bagi masyarakat se-Papua, khususnya masyarakat tujuh suku serta pemilik hak ulayat,” kata Silas.

Dijelaskan, terkait dengan dilaksanakannya Undang-Undang tentang Minerba, sejak tahun 2013 dirinya berjuang ke Pemerintah, berbicara tentang aspirasi rakyat tetapi tidak ada satupun direspon dan konek, hingga sampai PTFI betul-betul lumpuh. “Untuk itu kami berkomitmen menjaga kestabilan operasional PT Freeport yang ada ditanah kami,” ujar Silas.

Diakui Silas, Papua masuk ke bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah 50 tahun, tetapi masyarakat Papua tidak pernah merasakan otonomi khusus yag diberikan pemerintah Indonesia, namun hanya merasakan adanya bantuan dari PTFI. Dijelaskan, masyarakat pemilik hak ulayat yang merupakan Orang Asli Papua (OAP) merasakan bahwa PTFI berjalan sendiri dalam memajukan masyarakat Papua dengan dedikasi sangat tinggi, sehingga masyarakat bisa merasakan kemajuan dari berbagai segi kehidupan.

Diakui Silas, dirinya sudah beberapa kali melakukan dialog dengan Presiden juga Kementerian ESDM, termasuk stakeholder yang ada di Jakarta untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan berpihak kepada masyarakat asli, namun tidak ada respon dan menemui titik penyelesaian yang dapat memberikan harapan hidup, melainkan hanya akan mematikan.

Ia juga menambahkan, dari 100 persen manusia yang hidup di atas tanah emas Mimika, merupakan manusia yang berdatangan dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Dengan demikian perbandingannya masyarakat asli hanya 20 persen, sedangkan 80 persen merupakan masyarakat pendatang (Oyame). Meski demikian, belum ada keberpihakan khusus bagi masyarakat asli, yang ada hanya menguntungkan pihak lain yang bukan masyarakat asli.

“Itu berarti 100 persen orang seluruh Indonesia di Timika ini makan dan hidup dari Freeport. Tapi kalau sudah begini perlakuan pemerintah, terpaksa kami harus melakukan aksi,” ungkapnya.

Kata dia, sudah ribuan pekerja atau karyawan yang di PHK akibatkan kebijakan pemerintah. Selain hal itu, ini juga berdampak kepada situasi yang terjadi di Mimika dengan dilakukannya aksi-aksi demo karyawan akibat dampak yang disebabkan dari turunnya produksi dan operasional PTFI.

“Kami sebagai anak asli Papua terus medukung dan meminta agar pengoperasian PT Freeport dapat berjalan normal kembali. Hal ini harus menjadi atensi pemerintah demi kepentingan kehidupan masyarakat selama ini. Kami tidak akan terima pemerintah manapun yang mau ambil alih, karena kami sudah lama hidup sama dengan Amerika dan luar biasa lebih baik. Kami percaya bahwa pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden Jokowi pasti akan mengutamakan kepentingan masyarakat Papua sebagaimana yang beliau sampaikan dalam tanggapan beliau,” ujarnya.

Dalam pertemuan yang akan dilakukan tersebut, pihaknya akan menyatukan suara seluruh masyarakat di tanah Papua dalam satu komitmen, seperti yang disampaikan Silas diatas. Silas juga mengimbau agar semua lapisan masyarakat dan seluruh karyawan tetap berpikir positif, serta yakin bahwa pengoperasian PTFI kedepan akan kembali stabil. Proses negosiasi sudah dijalankan bersama pemerintah Indonesia, itu diharap akan memberikan solusi terbaik sebagaimana yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi. (salampapua.com)

Silahkan berkomentar
  • Blogger Berkomentar dengan Blogger
  • Facebook Berkomentar dengan Facebook
  • Disqus Berkomentar dengan Disqus

No comments :